Thursday, February 21, 2019

Bicara Pascakolonial: Kabar soal Selatan dari Selatan

Demokrasi pengetahuan di kalangan dunia Selatan menghendaki pengetahuan berkembang dari, oleh, dan untuk Selatan.


“Kekeliruan untuk tidak mengambil teknologi tercanggih yang ada telah banyak merugikan sebagian negara sosialis; kerugiannya dalam hal pembangunan dan persaingan di pasar dunia.”

Tokoh revolusioner Kuba, Che Guevara, menekankan bahwa mengambil pengetahuan dan teknologi dari negara di luar Kuba adalah suatu keniscayaan. Namun, sebelum itu, ia mengajukan sederet prioritas untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di negaranya.

Pendidikan, karena ia pandang sebagai kunci utama kemajuan, menjadi mandat gerakan revolusionernya. Hanya dalam waktu singkat setelah Kuba ditinggalkan oleh banyak orang terpintarnya, bagai suatu eksodus besar-besaran “para pengkhianat revolusi”, Che tidak ambil pusing dan mulai melatih orang-orang yang tersisa dan bersedia bertahan demi revolusi yang dibayangkannya. Ia menganjurkan kelas-kelas peningkatan kemampuan dan memberikan tes untuk mengukur kinerja buat peningkatan produktivitas.

Che sendiri, konon, menyiapkan papan tulis dan penghapus, dan meminta profesor matematika Universitas Havana, Salvador Vilaseca, untuk mengajarinya aljabar, trigonometri, geometri analitis, dan kalkulus diferensial untuk mempersiapkan diri sebagai Presiden BNC. “Ketika revolusi menempatkanmu pada sebuah jabatan, satu-satunya yang bisa diperbuat adalah menerimanya, belajar, dan bekerja sebagaimana harusnya,” katanya.
Keresahan yang dialami di masa Che tentang teknologi tercanggih itu kembali terjadi pada hari-hari ini, terutama saat gagasan tentang kemajuan dan pembangunan bergerak di luar kendali kita.

Dengan kesadaran bahwa selama ini pengetahuan dan teknologi masih mengacu pada para pemikir negeri Barat, konon kita perlu mengoreksi pemahaman kita tentang kebangsaan dan standar-standar berbangsa. Apakah Jakarta benar membutuhkan kemajuan seperti yang sekarang terjadi? Dan apakah Papua, tempat terjauh di Indonesia dari skala Jakarta, perlu meniru jejak pembangunan Jakarta demi modernitas? Akan tetapi, modernitas itu sebenarnya apa?

Ataukah kita perlu mengartikan dan mengukur kembali kesiapan menghadapi modernitas?

Atas soal-soal itu, kajian pascakolonial yang berkembang saat ini kembali berusaha mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar kita tentang modernitas—yang sebagian besar berasal dari pengetahuan Barat, termasuk gagasan kita seputar kemajuan dan pembangunan. 

Sejalan dengan itu, para pengkaji pascakolonial memegang asumsi bahwa kita mesti menggali etika kehidupan bersama yang bersifat non-Eurosentris, non-korporat, dan mengedepankan kekuatan pengetahuan Timur.

Wacana Global South dan semangat South-South Cooperation membuka kesempatan bagi berbagai negara pascakolonial untuk mengkaji masalah-masalah modernitas itu. Dua istilah terkini ini pula yang dipakai para pengkaji pascakolonial untuk menekankan rasa solidaritas di tengah masyarakat dari negara-negara bekas jajahan dan di bawah situasi ekonomi yang terhimpit perkembangan kapitalisme global.

Istilah global south ini tidak digunakan dengan pemahaman geografis, tetapi lebih pada upaya penguatan negara-negara di “Selatan global”, meski negara-negara yang termasuk dalam daftar ini terletak di belahan bumi Selatan. South-south Cooperation memungkinkan berbagai negara di bawah payung Selatan global untuk menggali pengetahuannya sendiri—sebagai suatu upaya “dekolonisasi pengetahuan”. Dengan pengetahuan dari diri sendiri itulah mereka menentukan arah perkembangan bangsanya dan bermodalkan ini, bila menggunakan contoh di awal, kita akan dapat menentukan modernitas versi Papua, bukan Jakarta.

Dengan pendekatan South-South Cooperation, kita perlu menelaah klaim eurosentris tentang universalitas—kecenderungan kita memeluk pemahaman bahwa standar baik adalah tunggal sehingga membuat budaya menjadi homogen ditentukan oleh standar Barat. Di satu sisi, kita perlu pula membongkar mitos tentang perspektif yang berfokus pada partikularisme global dan relativisme kultural, bahwa jalan yang dipakai untuk melawan penyeragaman budaya adalah dengan menutup rapat-rapat pintu rumah kita dari kebudayaan asing. Menurut forum ini, bagaimanapun, klaim-klaim oposisi biner ini bertahan membuat negara-negara di luar Eropa tetap “menggunakan perspektif Barat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Timur”. 

Forum Goethe Insititut Indonesien Jakarta mengetengahkan perdebatan tentang sudut pandang pascakolonial inikendati ironis karena tempat penyelenggara diskusi dengan tema ini bukan pusat kebudayaan negara-negara yang masuk dalam daftar South-south Cooperation. Forum mengajak para pemikir di bidang ini untuk menelaah proses “dekolonisasi pengetahuan” dengan menyoroti bagaimana pengetahuan Barat masih ditiru, bertahan, dan dipakai untuk memarginalisasikan non-Barat, dan karenanya praktik-praktik ini perlu dikritisi. 

Forum terbuka bertajuk “Perspektif Pasca-kolonial dari Belahan Selatan Dunia” ini mempertemukan para kurator, sosiolog, dan sejarawan dari Amerika Selatan, Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Pada hari pertama, 24 Januari 2019, hadir Chua Beng Huat (Singapura) yang membahas tentang perspektif pascakolonial di Asia Tenggara dan Divya Dwivedi (India) dengan perspektif dari Asia Selatan. Pada hari berikutnya, 25 Januari 2019, agenda diisi oleh Gabi Ngcobo (Afrika Selatan) untuk membahas perspektif pascakolonial di Afrika dan Laymert Garcia dos Santos (Brazil) dari Amerika Selatan. 

Pada panel pertama, Chua Beng Huat, profesor Departemen Sosiologi National University of Singapore, membicarakan tentang betapa langkanya tulisan-tulisan terkait pemikiran pascakolonial dari wilayah Asia Tenggara. Pendekatan yang dipakai ketika membahas pascakolonial di Singapura umumnya berasal dari Asia Selatan—lantaran masyarakat Singapura memang terdiri atas masyarakat etnis yang majemuk—dengan pembahasannya mengenai pendudukan imperium Inggris di India. Padahal, soal-soal pembangunan, perbedaan pendapatan, hingga kapitalisme global menjadi soal genting sehingga perlu dibahas dalam literatur-literatur tentang pascakolonialisme di Asia Tenggara hari ini. Namun, ironi ini dijawab sendiri olehnya, karena menurutnya sejak 1970, bahkan tampaknya sekadar pembahasan tentang kapitalisme global di Singapura saja tidak begitu dianggap urgen. 
Andi Achdian, redaktur pelaksana Jurnal Sejarah Indonesia, sependapat dengan Chua Beng mengenai terbatasnya sumber-sumber kritis yang membahas keadaan negara-negara di Asia Tenggara pascakolonial. Ia menyampaikan kesamaan sejarah yang dialami oleh Indonesia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Utamanya ia membahas tentang rezim Orde Baru yang mewarisi ideologi konservatif dan pendekatan sejarah yang berpusat pada pengetahuan kolonial Belanda dan hal ini dipakai dalam tradisi penulisan sejarah di Indonesia. Pendekatan konservatif dan tidak kreatif dalam penulisan sejarah semacam ini, menurut Andi, barulah menemukan lawannya ketika Onghokham menghadirkan metode penulisan sejarah yang menekankan ideologi individual atas sejarah. Metode dilakukan dengan menghadirkan tulisan-tulisan progresif yang menantang narasi sejarah yang telah mapan, dan karenanya, ini menjadikan Onghokham sejarawan yang kuat dalam melawan penindasan rezim Orde Baru.

Hilmar Farid, sejarawan dan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melanjutkan dengan menekankan perlunya alternatif dari cara kita memandang masyarakat. Menurutnya, masyarakat Indonesia perlu mencari akar persoalan sebelum melancarkan kritik pada model pembangunan kapitalis. Saat ini, kesalahan utama orang-orang kiri ialah bahwa mereka cenderung gagap membaca masyarakat, dan karenanya gagal untuk melakukan perubahan sosial yang berarti. Untuk menemukan alternatif dari hal ini, misalnya, ia menyebut betapa kuatnya karya-karya Pramoedya Ananta Toer dalam membongkar mitos masyarakat dan mematahkan pengaruh perspektif Belanda bagi Indonesia.

Karena itu, menurut Hilmar, kita perlu untuk melakukan dua perkara. Pertama yakni mendiskusikan kembali para pemikir Indonesia, seperti, ia sebut, Ki Ageng Suryomentaram, ataupun upaya-upaya serius lainnya dalam menemukan cara berpikir masyarakat Indonesia, lewat pertemuan-pertemuan pada masyarakat skala lokal dan menyerap energi intelektual dari penduduk setempat. Kumpulan dari interaksi dengan masyarakat ini, dan penggalian atas pengetahuan para pemikir terdahulu, lantas dapat dikompilasikan menjadi semacam sejarah intelektual bangsa.

Panel dilanjutkan dengan pemaparan dari sudut pandang pascakolonial dari Asia Selatan. Divya Dwivedi, filsuf dari India Institute of Technology Delhi menjelaskan teorinya tentang “calypsology”, suatu terma yang dirujuknya dari epik Yunani Odyssey yang bertemu Calypso, sosok gadis cantik dalam mitologi Yunani yang tinggal di Pulau Ogygia, tempat di mana Odysseus ditahan selama tujuh tahun. Merujuk pada kisah dalam epik ini, ia memaknai istilah Calypsology sebagai penjelasan tentang kondisi di wilayah pascakolonial ketika masyarakatnya memiliki suatu kehendak “melupakan” dalam upaya untuk “mengingat”. Istilah ini dipakai Divya untuk menjelaskan keterkurungan masyarakat bekas jajahan oleh penjajahnya, dan bagaimana upaya melepaskan diri dari kolonial akan mengandaikan masyarakat perlu “melupakan” sejarah kelam penjajahan untuk “mengingat” jati dirinya.

Baginya, suatu cara berpikir sebagai masyarakat pascakolonial akan berkembang setelah masyarakat melupakan persoalan yang pernah dihadapinya di masa penjajahan. Lantas, apabila setelahnya masyarakat dapat menjadi agen yang aktif atas penceritaan tentang daerahnya, kendati narasi-narasi itu akan tetap memuat karakteristik terkait keteraturan dan sistematika pemikiran yang telah dipupuk oleh pendudukan kolonial.

Divya lantas mengkritik tajam para pemikir pascakolonial di India yang sebelumnya telah membawakan konsep tentang subaltern, seperti Homi Bhabha dan Gayatri Spivak. Teori-teori subaltern yang dikembangkan mereka memfokuskan perhatian pada kalangan marginal dari sudut pandang hegemoni budaya. Menurutnya, konsep subaltern dikembangkan oleh kaum pemikir elitis yang bersepaham dengan gagasan Barat dan tidak memiliki kedekatan dengan gagasan pendekatan pascakolonial dengan perspektif Marxisme tentang kelas, atau pendedahan secara ekonomi-politik. Itulah, menurutnya, yang menjadi sebab mengapa kajian subaltern mengetengahkan isu-isu yang terbatas pada kajian identitas dan tidak membongkar lebih jauh tentang ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat ataupun berdasarkan persoalan kelas.

Soal kelas ini, Divya menyinggung sistem kasta di India yang menempatkan kalangan pariah ke dalam strata paling rendah dan ini bahkan berlanjut pada masa kolonial dan setelahnya. Hadirnya kolonialisme di India, rupanya, tidak berhasil untuk mematahkan sistem kasta itu dan justru memperkuatnya. Oleh karena itu, ia merasa perlu untuk menciptakan narasi-narasi baru, terutama sebagaimana yang dipropagandakan oleh Mahatma Gandhi, tentang kekuatan suatu bangsa untuk melepaskan dirinya dari belenggu kolonial ataupun belenggu perbedaan kasta di tengah masyarakat.

Simon Soon, sejarawan seni di University of Malaya, dan Manneke Budiman, wakil dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, menyampaikan tanggapan mereka atas teori “calypsology” Divya bahwa konsep identitas individual tidak perlu dilepaskan dari konteks keberagaman dan pembahasan tentang kelas. Jadi, ia tidak sepenuhnya menyepakati penolakan Divya terhadap penekanan “identitas” dalam teori-teori subaltern, dan karenanya Simon mengajukan bahwa pendekatan kolektif atas identitas-identitas berbeda—kemajemukan masyarakat—diperlukan dalam proses “mengingat” dan “melupakan” yang diajukan Divya.

Simon, dengan mengangkat konteks kepulauan yang didiami oleh masyarakat Asia Tenggara, menekankan bahwa tidak perlu ada proses isolasi dalam menghasilkan suatu cara berpikir alternatif di kalangan masyarakat untuk menghadapi globalisasi.

Terkait istilah calypsology oleh Divya, Manneke merespons dengan mengambil contoh sejarah Indonesia dalam menjelaskan tiga persoalan: pertama adalah polemik kebudayaan yang mengangkat arah kebudayaan Indonesia antara Sutan Takdir Alisjahbana dan Sanusi Pane, kedua adalah upaya generasi muda pada 1928 melepaskan dirinya dari kolonialisme dengan menyatakan sumpah pemuda, dan ketiga surat pernyataan kepercayaan gelanggang yang dicanangkan oleh para seniman muda dengan menyatakan dirinya sebagai “pewaris kebudayaan dunia”. Dengan ketiga contoh peristiwa sejarah ini, ia hendak menekankan bahwa proses “mengingat” dan “melupakan” berlaku sangat cair dalam mencetak babak-babak terpenting sejarah.

No comments:

Post a Comment