Wednesday, February 8, 2012

Patahnya Kedaulatan Petani


Lahan pesisir pantai Kulon Progo teramat sepi siang itu seperti di hari-hari lainnya. Ombak pasang ratusan meter jauhnya dari tempat saya berdiri. Saya tercenung, betapa wilayah tenang kerap menjadi perebutan banyak pihak. Letak pantai itu dekat dengan lahan pertanian warga. Rumput berduri tumbuh subur hampir sepanjang jalan setapak pantai.

Awalnya lahan itu gersang, oleh Karman, kini sekretaris Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP), pada 1986 lahan diinisiasi menjadi tempat ditanamnya ragam bibit menyesuai kondisi lahan pantai yang kering. Cabe, melon, dan pare adalah komoditas unggulan. Lebih dari dua dekade lalu, selain mengusulkan bibit yang tepat untuk ditanam, Karman memperkenalkan teknologi sederhana sumur renteng guna membantu sistem irigasi pertanian warga. Berdasarkan penuturan Karman, pada tahun 2012 ini keuntungan hasil tani bisa mencapai belasan juta rupiah tiap kali panen.

Pihak pemerintah daerah Kulon Progo nampaknya tak begitu simpati terhadap kenyataan itu. “Yang ingin saya tandaskan, Kulon Progo itu termasuk daerah tertinggal. Dari 88 desa yang ada, angka kemiskinannya saja masih berkisar 24 persen,” ucap Toyo Santoso Dipo yang pernah menjabat selaku Bupati Kulon Progo periode 2001-2011. Ia pun menyasar kekayaan alam Kulon Progo yang lebih menjanjikan dengan menginisiasi usaha tambang.

Maka, di masa kepemimpinannya, Toyo mendukung terealisasinya usaha tambang di Kulon Progo. Hal ini terkait dengan sebuah penemuan empat dekade silam. Pada1960-an, tim peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) mengklaim lahan pasir Kulon Progo mengandung bijih besi dengan kualitas terbaik kaliber dunia. Mengalahkan Brasil yang bertahun-tahun menjadi primadona.

Publikasi penelitian tim ITB tersebut mendorong investor asing menyelenggarakan usaha tambang di sana. Menjelang milenium ke-2, pemerintah daerah pun lantas mengeluarkan perundangan dengan judul besar: “Megaproyek Kabupaten Kulon Progo”. Selain mengusahkan Kulon Progo sebagai daerah tambang, megaproyek tersebut rencananya akan menyulap kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul ini menjadi daerah yang memiliki bandara dan pelabuhannya sendiri.