Feminis Transnasional dan Jugun Ianfu: Testimoni Sejarah Kelam Pendudukan Militer Jepang

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, menuai kontroversi pada 2007 lantaran ia mengangkat kasus jugun ianfu (comfort women atau perempuan budak seks perang) sebagai persoalan kemanusiaan yang perlu dituntaskan pada masa pemerintahannya. Pernyataannya ini didukung oleh berbagai riset yang sejak tahun 1990 telah menunjukkan bahwa pemerintah Jepang wajib bertanggung jawab terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada masa Perang Dunia II tersebut. Sebelumnya, pengadilan terkait kejahatan perang yang menampung pula tujuh dokumen laporan khusus tindak kekerasan seksual oleh militer Jepang telah dilakukan oleh Pengadilan Tokyo pada 3 Mei 1946.[1] Namun, persidangan tersebut berakhir tanpa penyelesaian. Dokumen inilah yang dibuka pada riset-riset di dekade 1990, dan kembali pada 2007 di masa pemerintahan Abe.[2] Kembali terulang, para anggota parlemen ultra-kanan (konservatif) menyatakan tidak ada bukti kuat bahwa para perempuan ini dipaksa untuk memenuhi kebutuhan seksual balatentara Jepang. Bagaimanapun usaha Abe, kelompok ultra-kanan di Jepang berusaha menghapus fakta-fakta riset tersebut. Resolusi dari pihak perwakilan rakyat di Jepang pada Juli 2007 (H. Res. 121) dan pengunduran diri Abe dari jabatannya tampak menunjukkan kasus ini berakhir tanpa penyelesaian—kecuali fakta bahwa pemerintah Jepang membayar sejumlah ganti rugi kepada beberapa negara.[3]

Selain nihilnya hasil persidangan di tahun 1946, kontroversi dan penolakan dari kelompok ultra-kanan dilancarkan sejak 1980-an. Pada 1982, menteri pendidikan Jepang memerintahkan penghapusan sejarah tentang jugun ianfu dari buku-buku teks referensi terkait agresi dan korban perang yang melibatkan Jepang.[4] Namun, ingatan para korban tidak bisa dibungkam begitu saja, pada Desember 1991, seorang jugun ianfu dari Korea Selatan, Kim Hak Sun, mengungkapkan pengalamannya dan mengajukan perkara ke pengadilan. Pernyataannya ini diikuti oleh beberapa korban perempuan lainnya dari sepenjuru Asia, termasuk beberapa korban dari Indonesia. Langkah berani mereka mendorong para aktivis perempuan Jepang untuk mengorganisir dukungan. Riset menunjukkan bahwa di antara tahun 1928 hingga 1945, terdapat sekitar 150.000 hingga 200.000 perempuan yang dijadikan sebagai budak seks oleh pihak militer Jepang.[5] Pemerintah Jepang lagi-lagi membantah tuntutan tersebut, menolak meminta maaf, dan bahkan menolak untuk melakukan peninjauan lebih lanjut.[6]

Sepanjang sejarah perang, pemerkosaan dan beragam kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan terjadi tanpa kendali—serta pembungkaman atas kasus-kasus kekerasan seksual terhadap mereka terus berlanjut. Kekejaman balatentara Jepang terhadap budak seks dari Indonesia menjadi satu contoh dari sekian banyak kekerasan serupa yang juga terjadi dalam perang-perang lainnya. Tindakan pendukung HAM transnasional untuk mengambil kendali pada situasi perang semacam itu semestinya perlu dipertimbangkan. Dengan latar belakang ini, artikel ini berupaya memaparkan bagaimana sejarah kelam kolonialisme jugun ianfu digambarkan dalam kesusastraan Indonesia yakni dengan mengambil Mirah dari Banda oleh Hanna Rambe dan Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer oleh Pramoedya Ananta Toer sebagai pembuktian sejarah, dilanjutkan dengan pemaparan pandangan para feminis atas dominasi seksual para lelaki terhadap perempuan di masa perang, pembungkaman kasus jugun ianfu ini, dan bagaimana para feminis berupaya menggerakkan suatu gelombang transnasional untuk memecahkan persoalan kemanusiaan semacam ini agar mendapatkan pertimbangan pihak-pihak lembaga maupun masyarakat internasional. 

 

Mirah dari Banda dan Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer

Novel Mirah dari Banda oleh Hanna Rambe adalah kisah pertemuan antara Mirah dan cucunya yang hilang. Mirah, diculik dari rumahnya di Jawa saat berusia lima tahun, dijadikan budak pemetik buah pala di Bandaneira pada masa penjajahan Belanda. Jelang dewasa, ia menjadi nyai (gundik) bagi Tuan Besar Ulupitu, dan lantas pekerja seks atau jugun ianfu bagi para balatentara di masa penjajahan Jepang. Dari hubungannya dengan Tuan Besar Ulupitu, Mirah sempat memiliki dua orang putri yang lantas diculik darinya.[7] Salah seorang putrinya yang hilang tersebut melahirkan seorang anak yang kelak bernama Rowena “Wendy” Morgan-Higgins—nama yang diperoleh setelah ia diangkat anak oleh keluarga Higgins. Wendy, cucu Mirah, menjadi “bayi perang” lantaran ia tak pernah mengetahui ibu dan ayah kandungnya—yang ia ketahui hanyalah fakta bahwa ayahnya adalah seorang Jepang dan ibunya, anak Mirah, adalah seorang Indo-Belanda. Wendy tumbuh dewasa, dan berkesempatan mengunjungi Banda, nasib mengantarnya berjumpa Mirah, neneknya. Namun demikian, Mirah dan Wendy bertemu sebagai dua orang asing, dan kemudian berakhir sebagai dua orang asing yang tidak saling mengetahui relasi darah di antara mereka.

Mirah dari Banda bergerak melintasi tiga periode sejarah, pada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, hingga jauh melewati masa kemerdekaan. Mirah yang hidup pada tiga zaman itu menceritakan kekejaman di masa perang—saat seseorang dipandang memiliki derajat jauh lebih rendah, selayaknya barang untuk diperjualbelikan. Dalam cerita ini, Mirah adalah tokoh yang dipandang rendah itu: ia tidak dapat menikmati kebebasannya sebagai manusia karena kebebasan itu telah dirampas darinya sedari kecil. Ia dipaksa memenuhi hasrat tuan besar, seorang Belanda, sembari bekerja memetik pala. Selanjutnya di masa kedatangan “saudara tua” Indonesia, ia lantas dijadikan budak seks. Rambe menampilkan sejarah kelam kolonialisme di Indonesia timur melalui kisah fiksi, tetapi meski kisahnya sendiri hampir mendekati kenyataan, penekanan sejarah khususnya mengenai para jugun ianfu dapat kita telusuri melalui Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer karya Pramoedya Ananta Toer.

Perawan Remaja adalah dokumentasi kesaksian Toer atas kisah para perempuan remaja di Indonesia yang dijadikan budak seks oleh balatentara Jepang pada Perang Dunia II. Dalam pembuangan ke Pulau Buru di tahun 1969, Toer bersaksi bahwa ia dan kawan-kawannya menemukan sebuah wilayah sabana (area ini menjadi kamp konsentrasi para buangan politik tanpa persidangan pada rezim Orde Baru) yang telah ditinggali oleh sekumpulan perempuan remaja yang ditelantarkan oleh balatentara Jepang. Perawan Remaja menyusun kronik kedatangan para remaja perempuan tersebut ke wilayah Kepulauan Ambon.[8]

Sebuah pengumuman pemerintah Jepang pada 1943 menyerukan kepada setiap orang tua untuk mendaftarkan dan lantas menyerahkan anak gadisnya yang masih perawan berusia di antara 15-17 tahun untuk disekolahkan oleh Pemerintah Dai Nippon. Remaja-remaja perempuan ini dijanjikan belajar di Singapura ataupun di Jepang. Siapa pun yang melanggar perintah ini dinyatakan sebagai bertindak membelot terhadap Tenno Heika (kaisar Jepang). Para pejabat daerah bahkan hingga perlu menyerahkan anak-anak gadis mereka demi memberi contoh kepada masyarakat untuk juga melakukan hal serupa. Seiring perjalanan waktu, diketahui bahwa janji pemerintah Jepang tersebut tidak pernah terlaksana.