Friday, June 2, 2017

Mengembalikan Persoalan Lapangan Kerja ke Penyelesaian Agraris



Abstrak
Industrialisasi bercorak neoliberal jilid pertama yang berkembang sejak 1980-an berdampak pada bergesernya mata pencaharian masyarakat yang berlokasi dekat dengan pusat pemerintahan dari sektor agraria ke sektor industri pabrik, dan terutama meningkatkan laju urbanisasi. Sementara itu, pengembangan sektor agraria digeser dari wilayah Jawa yang agraris, tetapi padat penduduk, ke daerah-daerah di Indonesia yang ruangnya masih dapat dimanfaatkan—dan memungkinkan diterapkannya program transmigrasi dari Jawa ke daerah-daerah tersebut. Swasembada beras dengan kekhasan pangan ala Jawa pun diterapkan di daerah-daerah yang penduduknya sejatinya tidak mengonsumsi beras. Industrialisasi neoliberal jilid kedua berkembang setelah krisis ekonomi di Asia pada 1998. Tak jauh berbeda, proyek-proyek industri yang dikembangkan pemerintah pada masa ini mendorong terjadinya fluktuasi pengangguran (pekerja informal). Surplus pekerja informal pun terjadi. Berkembang pesatnya teknologi informasi dan fakta bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia menghadirkan fenomena masyarakat yang mengisi waktu luang mereka dengan terlalu banyak mengasup informasi dari internet, dan memunculkan tren penghasilan dari penulisan berita palsu dan buzzer politik. Berita-berita palsu itu lantas ditimpali dengan celotehan berlebih dari masyarakat yang kemungkinan besar hanya berkeinginan untuk menghabiskan waktu luangnya. Selain menilik soal kelayakan pendidikan—utamanya terkait literasi media—kompleksnya permasalahan yang beredar di media sosial saat ini tampaknya dapat diatasi dengan menciptakan lapangan kerja yang memadai dan bermartabat bagi masyarakat. Artikel ini menawarkan kemungkinan untuk dikembalikannya hakikat Indonesia sebagai negara agraris, mendorong masyarakat untuk memikirkan kembali persoalan ketahanan pangan, dan lebih jauh lagi menyoal pemenuhan kebutuhan pangan global, dengan mendorong pemerintah mengembangkan suatu lapangan pekerjaan di bidang tersebut.
Kata kunci: industri neoliberal, agraria, pekerja informal, waktu luang, lapangan kerja

Saat ini, secara global, masyarakat dunia sedang menghadapi krisis kepercayaan terhadap informasi yang mereka terima. Di saat Donald Trump sebagai presiden Amerika yang baru terpilih di akhir tahun 2016 lalu—dengan pertimbangan bahwa Amerika merupakan salah satu negara adidaya dunia—dapat mengatakan bahwa perubahan iklim dan pemanasan global merupakan tipuan yang diciptakan oleh pemerintah Cina (Chinese hoax),[1] dan pernyataannya ini memungkinkan ditariknya persetujuan Amerika dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) terkait sumbangsih yang dapat Amerika berikan dalam penyelesaian permasalahan pemanasan global dan perubahan iklim, masyarakat dunia dapat bertanya: kepengaturan pengetahuan macam apa yang sebetulnya sedang berlangsung di dunia?

Kamus Oxford memilihkan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan memperkenalkan sebuah istilah: post-truth, yang didefinisikan sebagai ‘kata sifat yang menjelaskan suatu keadaan ketika kebenaran objektif dipandang tidak lebih berpengaruh dibandingkan emosi dan keyakinan personal dalam kaitannya dengan pembentukan pendapat publik’. Pernyataan seseorang dapat dipandang benar sejauh argumennya disepakati oleh pihak lain, tanpa perlu dibuktikan secara objektif. Istilah ini relevan dengan fenomena yang juga terjadi di Indonesia saat ini. Dari masa pemilu presiden Indonesia hingga pemilihan gubernur Jakarta beberapa bulan terakhir ini, media sosial diisi oleh buzzer politik yang berusaha memenangkan kandidatnya masing-masing dengan sederet pernyataan yang menampilkan kekeliruan bernalar. Keriuhan terjadi dalam segala wujudnya, tumpang tindih informasi palsu mengisi kanal-kanal media sosial dan melumpuhkan kerja-kerja jurnalisme. Di tengah kekeruhan informasi itu, ada beberapa sosok yang tampak menjadi oase, tetapi kehadiran mereka pun dibendung kembali oleh banjir informasi palsu. Salah satu dari sekian banyak alasan terjadinya fenomena “asal bunyi” (asbun) kemudian menggiring kita pada fakta bahwa sebagian besar pelaku asbun tersebut memiliki terlalu banyak waktu luang.
  
Paul Lafargue pernah mengusulkan bahwa masyarakat di masa depan semestinya bekerja tidak lebih dari 3 jam sehari karena menurutnya terdapat sederetan pekerjaan yang menjadikan organisasi masyarakat sangat palsu dan boros waktu—sehingga sisa waktu selama 21 jam dapat mereka pergunakan untuk hal-hal yang benar-benar esensial bagi kehidupan mereka. Beberapa pekerjaan yang menurut Lafargue tidak berguna di antaranya pekerjaan di bidang perbankan, media, iklan, dan asuransi—dan pekerjaan-pekerjaan tersebut perlu digantikan oleh mesin.[2] Namun, dalam artikel ini, bukan secara an sich waktu luang seperti yang didefinisikan Lafargue yang menjadi persoalan. Adapun artikel ini hendak menyoroti waktu luang yang dimiliki oleh mereka yang tidak dapat bekerja karena tidak tersedianya lahan pekerjaan yang memadai, terebutnya alat-alat produksi, dan kemungkinan lain yang menghalangi akses individu terhadap pekerjaan. Pekerja yang dibahas dalam artikel ini dibatasi pada pekerja yang secara fisik dan mental mampu dan butuh terlibat dalam kerja-kerja upahan, tetapi tidak bisa menemukan pekerjaan.Artikel ini hendak menarik persoalan ini pada ruang lingkup masyarakat Indonesia, dan menyepakati bahwa hadirnya industri bercorak neoliberal di Indonesia sejak periode 1980-an adalah salah satu faktor penyebab tertutupnya akses masyarakat yang sejatinya bercorak agraris ini terhadap lahan yang menyediakan lapangan kerja yang luas bagi mereka: lahan pertanian. 

Tercatat ada enam tahap proses transformasi lahan yang pernah berlangsung di Indonesia sejak era kolonial.[3] Namun demikian, artikel ini hanya akan menyoroti empat tahap terakhir yang terjadi di era Orde Baru dengan catatan bahwa pada era inilah sistem neoliberal dijalankan di Indonesia. Pertama, di masa awal pemerintah Orde Baru—era pengubahan hutan-hutan menjadi areal produksi pangan demi wacana pembangunan swasembada beras dengan dukungan program transmigrasi. Kedua, pengembangan usaha kelapa sawit dan tanaman industri di tahun 1980-an demi pertumbuhan ekonomi. Ketiga, produksi tanaman jarak untuk mendukung kebijakan bioenergi di tahun 2006. Keempat, proyek penjagaan hutan yang mendukung skema penyerapan karbon[4] sesuai dengan Protokol Kyoto. Adapun demikian, fokus artikel ini adalah menyoal apropriasi lahan pertanian untuk kepentingan swasembada pangan yang dijalankan sejak era Suharto dan berlanjut hingga saat ini. 

Dalam lintasan sejarah, tidak hanya di Indonesia, global depeasantization[5] terjadi di beberapa negara berkembang ditandai dengan anjloknya jumlah petani yang memiliki akses langsung ke tanah sejak Perang Dunia II dan terutama setelah era neoliberal di tahun 1980-an. Pada 1980-an, babak neoliberalisme jilid pertama dibuka di Indonesia dan sejak saat itu industrialisasi berlangsung masif. Booming minyak mempercepat proses ini dalam dekade 1970-1980.[6] Meski UU Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 melegitimasi pembukaan pabrik-pabrik di beberapa kawasan yang kaya akan gas dan mineral, pemerintahan Suharto menjalankan juga program swasembada beras—dan kebijakan ini justru dilakukan di luar Jawa, area yang dipandang memiliki potensi agraris. Oleh Soeharto, Revolusi Hijau diterapkan untuk menggenjot produktivitas pertanian—dan mengabaikan program reforma agraria di era Sukarno, depolitisasi lewat kebijakan “masa mengambang”[7] dan prioritas utama agrarian dijatuhkan pada industri pupuk, semen, dan mesin pertanian. 

Tuesday, May 24, 2016

Nenek


 Untuk Rio Johan.
Saat aku menunggu jadwal penerbanganku di bandara, jasad seorang kawan di kampus yang juga tinggal satu indekos denganku sedang diotopsi di rumah sakit. Beberapa botol minuman yang diraciknya menewaskan belasan kawan sepeminuman kami. Dia tidak ikut mati karena mabuk minuman, tapi mungkin karena merasa bersalah, dia kemudian bunuh diri malam itu juga. Aku kebetulan tidak ikut minum dengan mereka karena sedang putus cinta. Dan kini aku terlalu patah hati untuk terlibat dalam drama atau pun persidangan terkait kematian kawan-kawanku, jadi aku memutuskan pergi.

Kalau bukan karena dikabari oleh Ibu bahwa Ayah akan dinobatkan menjadi suttan dan diistanakan di pepadun dalam minggu ini, dan karenanya Ibu mendesakku untuk pulang, aku tentu akan lebih memilih berkelana tak tentu arah daripada pulang ke rumah. Tapi pulang ke rumah pun sama dengan menghindari hal-hal tidak menyenangkan di kota ini. Lagipula, tiket pesawat dibayar sepenuhnya oleh Ibu, jadi hal apa yang patut kukeluhkan? Jadi, tentu aku akhirnya memilih pulang ke rumah.

Sudah lama aku tak pulang ke kampung halamanku. Ayah dan ibuku adalah transmigran di Tulang Bawang Barat, dan rupanya mereka terlalu mengamalkan dengan baik nilai-nilai hidup di sana sehingga kemudian diangkat anak oleh nenekku. Dan kini, sekian belas tahun setelah kepindahan kami ke daerah itu, Ayah akan mendapatkan gelar tertinggi orang-orang di sana: suttan.

Aku dijemput Paman di bandara dan ia memberiku hormat selayaknya anak pejabat. Kutertawakan kelakuannya karena aku tahu ia menyindir Ayah. Aku paham yang diejeknya bukan gelar suttan yang akan diperoleh Ayah, tetapi lebih pada sikap kaku Ayah selama ini—dan betapa kompletnya bila sikap kakunya itu disandingkan dengan gelar tertinggi tersebut. Sosok ayah tentu akan bertambah angker.

Kugoda Paman, apakah dia masih belum dapat mengalahkan Ayah dalam pertandingan catur. Dia mengangguk. Aku yakin memang akan sulit menemukan lawan tanding yang setara dengan Ayah. Maka kusimpulkan pada Paman, Ayah tidak akan tampil rendah hati di hadapannya bila dia belum kunjung mampu mengalahkannya.

Kami tertawa. Ia lantas menyodok tanganku dan mengganti topik. Kali ini ia hendak membahas soal pendamping bagiku. Sebagai anak tunggal, aku diharapkan menikah cepat. Aku menggeleng sekenanya. Aku pernah punya seseorang untuk digandeng, tapi tidak untuk saat ini. Paman rupanya mencoba untuk mengerti aku malas membahas hal itu.

Selama tiga jam saling bertukar menyetir mobil dalam perjalanan dari bandara ke rumah, aku dan Paman bertukar ringkasan lima tahun masa hidup kami yang telah terlewatkan selama masa perantauanku di pulau seberang. 

Bibi telah meninggal, dan Paman menikah lagi karena pada suatu malam dia mabuk fermentasi singkong sehingga tidak bisa membedakan bokong sapi dan bokong istrinya sekarang. Dia tukang perah sapi sebelum menikahi istri keduanya, tapi kini dia bekerja mengolah hasil perkebunan dari sekian hektare tanah milik mertuanya.

Di sepanjang jalan, dia menunjuk area kiri-kanan jalanan itu yang merupakan perkebunan milik mertuanya. Aku akan mensyukuri hidupku bila mendapatkan mertua dengan kekayaan semacam itu, kubilang kepada Paman. Tapi dia tertawa dan justru bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa bokong si istri pun sudah merupakan anugerah baginya.

Rumahku rupanya tak banyak berubah meski lama kutinggal. Pekarangannya masih dipenuhi pot bugenvil yang biasanya dibawa Ibu sebagai oleh-oleh dari perjalanan dinasnya, dan bahkan koleksinya bertambah lebih banyak lagi. Meski Ibu doyan membeli tumbuhan, Neneklah yang paling getol merawatnya, bersama dengan anggrek-anggrek bulan yang dipetiknya dari hutan. Dan Ayah masih memelihara anjing dalam jumlah yang lebih banyak lagi karena saat mobil kami datang, anjing-anjing itu berhamburan bagaikan domba.

Beberapa orang hilir-mudik di pekarangan rumah sembari membawa gotongan. Mereka adalah tetangga kami yang membantu persiapan pesta perayaan penobatan Ayah. "Ini pesta besar dan kamu tahu makanan lezat apa saja yang akan kamu nikmati di pesta besar itu," ujar Paman di sisiku dengan tawa yang amat lebar. Kami akan menikmati rendang sapi paling enak, kue-kue jajanan pasar paling segar, dan sepanjang pekan es buah akan mengguyur dahaga tenggorokan kami di tengah cuaca yang sedang terik membara ini. Lama tidak pulang, dan kini disambut dengan pesta. Luar biasa.

Nenek melepas selang air di pegangannya ketika melihatku turun dari mobil. Belasan anjing di pekarangan rumah itu tidak menggonggongku seolah tahu bahwa aku adalah salah satu tuan mereka juga. Membiarkan air dari selang membeceki halaman, Nenek menghampiriku dan memelukku demikian erat. "Kenapa demikian lama tidak pulang," tanyanya. "Kenapa Nenek masih tampak muda dan tak berubah sedikit pun," kujawab. Dan dia tergelak, lantas cepat-cepat menyongsongku ke arah dapur.

Ibu sedang memandu beberapa perempuan yang berada di dapur bersamanya untuk meracik bumbu. Hanya sebuah pesta besar yang akan memanggil wanita karier satu itu ke dapur dan berurusan dengan perapian. Wajah dan gerak-geriknya masih optimistis dan garang seperti biasa. Tapi begitulah ibuku kukenal sebagai perfeksionis. Saking sibuknya, bahkan ia tak menyadari kehadiran putra tunggalnya di pintu dapur.

Maka aku meminta Nenek untuk ikut ke kamar dan membiarkan Ibu larut dengan kesibukannya.

Kami duduk di ranjang di kamarku. Masih ada sederetan poster ilmuwan favoritku, atlas dunia dan atlas negara, juga catatan-catatan formula matematika, fisika, dan kimia di dinding kamar itu. Kamar itu mengingatkanku kepada diriku yang pernah hingga bermalam-malam suntuk begadang untuk mempersiapkan olimpiade sains dan pada akhirnya menggondol pulang medali-medali emas. Sementara, selama lima tahun berkuliah aku justru terjauhkan dari semua itu. Yang ada hanya deretan demonstrasi, pergerakan, harapan untuk revolusi, mabuk minuman keras, kecanduan ganja, dan kematian kawan. Betapa mudahnya hidup menjelma ironi dalam waktu singkat.

Nenek mulai menderetkan hari-hari indah dan hari-hari kelabunya selama aku tak ada di sisinya. Dia memang tak pernah kehilangan kisah untuk dia ceritakan. Kata Ibu, pada suatu hari, Kakek tiba-tiba saja tak bisa diajak bicara oleh Nenek, lalu Kakek pergi ke tengah hutan dan tak pernah kembali lagi, dan sejak itu Nenek kerap duduk termenung di halaman rumah, atau terkadang duduk di atas pepadun di lantai dua rumah kayu kami. Kepada siapa saja yang duduk di dekatnya, Nenek akan mulai menceritakan banyak kisah. Nenek punya kisah-kisah asli selama 600 tahun ke belakang. Dan kisah-kisah itu berasal dari pengalamannya sendiri. Usianya lebih dari 600 tahun, dan dia tidak bisa memastikan kapan tepatnya dia lahir. Dia adalah ibu dari nenek dan nenek dan nenek dan nenek di atas nenekku. Itu pun dengan mengandaikan bahwa ia memang nenek yang sedarah denganku, dan kenyataannya bukan. 

Saat ayah dan ibuku pindah ke Tulang Bawang Barat, mereka bertemu dengan Nenek—tinggal bersama cukup lama—dan sejak itu mereka diangkat anak olehnya. Selama ratusan tahun hidupnya, perempuan tua yang kini sedang menimang-nimang jemariku di pahanya telah sembilan kali selamat dari kematian.

Selain sembilan kali “takdir kematian” yang datangnya dari alam itu, ada ratusan kali “percobaan kecil” yang berusaha dilakukan musuh-musuhnya untuk membunuh Nenek. Dan percobaan-percobaan pembunuhan yang kecil-kecil itu tak masuk radar hitungannya. Sewaktu aku kecil, hampir setiap hari aku mendapati bagian-bagian di halaman rumahku berlubang besar. Setiap pagi, aku akan mendapati Nenek mandi kembang dan kemudian menyiram liang-liang itu dengan air pembersihannya. Katanya, itu adalah liang-liang kematian yang disiapkan musuh-musuh bebuyutannya untuk Nenek. Sepanjang malam saat aku dan seisi rumah tertidur, Nenek rupanya bertarung kesaktian dengan musuh-musuhnya itu.

Saat kutanyakan kepada Nenek apakah halaman rumah kami masih sering berlubang, dia justru balik menanyakan kepadaku apakah aku bersedia mewarisi kesaktiannya.

Apakah kesaktian yang ia maksud sama dengan kehidupan imortal?

Pertanyaan itu mengambang di benakku hingga ia bangkit dari duduknya. Aku tetap tak menanyakannya. Dia membuka lemari di seberang kamarku dan mengeluarkan kotak-kotak dari sana. Lantas, membuka kotak-kotak itu satu per satu. Kosong.

"Aku ingin berhenti dan tak mengejar apa-apa lagi," bisik Nenek lirih.

"Apakah di kotak itu terdapat sesuatu yang tak dapat kulihat," kutanya.

Dia tersenyum. "Aku akan pulang pada malam bulan purnama pekan depan," jawab Nenek.

"Apa pun yang terjadi, aku tak menghendaki kesaktian itu sama sekali," aku tegaskan kepada Nenek.

Dia memelukku demikian erat dan hanya membisikkan, "Padahal selama ini aku menunggu kepulanganmu dan mendengarmu siap mewarisinya dariku."

Tuesday, December 15, 2015

Politik Kesusastraan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda




Pendirian Commissie voor de Volkslectuur (Komisi untuk Bacaan Rakyat) di tahun 1908, yang diketuai G. A. J. Hazeu, penasihat urusan Bumiputra, adalah salah satu upaya pemerintah kolonial dalam meredam sumber-sumber pemikiran politik yang mungkin menjatuhkan kekuasaan mereka pada awal abad ke-19. Pada 1911, lewat komisi ini, D. A. Rinkes menerbitkan “Nota Over de Volkslectuur” yang menetapkan pelarangan atas penerbitan dan peredaran buku-buku yang dianggap sebagai bacaan liar dan menganggu stabilitas pemerintahan mereka, yakni di antaranya terbitan berbahasa Melayu populer[1] yang banyak diproduksi oleh para pengarang Tionghoa. Komisi ini di kemudian waktu difungsikan dan populer sebagai Penerbit Balai Pustaka.

Surat edaran Rinkes itu menyebutkan kriteria bacaan yang berterima oleh komisi tersebut: (1) netral terhadap persoalan agama; (2) tidak boleh mengandung pandangan politik yang bertentangan dengan pemerintah; (3) tidak menerima sastra yang bersifat cabul; (4) karya harus ditulis dalam bahasa Melayu tinggi karena karya tersebut akan dibawa ke sekolah-sekolah; dan (5) sastra semestinya menerapkan penokohan yang lazim: karakter hitam-putih.[2] Pada perkembangannya, pemerintah Kolonial Belanda terbilang berhasil menerapkan aturan-aturan tersebut, terutama dalam mengasingkan bahasa Melayu Populer yang merupakan bahasa utama dalam penulisan kesusastraan Melayu-Tionghoa sehingga sejak 1930-an para pengarang pribumi[3] praktis mulai belajar dan hanya menulis dalam bahasa Melayu tinggi.

Bahasa Melayu tinggi yang berasal dari Kepulauan Riau kemudian menjadi bahasa Indonesia dengan corak yang lebih baku, yakni bahasa yang ketika itu digunakan dalam sekolah-sekolah pemerintah yang kemudian lazim dikenal sebagai bahasa Balai Pustaka.[4] Penggunaan bahasa Melayu populer ini baru dibedakan dengan Melayu ala Balai Pustaka setelah terjadinya pemberontakan PKI di tahun 1920-an.[5] Terkait hal ini, perlu ditekankan bahwa Claudine Salmon, peneliti kesusastraan Melayu-Tionghoa, berpendapat bahwa sebelum pertengahan 1920-an, bahasa Melayu Populer telah lebih intensif dan lebih dahulu dipakai oleh masyarakat pribumi Indonesia di Jawa dibandingkan bahasa Melayu tinggi yang ditegaskan penggunaannya oleh Balai Pustaka.

Penerbit Balai Pustaka sendiri di kemudian waktu berperan besar dalam perpanjangan tangan politik kolonial Belanda. Oleh komisi tersebut, kesusastraan dikendalikan dan dihaluskan. Sensor diterapkan untuk hal-hal yang terkait isu kolonialisme, sebaran ideologi komunis, ataupun pemikiran progresif Islam. Karya-karya sastra Melayu-Tionghoa, bersama dengan karya sastra generasi awal penulis sosialis penduduk pribumi—literatuur socialistisch—seperti yang ditulis oleh Semaoen dan Mas Marco Kartodikromo, dicap sebagai bacaan liar karena dianggap mengganggu kestabilan pemerintahan kolonial Belanda. Kualitas karya mereka dinilai berbahaya secara politis dan mengganggu moral masyarakat.[6] Novel Mas Marco, Mata Gelap (1914), hingga novelnya satu dekade kemudian, Rasa Merdika (1924), tidak masuk dalam perbincangan sastra pada ulasan majalah ataupun resensi di masa itu. Demikian halnya dengan novel Semaoen, Hikajat Kadiroen (1922). Sementara itu, sebagian besar karya sastra Melayu Tionghoa yang dicap sebagai bacaan liar praktis diberangus habis. Secara singkat dan gamblang, dapat dikatakan politik Balai Pustaka telah sepenuhnya bekerja dalam membatasi resepsi pembaca atas karya-karya mereka.[7]

Tradisi Penerbitan

Dalam tradisi penerbitan di Indonesia, terhitung sejak masa pra-Indonesia, peranakan Eropa adalah golongan yang memiliki privilese paling besar. Pada periode 1858-1900, mereka memiliki 14 terbitan surat kabar di Betawi dan 6 terbitan surat kabar di Surabaya. Pada terbitan-terbitan mereka tersebut, peranakan Tionghoa hanya dipertugaskan untuk membantu dalam ranah pekerjaan redaksional.[8] Meskipun pada saat itu pula, Lie Kim Hok, penulis peranakan Tionghoa, telah dikenal menghasilkan sejumlah karya tulis, dan ia mendapat julukan sebagai bapak “bahasa Melayu-Betawi” berkat kamus bahasa Betawi yang disusunnya.[9] Setelah peranakan Eropa, pada tahun 1880-an, peranakan Tionghoa menyusul memiliki penerbitan sendiri. Dengan demikian, mereka lebih punya kebebasan sendiri, atas pilihan sendiri, dan dengan tanggung jawab sendiri.[10] Disusul kemudian kepemilikan penerbitan oleh golongan pribumi pada 1906-1912, yakni dengan terbentuknya NV. Javaansche Boekhandel en Drokkerij en Handel in Schrijfbehoeften “Medan Prijaji” yang dipimpin oleh R. M. Tirto Adhisoerjo.

Sastra Melayu-Tionghoa: Selayang Pandang
Usaha-usaha Percetakan dan Penerbitan oleh Masyarakat Tionghoa
Usaha percetakan Tionghoa pertama di Indonesia didirikan pada 1879. Percetakan tersebut dimiliki dan dikelola oleh Yap Goan Ho. Usaha Yap Goan Ho ini dilanjutkan oleh Lie Kim Hok, tetapi di tengah jalan mengalami kegagalan sehingga ia menjual alat-alat percetakannya kepada penerbit Belanda, Albrecht. Pada umumnya, dana usaha penerbitan buku masyarakat Tionghoa bersumber dari sebagian hasil usaha dagang mereka di luar percetakan maupun penerbitan.[11] Hal ini berbeda dengan penduduk pribumi ataupun pemerintah kolonial Belanda yang masih menggantungkan diri dari subsidi pemerintah. Berdasarkan karakteristiknya, kesusastraannya tumbuh atas dukungan jurnalisme mereka yang sudah bermula sejak tahun 1950-an.[12]
 
Sejalan dengan adanya usaha percetakan dan penerbitan itu pula, produksi kesusastraan Melayu-Tionghoa dapat dikatakan membentang dalam kurun waktu cukup panjang, 1870-an hingga 1960. Dalam penelitian ekstensifnya,[13] Claudine Salmon dan Denys Lombard mendapatkan hasil yang mengesankan mengenai kesusastraan “yang hilang dan dilupakan” tersebut:

Jumlah pengarang dan penerjemah : 806
Jumlah karya-karya mereka : 2.757
Karya-karya anonim : 248

Jumlah keseluruhan karya-karya : 3.005

Di antara ke-3.005 judul tersebut, tanpa memperhitungkan terbitan ulang, terdapat:
73        sandiwara
183      syair
233      terjemahan karya-karya barat
759      terjemahan dari bahasa Cina
1398    novel dan cerpen asli

Sumber: Literature in Malay by the Chinese of Indonesia: A Provisional Annotated Bibliography (Etudes insulindiennes-Archipel: 3, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1981)

Claudine memyandingkan temuannya tersebut dengan jumlah judul dari tradisi kesusastraan Indonesia yang didokumentasikan dalam “kesusastraan Indonesia modern”, bersumber dari penelitian pakar sastra Indonesia, A. Teeuw, yang dinyatakan meliputi sekitar 175 pengarang dan sekitar 400 karya (1967) dan 284 pengarang dengan 770 karya (1979).[14] Hasil penelitian Salmon ini mengoreksi penelitian Teeuw sehingga Teeuw merasa perlu untuk bermawas diri dan meninjau kembali pandangannya mengenai kesusastraan modern Indonesia, hingga ia sampai pada simpulan:

“Buku tersebut [buku Claudine Salmon, sic!] telah memberi landasan kuat bagi kritik sastra yang sangat diperlukan untuk lebih memajukan penelitian sastra Indonesia modern. Berhubung dengan alasan-alasan yang diajukan Salmon itu tak terbantahkan dan begitu meyakinkan, para peneliti perlu melepaskan sikap apriori bahwa sastra Indonesia awal dan manifestasi satu-satunya sebelum Perang Dunia Kedua adalah novel-novel Balai Pustaka. Dengan terbitnya buku tersebut, tak diragukan lagi bahwa sastra peranakan Tionghoa merupakan mata rantai pokok dari perkembangan sastra Indonesia masa kini…”[15]

Liang Liji, seorang pembaca kesusastraan Melayu-Tionghoa, merefleksikan bahwa ada dua hal yang menyebabkan kesusastraan Melayu-Tionghoa tidak mendapatkan tempat dalam nomenklatur sastra pada masa itu. Diterangkan oleh Liang Liji, alasan-alasannya di antaranya: pertama, keturunan Tionghoa pada masa itu berstatus dwi-warganegara dan hanya dianggap sebagai perantau. Padahal, sesungguhnya mereka bukan hanya merantau, melainkan berimigrasi dan berkehendak untuk menetap. Mereka berangsur-angsur membaurkan diri dengan masyarakat Indonesia. Pramoedya Ananta Toer menyebutnya sebagai upaya asimilasi dan menetapkannya sebagai periode asimilatif atau periode pra-sastra Indonesia, apabila hendak dikaitkan dengan pembabakan kesusastraan. Dalam sejarahnya kemudian, saat dihadapkan pada status dwinegara tersebut, mereka lebih memilih Indonesia. Ini berarti mereka menganggap diri sebagai bagian dari Indonesia dan dengan demikian semestinya karya kesusastraan mereka dimasukkan dalam kategori kesusastraan Indonesia.

Kedua, kesusastraan ini ditulis dalam bahasa Melayu populer yang didiskreditkan oleh pihak kolonial Belanda sebagai “bahasa Melayu rendah”—atau bahasa Melayu pasar. Bahasa Melayu rendah ini tidak dipandang sebagai sumber dari bahasa Indonesia yang digunakan pada masa ini. Ada anggapan bahwa bahasa Indonesia pada masa ini hanya bersumber dari bahasa Melayu tinggi yang berakar dari bahasa Melayu yang dipakai di Kepulauan Riau. Padahal, seperti yang dijelaskan Salmon, bahasa Melayu populer digunakan secara lebih luas di tengah masyarakat karena terasa lebih cocok dan lancar untuk dipergunakan mengungkapkan perasaan dan pikiran dalam kehidupan sehari-hari. 

Balai Pustaka menempatkan mutu karya sastra Melayu-Tionghoa sebagai “bacaan liar”, padahal beberapa karya sastra Melayu-Tionghoa justru bisa dikategorikan sebagai “kesusastraan Melayu tinggi”. Pertama, karena isinya lebih realistis, tidak hanya membahas dunia khayal dan mitos, tetapi lebih banyak mengungkapkan kehidupan dalam masyarakat dan melukiskan suka-duka manusia dalam kesehariannya. Kedua, penulisannya sudah menerapkan bentuk dan metode kreasi modern dan meninggalkan gaya penulisan usang. Ketiga, penggunaan gaya bahasanya telah meningkatkan “bahasa Melayu populer” ke taraf bahasa sastra dan memopulerkannya ke seluruh Indonesia. Keempat, selain mengandung nilai sastra, kesusastraan mereka juga dapat disebut sebagai dokumen sejarah karena isinya yang kontekstual dan berdasarkan peristiwa aktual pada saat itu. Untuk alasan-alasan ini, Jakob Soemardjo mengafirmasi kesusastraan Melayu-Tionghoa sebagai cikal bakal sastra modern di Indonesia.[16]

Wednesday, September 30, 2015

Riuh Bekerja di Pasar yang Sepi

© Saiful Bachri
Reportase untuk Pindai.org, akses PDF

Betapapun harus ‘mengencangkan ikat pinggang’, sebagaimana istilah dua penerbit ini, para pegiatnya terus menghidupi bacaan non-populer dengan daya kritis yang tebal.

JALANNYA roda penerbitan buku hari ini adalah keberlanjutan dari kritik Khrisna Sen dan David T. Hill dalam artikel Perbukuan Indonesia: Translasi dan Transgresi, lebih dari satu dekade silam. Mereka menulis, investasi terbaik dan penjualan produk tercepat oleh Gramedia—dijadikan parameter sebagai salah satu penerbit terbesar di Indonesia—dicapai dari buku-buku bertopik pengembangan-diri praktis hingga novel-novel populer. Imbasnya, judul-judul buku ditentukan dalam mekanisme pasar yang mendorong publikasi tema yang cenderung seragam.

Di sisi lain, pergantian berdarah kekuasaan dari Sukarno yang mengedepankan “politik sebagai panglima” ke pemerintahan Soeharto dengan “ekonomi sebagai panglima”, mengubah pula pergeseran tren judul buku dalam kategori buku “berat”. Ia didominasi paradigma developmentalisme—satu istilah dari khazanah ekonomi yang secara singkat menjelaskan hubungan ideologis antara kepentingan negara industri maju dan kepentingan elite politik negara dunia ketiga. Pandangan ini seirama agenda Ali Moertopo, ideolog rezim Orde Baru, yang merumuskan “satu cara berpikir” demi cetak biru apa yang disebut “akselerasi modernisasi 25 tahun” rezim Soeharto, yang juga menghendaki pola pikir seragam dan tunggal.

Untuk mendukung ekonomi pembangunan itu, depolitisasi kampus diterapkan. Kurikulum dan materi bacaan dijaga ketat dan “diamankan” demi menjaga “stabilitas nasional”. Pada Oktober 1989, Kejaksaan Agung membentuk sebuah badan yang disebutclearing house, tugasnya meneliti isi buku dan merekomendasikan pemusnahan bila mengancam rezim. Selain Kejagung, Departemen Pendidikan dan Kebudayan lewat instruksi kementerian tahun 1965—memuat satu beleid larangan menggunakan “buku-buku pelajaran, perpustakaan, dan kebudayaan”—membekukan sebelas dafar buku karangan para sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Pelarangan ini terus berlanjut bahkan sesudah Soeharto lengser.

Sejak masa kolonial Hindia Belanda, percetakan dan penerbitan di Indonesia tak pernah lepas dari kuasa tangan-tangan pemerintah, baik di bawah pemerintah kolonial maupun sebagai negara-bangsa.

Pada 1908, berdiri Commissie voor de Volkslectuur (Komisi untuk Bacaan Rakyat), diketuai G. A. J. Hazeu, penasihat urusan Bumiputra. Mewakili kepentingan komisi ini, pada 1911, D. A. Rinkes lewat “Nota Over de Volkslectuur” menetapkan bacaan rakyat dan melarang buku-buku yang dianggap sebagai bacaan liar: terbitan berbahasa Melayu rendah yang banyak diproduksi oleh para pengarang Tionghoa. Komisi inilah yang kemudian berlanjut menjadi Penerbit Balai Pustaka.

Hadirnya Balai Pustaka dibarengi oleh sejumlah program penerbitan dari lembaga pendidikan dan keagaman, di antaranya Kanisius, Muhammadiyah, Penjiaran Islam, hingga Badan Oesaha Pendidikan Kristen Indonesia pada kurun 1920.

Pada periode 1950-1970, penerbit universitas mulai marak berdiri, seperti UI Press pada 1969 yang disokong dana Ford Foundation, dan Penerbit IPB yang didanai University of Kentucky.

Menjelang dekade terakhir rezim Soeharto pada periode 1990-an, beberapa penerbit alternatif mulai masuk mengisi ceruk pasar buku yang didorong oleh “pembelotan” para aktivis perbukuan dari penerbit-penerbit induk.

Setelah 1998, berduyun-duyun penerbit alternatif yang dimotori oleh para aktivis mahasiswa berdiri. Perlu dicatat pula, dalam rentang 1998-2004, Ford Foundation menawarkan dana bantuan penerbitan buku melalui Yayasan Adikarya IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia). Dalam program ini, setiap penerbit berhak mengajukan delapan judul buku untuk didanai.

Tak ayal, alasan pendirian penerbit di masa itu pada umumnya bukan semata kepentingan ideologis. Melainkan fakta bahwa usaha penerbitan mampu mendatangkan laba dengan menekan biaya produksi, sementara mereka pun masih bisa mendapat dana dari yayasan donor. Imbas dari pengerukan laba ini, pekerja kreatif dan penulis tak dibayar dengan layak.

Sederet contoh pelanggaran yang dilakukan penerbit, misalnya: pengingkaran atas royalti, laporan penjualan yang tidak transparan, hingga masalah hak cipta.

Selepas periode itu, terbitan mulai tak terbendung lagi. Kualitas terbitan, seperti mutu terjemahan dan editorial, menjadi tanda tanya besar karena kerja-kerja penerbit yang bergegas.

Di tengah semua itu, hadir upaya-upaya penerbitan yang cukup serius, yang masih dari lini penerbitan alternatif dan bertahan hingga kini, di antaranya penerbit Marjin Kiri dan Komunitas Bambu. Untuk meneruskan kerja-kerja penerbitan, sejak dini mereka telah menentukan ceruk pasarnya: menerbitkan karya-karya yang mendedah suatu permasalahan hingga ke akarnya ataupun karya-karya yang menawarkan perspektif berbeda.

Sunday, September 20, 2015

Perihal Manipulasi Pemerintah Orba atas Sejarah Indonesia



Wawancara dengan J. J. Rizal untuk Reportase Pindai
(September 2015) 

Bagaimana tradisi sejarah di Indonesia? Merujuk buku Vedi R. Hadiz, Ilmu Sosial dan Kekuasaan, pada masa pemerintahan Suharto, ilmu sosial dikuasai teknokrat Orba. Dalam pengajaran ilmu sejarah sendiri bagaimana?
Kita menilik kaitan sejarah dengan kekuasaan sampai jauh ke belakang. Suharto dan Sukarno memandang sejarah sebagai hal esensial, bahkan sebagai pokok utama. Sebelum lahirnya para sejarawan, mereka mengembangkan ilmu sejarah sedemikian rupa menjadi bagian aktivitas politik dan pengembangan ideologi. Hampir semua penggerak zaman itu berpikir untuk mengonstruksi sebuah nation, karenanya sejarah jadi hal penting. Sukarno yang punya artikulasi paling besar. Pledoinya di Landrat, misalnya, “masa lalu gemilang, masa kini penuh derita, dan masa depan yang harusnya jaya”. Dia melihat sejarah sebagai modal, bahwa di masa lalu kita punya nation-nation yang besar dan bahwa nation itu pernah dijeda oleh kolonialisme. Dalam orasi-orasinya, ia menegaskan, kita harus melanjutkan nation, tapi bukan dengan bentuk nation yang lama seperti nation lama berdasarkan penelitian arkeologis, sebutlah N.J. Krom yang membicarakan soal Sriwijaya, Majapahit, dll. Nah, bayangan tentang nation-nation yang besar dan harapan atas nation baru inilah, visi ini yang digunakan Sukarno bahwa nation yang sekarang kita bentuk adalah lanjutan dari nation yang dijeda. Yang ingin gue garisbawahi, selanjutnya yang mengembangkan ilmu sejarah akhirnya bukan para sejarawan, melainkan para politisi. Salah satunya Bung Karno dan Yamin. Karena bagi mereka, nation harus diberi roh, dan rohnya itu adalah sejarah.

Dan dalam konteks itu, kebenaran sejarah kadang tidak penting. Yang penting adalah kepentingan visioner. Misalnya, Sukarno bilang Indonesia dijajah 350 tahun, dari mana asalnya? Padahal itu yang dikatakan oleh Gubjend De Jong ketika menolak permintaan agar meniru langkah India memberikan kemerdekaan kalau misalnya berhasil dengan Inggris bergandengan tangan melawan kapitalisme. Kata Gubjend De Jong, tidak, kalau perlu, Indonesia dijajah 350 tahun. Nah, Bung Karno tahu betul kata-kata itu. Diadopsi oleh Bung Karno. Secara de facto, tidak ada yang dijajah selama itu. 300 tahun mungkin ada, itu pun hanya Banda dan Batavia.

Jadi, dulu itu pemahaman sejarah digunakan untuk upaya menyatukan bangsa?
Ya, karena kita baru merdeka. Kita gak punya tentara. Yang kita punya adalah sejarah sebagai modal untuk menstimulus moral dan mental masyarakat, dan lahirlah laskar-laskar untuk memerdekakan. Itu digunakan dengan sangat baik oleh Sukarno, dia menciptakan hari-hari nasional. Itu yang gue maksud, sejarah digunakan sedemikian rupa. Dia membawa seniman melukis wajah-wajah pahlawan, mengangkat tokoh-tokoh yang secara faktual kebenaran historisnya tidak diketahui, tapi yang penting melawan Belanda. Ilmu Sejarah sendiri baru berkembang secara serius tahun 50an, walau sarjananya sudah ada lebih dulu, seperti Husein Djayadiningrat. Sebelum itu, sejarah dikembangkan oleh para politisi. Jadi, kalau bagian dari kekuasaan, menurut gue itu memang hal yang nyata dalam sejarah kita. Yang lebih gila lagi, visi itu lebih digunakan secara masif dan sistematis di zaman Suharto. Kita sudah tahulah bagaimana negara dibangun oleh kebohongan dan propaganda yang disebut sebagai sejarah. Ngomong apa pun, sebenarnya enggak ada sejarahnya. Lebih banyak story daripada history. Negara memegang peranan penting saat itu dengan mendirikan pusat sejarah ABRI/TNI yang membawa seorang yang sebenarnya bukan jurusan sejarah dan sastrawan yang punya imajinasi tinggi seperti Nugroho Notosusanto dan melakukan rancangan sistematis serius dan bergerak melalui kurikulum, permuseuman, nama jalan, monumen. Semua digerakkan demi kepentingan rezim. Yang merekonstruksi itu adalah tentara.

Lalu, siapa Bapak Sejarah Formal?
Sejarah formal mulai dirintis Sartono Kartodirdjo, karena itu beliau disebut bapak ilmu sejarah utama karena dia melihat sejarah bukan urusan hitam putih. Kita tidak boleh melupakan tempat rakyat dan orang kecil (petani, nelayan) di dalam sejarah. Nasionalisme Indonesia dimulai dari petani. Dan mulai mengajarkan dengan apa yang disebut sejarah kritis, sejarah akademis. Dia mulai merekrut orang-orang. Dari muridnya seperti Lapian, kita tahu suara dari laut juga jarang, padahal kita negara berbentuk tanah air.

Jadi, ini lebih ke struktur birokrasinya, mereka membuat perpustakaan ABRI untuk memanipulasi sejarah. Kalau tradisi sejarah di kampus bagaimana?
Mereka, kan, masuk melalui kurikulum. Kurikulum itu yang menelurkan buku-buku babon. Sejarah Nasional Indonesia, misalnya. Buku itu akhirnya merupakan suatu gambaran kalau nation Indonesia dibentuk oleh kekuatan tentara. Jadi, wajar tentara punya posisi yang penting di dalam republik karena mereka punya peranan besar. Di situlah, ada pertengkaran antara sejarawan: yang ingin melihat sebuah bentuk manifestasi yang serius dari kecakapan mereka sebagai sejarawan akademis. Konflik dari Taufik Abdullah, Sartono malah bikin buku sendiri.

Ada kubu-kubu?
Sartono keluar, tidak ikut menulis akhirnya. Taufik Abdullah juga tidak. Karena mereka merasa dikuasai oleh kubu-kubu pemerintah yang diwakili oleh Nugroho Notosusanto. Istilahnya Kahtryn McGregor, kan, sejarah yang berseragam. SNI adalah salah satu contohnya. Terutama pada periode yang disebut sejarah kontemporer, sejak merdeka sampai 1970-an. Perdebatannya akhirnya bukan hanya yang diharapkan jadi perdebatan akademis, memperlihatkan kecenderungan para intelektual Indonesia. Yang terjadi sebaliknya. Ketika buku itu ditulis kita sedang booming sejarah intelektual Indonesia. Bukan hanya di regional Asia, tapi tingkat dunia. Mereka terlibat percakapan serius tentang tema, topik, dan filosofi sejarah, tapi itu tidak terlihat dalam buku SNI. Itu menyedihkan. Sekarang, kita krisis sejarawan yang punya kaliber seperti booming tahun 70an itu, yang bisa ikut berdialog.

Booming 70an itu siapa saja?
Sartono, Onghokham.

Lalu yang menuliskan buku SNI?

Nugroho Notosusanto. Mereka punya struktur birokrasi, pernah jadi rektor, menteri. Karena itu, kalau sekarang kita mendebatkan perkara 65, wajah kampus masih kelihatan seperti dulu.

Masih sampai sekarang?
Seperti penolakan kata penambahan G30S/PKI kan sampai ke kampus-kampus perdebatannya.

Berarti, ada tulisan-tulisan yang merujuk menolak wacana Orba?
Sartono bikin buku sendiri Dari Imperium sampai Emporium untuk menolak. Diterbitkan Ombak karena Nursam punya kedekatan dengan Sartono, dia menulis skripsi tentang Sartono.

Selain itu, siapa lagi?
Taufik Abdullah menulis tapi tidak dalam bentuk buku babon. Kemudian, dia menulis, diterbitkan di Singapur. Yah, mereka mengembangkan dirilah, menulis dalam majalah Prisma dengan menulis sejarah2 alternatif. Ini membawa pengaruh berbeda dengan yang disajikan di SNI. Itu memberi ruang sebagai suara alternatif dari sejarah resmi yang dijaga bahkan oleh penjara, pentungan, blacklist.

Bagaimana pengaruh para sejarawan anti-Orba ini ke para mahasiswa?
Banyak pengaruhnya. “Kalau Pak Ong sudah protes, berarti rakyat kecil sudah kena pengaruh.” Onghokham dijadikan mistar pengukur permasalahan. Karena beliau tiap hari pergi ke pasar, doyan masak, ke mana-mana naik angkot. Lapian juga.

Mereka menulis dan terlibat sebagai intelektual publik dan menjadi suara alternatif lewat kolom-kolom mereka, warna lain dari diskursus kekuasaan yang disajikan oleh pemerintah. Mereka melihat Suharto menerapkan pola kekuasaan Mataram baru yang feodal dan kolonial. Akhirnya, kita seperti mengulangi sejarah. Dia memberi refleksi, dan akhirnya menjadi perdebatan, kalau Orba itu adalah new state, old society.

Kenapa baru ’98 Suharto tumbang?
Ya, revolusi itu seperti pohon oak. Gak bisa langsung besar. Harus jauh, mengakar. Revolusi butuh waktu, karena itu proses mental. Mengubah kultur. Sampai hari ini, secara kultural tidak berubah: feodalismenya, banditisme partainya. ’98 hanya titik menjatuhkan saja. Ada studi menarik dari ___, dengan meneliti bacaan para aktivis 98. Mereka adalah saksi yang tegang dari kekuasaan diktatorian yang fasistik sehingga bacaan mereka lebih banyak pada bagaimana meruntuhkan rezim, tetapi ketika rezim turun, bacaannya kurang. Itu yang jadi problem. Kalau kita baca refleksi historis dari para intelektual sejarah, ya sama, mereka menyamakan Suharto dengan rezim busuk, tapi apa selanjutnya? Itu berbeda dengan politisi seperti Sukarno atau Hatta. Mereka bertanya: setelah kolonialisme tumbang, apa yang akan kita buat? Indonesia ini jembatan emas, tapi seperti apa konstruksinya? Mereka berdebat. Sementara Reformasi… mereka tidak punya kesiapan.

Mahasiswa-mahasiswa sejarah UI, dan para pendiri Kobam yang didirikan sehari sebelum Suharto makzul, apakah tidak punya gambaran besar tentang apa yang harus dilakukan sekarang?
Kita bikin Kobam karena setelah Suharto jatuh, kita baru sadar, apa yang menyebabkan Indonesia tumbang dan mengalami krisis yang dalam. Ada yang bilang krisis politik, lalu mereka masuk partai politik. Ekonomi, mereka masuk bisnis. Tapi jawaban gue dan teman-teman, karena kita gak kenal apa itu Indonesia. Caranya kenal bagaimana? Kita harus pulang ke rumah sejarah. Tapi sejarah Indonesia isinya gak ada sejarah (history), isinya cerita (story) semua. Bagaimana? Ya, dijernihkan. Caranya bagaimana? Kembali mewacanakan apa itu Indonesia, apa alasan kita menjadi Indonesia, dan apa cita-cita kita. Kita harus mengampanyekan ini. Ya, harus bikin penerbit. Harus menulis. Harus bicara.

[bercerita tentang kasus Kampung Pulo]

Hari ini, sering ada keluhan generasi muda buta sejarah. Menurut gue bukan hanya mereka, kita semua buta sejarah.

[bercerita tentang Jokowi dan Prabowo dengan strategi-strategi politiknya]

[kembali bercerita tentang kasus Kampung Pulo]

Minimnya perhatian terhadap masyarakat secara langsung, itu tradisi yang sudah diwarisi sejak masa pemerintah Orba, kan?
Makanya, sejak ’98 mestinya para intelektual publik itu dilibatkan. Selama ini, mereka ‘kan dimusuhi. Intelektual publik itu siapa? Nah, itu banyak sekali kajiannya. Bukan yang untuk melegitimasi dan mengamini pemerintah. Selama Orba, kerja teknokrat kan mengamini. Memberi referensi akademik seolah-olah itu benar. Karena ada proyek di situ. Normalisasi jadinya betonisasi. Itu bukan intelektual publik, karena dia tidak mementingkan publik. Mereka lebih mementingkan penguasa.

Siapa contoh intelektual publik yang semestinya bisa ditunjuk saat itu?
Sulit menyebutkan. Kecenderungan kekuasaan adalah membangun jurang dengan kampus. Contoh paling gampang, kampus dibuang ke pinggiran semua agar tidak mengganggu. Kalau kampus dekat dengan kekuasaan, dianggap bisa jadi biang keributan. Tahun ’66, kan begitu. Orde Baru tahu betul kampus tidak boleh dekat pemerintah. Negara akhirnya tumbuh seperti zombie, membesar, tapi tidak punya jiwa.

Tetap ada patron di kampus-kampus itu?
Bahkan setelah jauh pun, pemerintah mengirim orang untuk menjadi intel dengan NKK/BKK. Orang-orang kampus bukan sebagai teman dialog. Mereka justru dianggap musuh. Di sini, problem-problem besar Indonesia dimulai. Hampir semua kebijakan tidak memiliki basis pengetahuan sejarah. Kurikulum dimanipulasi sedemikian rupa, bisa dibaca di bukunya Saya Shiraishi, Para Pahlawan Belia, melalui kurikulum, kita dibentuk menjadi generasi yang minim wawasan dan pengetahuan. Hampir semua perpustakaan pemerintah rusak, dan kita generasi nol buku, minat baca rendah.

Maksud dari hampir semua perpustakaan rusak?
Ya, itu tadi, negara tidak memerlukan intelektual. Kalaupun perlu, mereka hanya memerlukan doktor dan profesor yang tukang cap. Bukan keilmuannya yang dibutuhkan. Apalagi keberpihakannya.

Itulah jalan gue: akhirnya terbentur pada pertanyaan—kalau jawaban dari krisis kita adalah dengan kembali lagi ke rumah sejarah, tapi bagaimana mungkin elu berteriak berwacana di tengah masyarakat yang tidak membaca, itulah rumitnya.

Lalu, bagaimana mungkin?
Elu harus jadi intektual publik di media-media, yang orang tidak perlu baca.

Bukan dengan meninggikan minat baca?
Ya, kan, tetap menerbitkan terus. Laku enggak laku, gue terus menerbitkan, tapi ya gue terus ngoceh di mana-mana. Enggak ada pilihan. Karena itu, gue bisa berbenturan dengan kekuasaan secara langsung.

Sejarahnya sendiri, kenapa sih masyarakat kita minat bacanya begini?
Ya itu, dimulai dari masa Orba. Ceritanya Pram yang menurut gue menarik. Di Tiongkok, ada raja bertanya ke penasihatnya tentang bagaimana caranya melanggengkan kekuasaan. Penasihat itu bilang: “bikin rakyat bodoh”. Salah satunya ya, pendidikan, itulah bisa dibaca di buku Saya Shiraishi. Setelah 65, buku diintervensi sedemikian rupa. Kurikulum tidak membuat daya kritis tumbuh: politiknya bersifat patron-klien, guru yang menjelaskan di depan kelas adalah patron, murid adalah klien. Patron itu memberi jawaban benar atau salah. Di zaman Sukarno, murid diberi tugas bacaaan untuk didiskusikan. Di zaman Suharto, murid diberikan resume, ya belajar karakter di mana? Kecuali, kita nyempal dari proyek masif kebudayaan Orba itu. Dan itu memerlukan pertemuan-pertemuan khusus: harus ketemu orang-orang yang kritis. Inilah akar dari semua itu adalah membaca. Seperti kata Pram, “Saya bertugas mengajarkan sejarah kepada bangsa saya.” Dengan cara bagaimana? Dia enggak bikin karya ilmiah karena mungkin dia percaya enggak ada yang baca. Jadi diseduhlah sejarah itu dalam bentuk novel. Gue orang yang sebiduk dengan Pram tapi dengan cara berbeda. Mungkin seperti Muhidin dan IVAA dengan cara arsip mereka, dan banyak orang lagi menurut gue. Jadi, memberikan wacana kritis yang bisa merontokkan dan mengikis kebudayaaan massa yang diwariskan periode puluhan tahun lalu—yang sudah seperti membatu, yang digambarkan dengan mudah melalui sikap para elite sekarang ini. Tidak punya pengetahuan, ya jadinya tidak punya kemanusiaan.

Itu yang menyebabkan Kobam menerbitkan karya-karya sastranya Pram dan Sitor Situmorang, ya? Kenapa dua ini jadi nama utama?
Ya, Pram dengan caranya sendiri menggambarkan Indonesia sebagai bentuk baru untuk menggantikan Jawa. Bahwa Pram adalah Jawa yang sangat membenci Jawa, iya. Dia menggambarkan Jawa dengan tegang dan dia ingin menghapus Jawa itu dengan menggantinya dengan Indonesia, seperti yang diwacanakan Tirtho Adhi Suryo. Tirtho adalah orang Indonesia modern pertama, menurut Pram.

Sementara itu, Sitor cukup berbeda. Dia tidak ingin membunuh masa lalunya. Dia Batak, dia ingin menggambarkan Batak sebagai state, nation, yang pada masa lalu punya konstruksi yang kuat. Dan harusnya seperti itulah. Itu tawaran yang diberikan Sitor, diberi dan diupayakan melalui beragam tulisan, dari mulai karya sastra sampai antropologi historis. Ia menggambarkan keindonesian kita tidak membunuh kelokalan kita. Bagi Pram, Jawa sudah selesai. Bagi Sitor, kembali harus perlu, karena setiap kelokalan kita bisa menjadi sumber untuk membentuk Indonesia. Sitor sadar betul nasionalisme kita sejak awal dikonstruksi bukan untuk membunuh kelokalan. Ini tergambar dalam peristiwa Kongres Sumpah Pemuda, di mana bagian ketiga “menjunjung bahasa persatuan: bahasa Indonesia” itu dihilangkan. Keitka elu bilang menjunjung, artinya elu menghargai ada bahasa ibu. Ketika elu ngomong tentang bahasa ibu, elu harus menghidupkan kebudayaannya. Karena bahasa ibu adalah muara dari kebudayaan. Kalau elu mau ngecek matinya kebudayaan lokal, elu ngecek aja penutur bahasanya.

Mereka dua gambaran yang menarik untuk menghayati mengapa kita menjadi Indonesia, mereka termasuk generasi kedua setelah para founding fathers. Nah, sekarang kita enggak belajar lagi menjadi Indonesia kan karena diputus oleh sistem orde baru itu. Hasilnya, sekarang contoh-contohnya adalah praktisi-praktisi politik.

Akses materi dari mana?
Gue bergaul dengan para dosen karena gue merasa kecewa dengan pengajaran di kampus. Untungnya, ada senior dan jurnal. Kita mengakses sendiri.

Siapa-siapa saja anggota Komunitas Bambu?
Awalnya, kita namanya komunitas, karena ada banyak orang yang bergerak dari aneka macam disiplin tapi menyepakati hal yang sama: kita gagal memahami sejarah bersama. Bambu, karena dulu Depok konservatorium bambu. Kobam ini seperti tempat singgah. Gue bertahan karena gue mengepalai divisi penerbitan dan gue terikat sama kerjasama Adikarya Ikapi; ada divisi diskusi, penerbitan, dll. Saat itu, mulai lulus kuliah. Erita, Bagus Takwin, Faturohman, Safaris Dadi, Agus Mediarta, Dony Gahral, Ihsan Abdul Salam, Tunjung, Lely, etc.

Ada grand design menerbitkan seri-seri seperti Soeharto, Tionghoa, etc.?
Waktu itu, wacana kita adalah bagaimana menghadirkan sejarah yang selama ini tidak tersuarakan, karena bagi kita sejarah seperti album keluarga. Apabila ada unsur yang hilang, bingkai itu rusak. Ibarat mengisi ruang kosong: kita menulis tentang Tan Malaka, Sukarno, etc. Karena kalau mau tahu apa itu Indonesia, harus melalui mereka.

Periode pendiriannya bagaimana?
Kita waktu itu terlibat dalam demo dan aksi. Kita mendirikan Kobam menjelang Suharto jatuh karena kita mulai berpikir what’s next? Apa yang menyebabkan Indonesia jatuh begini? Kita mulai mengadakan diskusi: obat yang dicari atas krisis ini. Kita mulai membicarakan masa lalu dari aneka macam sisi: psikologi, ekonomi, filsafat.

Sejak 2006, ada imprint-imprint baru.
Gue ngerasa, kalau elu mau bikin sejarah nasional, elu harus menguatkan sejarah lokal. Nah, sejarah lokal ini paling lemah, kita sedikit sekali tahu. Padahal elu gak bisa tahu Jakarta kalau elu gak paham sejarahnya. Tahun itu, gue baca referensi pada 2025, 70-an persen masyarakat akan tinggal di kota. Dan perbaikan Indonesia bukan di tangan presiden, tapi di tangan pemimpin-pemimpin kota itu. Karena itu, gue mulai nerbitin tentang Jakarta, supaya enggak ahistoris.

Cover Kobam desainnya berbeda?
Itu kita lakukan karena oplah menurun, dan harga meningkat. Kecenderungan orang untuk membajak akan besar dengan kenaikan harga ini. Jadi, kita bikin pembeda dengan kualitas art sedemikian rupa, untuk entertainment. Itu sebenarnya trik. Lima tahun terakhir surveinya, peminat buku Kobam menurun terus. Lima tahun lalu, 1500 laku dari 2000, tahun berikutnya jadi 1000, 800, dan kemarin 600. Di toko, makin drop. Sementara distributor ongkos makin mahal. Kita sudah mulai gak ikut bookfair karena cost-nya sudah enggak masuk. Buku Sartono, misalnya, cuma cetak 1500. Kecuali elu punya pabrik buku raksasa seperti Gramedia, etc.

Terus, strategi bertahan bagaimana?
Kobam enggak pernah hidup dari Kobam. Kobam hidup dari artwork. Buku Kobam semacam katalog, orang sering datang ke Kobam untuk meminta bantuan cara mengemas buku. Kita banyak dapat order dengan bantu artwork.

Kobam punya percetakan sendiri?
Setidaknya kita punya banyak rekanan, yang syaratnya bisa memberi utangan. Karena kalau langsung bayar sering sulit. Enggak ada bedanya dengan ucapan James Scott tentang nasib petani, terendam sebatas lutut. Ada riak air sedikit saja, kita tenggelam.

Kenapa masih bertahan?
Ya memberi masyarakat bacaan, masih ada bacaan yang baik di tengah sampah buku. Elu kan sulit masuk ke toko buku, yang elu temuin sampah. Nah, untuk itu, Kobam melakukan segala macam hal untuk memperoleh dana. Kita juga berusaha mendekatkan pembaca dengan penulis dan faktanya langsung lewat wisata sejarah, misalnya buku-buku Sukarno Muda dan Nyai Dasima.

Siapa peminatnya?
Banyak. Kita pernah bikin wisata sejarah Nyai Dasima, sampai 130-an orang yang datang. Ini membantu untuk lebih dekat dengan pembaca Kobam. Yang harus dibentuk, kan, komunitas pembaca buku Kobam, dan kalau bisa dilanggan. Waktu ketemu di Bentara Budaya pas acara komik, Seno Gumira sampai bilang, kan, bahwa saking pentingnya buku-buku Kobam sampai harus dilanggan.

Setelah Reformasi, selain pemerintah yang enggak baca buku dan buta sejarah, kenapa konstelasi politik kita enggak berubah?
Karena orang-orang yang hidup hari ini adalah orang-orang yang mindset-nya disetir sedemikian rupa, dan menghasilkan mentalitas manusia yang sama. Enggak ada lagi ideologi bagi mereka. Frankfur Edi, sosiolog, bilang mereka terjebak dalam kedangkalan. Kalau terjebak dalam kedangkalan, elu gak punya wawasan. Kalau enggak punya wawasan, enggak punya cukup pengetahuan. Kalau enggak ada cukup pengetahuan, elu enggak akan punya ideologi. Dari partai apa pun, semuanya jadi sama, yang mereka tahu adalah sifat greedy, itu yang khas dari Orba. Sekarang, mahkota adalah uang. Di masa lalu, mahkotanya adalah pengetahuan.

Persoalan buruknya, kita buntu di sejarah 65, mayoritas kekuatan kita terserap ke sana. Kampus terbelah. Sejarah maritim, perempuan, etc. jadi kurang difokuskan.

Dalam beberapa tahun ke depan, apa ada optimisme?
Menurut gue, optimisme itu etika. Dan sejarah mengajarkan itu. Kalau elu belajar sejarah, elu pasti punya optimisme. Sejarah membantu elu keluar dari lubang jarum sekalipun. Suatu saat, Ranggawarsita pernah menulis tentang Kalabendhu, sudah tidak ada lagi harapan, di depan hanyalah lorong gelap yang penuh marabahaya. Tapi kemudian kan muncul orang seperti Kartini, dia bilang Ranggawarsita itu ngaco, muncullah bukunya “Habis Gelap Terbitlah Terang”, mungkin memang Abendanon yang bikin judul itu, tapi kalau elu baca surat-surat Kartini, dia adalah orang yang paling senang menggunakan kosakata terang dan gelap. Sukarno juga orang yang paling senang dengan kiasan sang fajar. Muhammadiyah juga lahir dengan simbol mentari, itu juga pengaruh Kartini.

Judul-judul yang paling representatif untuk tiap seri?
Semua. Kalau tidak mau terjebak dalam politik rasial Orba, elu harus baca semua buku itu sekaligus.