Wednesday, September 30, 2015

Riuh Bekerja di Pasar yang Sepi

© Saiful Bachri
Reportase untuk Pindai.org, akses PDF

Betapapun harus ‘mengencangkan ikat pinggang’, sebagaimana istilah dua penerbit ini, para pegiatnya terus menghidupi bacaan non-populer dengan daya kritis yang tebal.

JALANNYA roda penerbitan buku hari ini adalah keberlanjutan dari kritik Khrisna Sen dan David T. Hill dalam artikel Perbukuan Indonesia: Translasi dan Transgresi, lebih dari satu dekade silam. Mereka menulis, investasi terbaik dan penjualan produk tercepat oleh Gramedia—dijadikan parameter sebagai salah satu penerbit terbesar di Indonesia—dicapai dari buku-buku bertopik pengembangan-diri praktis hingga novel-novel populer. Imbasnya, judul-judul buku ditentukan dalam mekanisme pasar yang mendorong publikasi tema yang cenderung seragam.

Di sisi lain, pergantian berdarah kekuasaan dari Sukarno yang mengedepankan “politik sebagai panglima” ke pemerintahan Soeharto dengan “ekonomi sebagai panglima”, mengubah pula pergeseran tren judul buku dalam kategori buku “berat”. Ia didominasi paradigma developmentalisme—satu istilah dari khazanah ekonomi yang secara singkat menjelaskan hubungan ideologis antara kepentingan negara industri maju dan kepentingan elite politik negara dunia ketiga. Pandangan ini seirama agenda Ali Moertopo, ideolog rezim Orde Baru, yang merumuskan “satu cara berpikir” demi cetak biru apa yang disebut “akselerasi modernisasi 25 tahun” rezim Soeharto, yang juga menghendaki pola pikir seragam dan tunggal.

Untuk mendukung ekonomi pembangunan itu, depolitisasi kampus diterapkan. Kurikulum dan materi bacaan dijaga ketat dan “diamankan” demi menjaga “stabilitas nasional”. Pada Oktober 1989, Kejaksaan Agung membentuk sebuah badan yang disebutclearing house, tugasnya meneliti isi buku dan merekomendasikan pemusnahan bila mengancam rezim. Selain Kejagung, Departemen Pendidikan dan Kebudayan lewat instruksi kementerian tahun 1965—memuat satu beleid larangan menggunakan “buku-buku pelajaran, perpustakaan, dan kebudayaan”—membekukan sebelas dafar buku karangan para sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Pelarangan ini terus berlanjut bahkan sesudah Soeharto lengser.

Sejak masa kolonial Hindia Belanda, percetakan dan penerbitan di Indonesia tak pernah lepas dari kuasa tangan-tangan pemerintah, baik di bawah pemerintah kolonial maupun sebagai negara-bangsa.

Pada 1908, berdiri Commissie voor de Volkslectuur (Komisi untuk Bacaan Rakyat), diketuai G. A. J. Hazeu, penasihat urusan Bumiputra. Mewakili kepentingan komisi ini, pada 1911, D. A. Rinkes lewat “Nota Over de Volkslectuur” menetapkan bacaan rakyat dan melarang buku-buku yang dianggap sebagai bacaan liar: terbitan berbahasa Melayu rendah yang banyak diproduksi oleh para pengarang Tionghoa. Komisi inilah yang kemudian berlanjut menjadi Penerbit Balai Pustaka.

Hadirnya Balai Pustaka dibarengi oleh sejumlah program penerbitan dari lembaga pendidikan dan keagaman, di antaranya Kanisius, Muhammadiyah, Penjiaran Islam, hingga Badan Oesaha Pendidikan Kristen Indonesia pada kurun 1920.

Pada periode 1950-1970, penerbit universitas mulai marak berdiri, seperti UI Press pada 1969 yang disokong dana Ford Foundation, dan Penerbit IPB yang didanai University of Kentucky.

Menjelang dekade terakhir rezim Soeharto pada periode 1990-an, beberapa penerbit alternatif mulai masuk mengisi ceruk pasar buku yang didorong oleh “pembelotan” para aktivis perbukuan dari penerbit-penerbit induk.

Setelah 1998, berduyun-duyun penerbit alternatif yang dimotori oleh para aktivis mahasiswa berdiri. Perlu dicatat pula, dalam rentang 1998-2004, Ford Foundation menawarkan dana bantuan penerbitan buku melalui Yayasan Adikarya IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia). Dalam program ini, setiap penerbit berhak mengajukan delapan judul buku untuk didanai.

Tak ayal, alasan pendirian penerbit di masa itu pada umumnya bukan semata kepentingan ideologis. Melainkan fakta bahwa usaha penerbitan mampu mendatangkan laba dengan menekan biaya produksi, sementara mereka pun masih bisa mendapat dana dari yayasan donor. Imbas dari pengerukan laba ini, pekerja kreatif dan penulis tak dibayar dengan layak.

Sederet contoh pelanggaran yang dilakukan penerbit, misalnya: pengingkaran atas royalti, laporan penjualan yang tidak transparan, hingga masalah hak cipta.

Selepas periode itu, terbitan mulai tak terbendung lagi. Kualitas terbitan, seperti mutu terjemahan dan editorial, menjadi tanda tanya besar karena kerja-kerja penerbit yang bergegas.

Di tengah semua itu, hadir upaya-upaya penerbitan yang cukup serius, yang masih dari lini penerbitan alternatif dan bertahan hingga kini, di antaranya penerbit Marjin Kiri dan Komunitas Bambu. Untuk meneruskan kerja-kerja penerbitan, sejak dini mereka telah menentukan ceruk pasarnya: menerbitkan karya-karya yang mendedah suatu permasalahan hingga ke akarnya ataupun karya-karya yang menawarkan perspektif berbeda.

Sunday, September 20, 2015

Perihal Manipulasi Pemerintah Orba atas Sejarah Indonesia



Wawancara dengan J. J. Rizal untuk Reportase Pindai
(September 2015) 

Bagaimana tradisi sejarah di Indonesia? Merujuk buku Vedi R. Hadiz, Ilmu Sosial dan Kekuasaan, pada masa pemerintahan Suharto, ilmu sosial dikuasai teknokrat Orba. Dalam pengajaran ilmu sejarah sendiri bagaimana?
Kita menilik kaitan sejarah dengan kekuasaan sampai jauh ke belakang. Suharto dan Sukarno memandang sejarah sebagai hal esensial, bahkan sebagai pokok utama. Sebelum lahirnya para sejarawan, mereka mengembangkan ilmu sejarah sedemikian rupa menjadi bagian aktivitas politik dan pengembangan ideologi. Hampir semua penggerak zaman itu berpikir untuk mengonstruksi sebuah nation, karenanya sejarah jadi hal penting. Sukarno yang punya artikulasi paling besar. Pledoinya di Landrat, misalnya, “masa lalu gemilang, masa kini penuh derita, dan masa depan yang harusnya jaya”. Dia melihat sejarah sebagai modal, bahwa di masa lalu kita punya nation-nation yang besar dan bahwa nation itu pernah dijeda oleh kolonialisme. Dalam orasi-orasinya, ia menegaskan, kita harus melanjutkan nation, tapi bukan dengan bentuk nation yang lama seperti nation lama berdasarkan penelitian arkeologis, sebutlah N.J. Krom yang membicarakan soal Sriwijaya, Majapahit, dll. Nah, bayangan tentang nation-nation yang besar dan harapan atas nation baru inilah, visi ini yang digunakan Sukarno bahwa nation yang sekarang kita bentuk adalah lanjutan dari nation yang dijeda. Yang ingin gue garisbawahi, selanjutnya yang mengembangkan ilmu sejarah akhirnya bukan para sejarawan, melainkan para politisi. Salah satunya Bung Karno dan Yamin. Karena bagi mereka, nation harus diberi roh, dan rohnya itu adalah sejarah.

Dan dalam konteks itu, kebenaran sejarah kadang tidak penting. Yang penting adalah kepentingan visioner. Misalnya, Sukarno bilang Indonesia dijajah 350 tahun, dari mana asalnya? Padahal itu yang dikatakan oleh Gubjend De Jong ketika menolak permintaan agar meniru langkah India memberikan kemerdekaan kalau misalnya berhasil dengan Inggris bergandengan tangan melawan kapitalisme. Kata Gubjend De Jong, tidak, kalau perlu, Indonesia dijajah 350 tahun. Nah, Bung Karno tahu betul kata-kata itu. Diadopsi oleh Bung Karno. Secara de facto, tidak ada yang dijajah selama itu. 300 tahun mungkin ada, itu pun hanya Banda dan Batavia.

Jadi, dulu itu pemahaman sejarah digunakan untuk upaya menyatukan bangsa?
Ya, karena kita baru merdeka. Kita gak punya tentara. Yang kita punya adalah sejarah sebagai modal untuk menstimulus moral dan mental masyarakat, dan lahirlah laskar-laskar untuk memerdekakan. Itu digunakan dengan sangat baik oleh Sukarno, dia menciptakan hari-hari nasional. Itu yang gue maksud, sejarah digunakan sedemikian rupa. Dia membawa seniman melukis wajah-wajah pahlawan, mengangkat tokoh-tokoh yang secara faktual kebenaran historisnya tidak diketahui, tapi yang penting melawan Belanda. Ilmu Sejarah sendiri baru berkembang secara serius tahun 50an, walau sarjananya sudah ada lebih dulu, seperti Husein Djayadiningrat. Sebelum itu, sejarah dikembangkan oleh para politisi. Jadi, kalau bagian dari kekuasaan, menurut gue itu memang hal yang nyata dalam sejarah kita. Yang lebih gila lagi, visi itu lebih digunakan secara masif dan sistematis di zaman Suharto. Kita sudah tahulah bagaimana negara dibangun oleh kebohongan dan propaganda yang disebut sebagai sejarah. Ngomong apa pun, sebenarnya enggak ada sejarahnya. Lebih banyak story daripada history. Negara memegang peranan penting saat itu dengan mendirikan pusat sejarah ABRI/TNI yang membawa seorang yang sebenarnya bukan jurusan sejarah dan sastrawan yang punya imajinasi tinggi seperti Nugroho Notosusanto dan melakukan rancangan sistematis serius dan bergerak melalui kurikulum, permuseuman, nama jalan, monumen. Semua digerakkan demi kepentingan rezim. Yang merekonstruksi itu adalah tentara.

Lalu, siapa Bapak Sejarah Formal?
Sejarah formal mulai dirintis Sartono Kartodirdjo, karena itu beliau disebut bapak ilmu sejarah utama karena dia melihat sejarah bukan urusan hitam putih. Kita tidak boleh melupakan tempat rakyat dan orang kecil (petani, nelayan) di dalam sejarah. Nasionalisme Indonesia dimulai dari petani. Dan mulai mengajarkan dengan apa yang disebut sejarah kritis, sejarah akademis. Dia mulai merekrut orang-orang. Dari muridnya seperti Lapian, kita tahu suara dari laut juga jarang, padahal kita negara berbentuk tanah air.

Jadi, ini lebih ke struktur birokrasinya, mereka membuat perpustakaan ABRI untuk memanipulasi sejarah. Kalau tradisi sejarah di kampus bagaimana?
Mereka, kan, masuk melalui kurikulum. Kurikulum itu yang menelurkan buku-buku babon. Sejarah Nasional Indonesia, misalnya. Buku itu akhirnya merupakan suatu gambaran kalau nation Indonesia dibentuk oleh kekuatan tentara. Jadi, wajar tentara punya posisi yang penting di dalam republik karena mereka punya peranan besar. Di situlah, ada pertengkaran antara sejarawan: yang ingin melihat sebuah bentuk manifestasi yang serius dari kecakapan mereka sebagai sejarawan akademis. Konflik dari Taufik Abdullah, Sartono malah bikin buku sendiri.

Ada kubu-kubu?
Sartono keluar, tidak ikut menulis akhirnya. Taufik Abdullah juga tidak. Karena mereka merasa dikuasai oleh kubu-kubu pemerintah yang diwakili oleh Nugroho Notosusanto. Istilahnya Kahtryn McGregor, kan, sejarah yang berseragam. SNI adalah salah satu contohnya. Terutama pada periode yang disebut sejarah kontemporer, sejak merdeka sampai 1970-an. Perdebatannya akhirnya bukan hanya yang diharapkan jadi perdebatan akademis, memperlihatkan kecenderungan para intelektual Indonesia. Yang terjadi sebaliknya. Ketika buku itu ditulis kita sedang booming sejarah intelektual Indonesia. Bukan hanya di regional Asia, tapi tingkat dunia. Mereka terlibat percakapan serius tentang tema, topik, dan filosofi sejarah, tapi itu tidak terlihat dalam buku SNI. Itu menyedihkan. Sekarang, kita krisis sejarawan yang punya kaliber seperti booming tahun 70an itu, yang bisa ikut berdialog.

Booming 70an itu siapa saja?
Sartono, Onghokham.

Lalu yang menuliskan buku SNI?

Nugroho Notosusanto. Mereka punya struktur birokrasi, pernah jadi rektor, menteri. Karena itu, kalau sekarang kita mendebatkan perkara 65, wajah kampus masih kelihatan seperti dulu.

Masih sampai sekarang?
Seperti penolakan kata penambahan G30S/PKI kan sampai ke kampus-kampus perdebatannya.

Berarti, ada tulisan-tulisan yang merujuk menolak wacana Orba?
Sartono bikin buku sendiri Dari Imperium sampai Emporium untuk menolak. Diterbitkan Ombak karena Nursam punya kedekatan dengan Sartono, dia menulis skripsi tentang Sartono.

Selain itu, siapa lagi?
Taufik Abdullah menulis tapi tidak dalam bentuk buku babon. Kemudian, dia menulis, diterbitkan di Singapur. Yah, mereka mengembangkan dirilah, menulis dalam majalah Prisma dengan menulis sejarah2 alternatif. Ini membawa pengaruh berbeda dengan yang disajikan di SNI. Itu memberi ruang sebagai suara alternatif dari sejarah resmi yang dijaga bahkan oleh penjara, pentungan, blacklist.

Bagaimana pengaruh para sejarawan anti-Orba ini ke para mahasiswa?
Banyak pengaruhnya. “Kalau Pak Ong sudah protes, berarti rakyat kecil sudah kena pengaruh.” Onghokham dijadikan mistar pengukur permasalahan. Karena beliau tiap hari pergi ke pasar, doyan masak, ke mana-mana naik angkot. Lapian juga.

Mereka menulis dan terlibat sebagai intelektual publik dan menjadi suara alternatif lewat kolom-kolom mereka, warna lain dari diskursus kekuasaan yang disajikan oleh pemerintah. Mereka melihat Suharto menerapkan pola kekuasaan Mataram baru yang feodal dan kolonial. Akhirnya, kita seperti mengulangi sejarah. Dia memberi refleksi, dan akhirnya menjadi perdebatan, kalau Orba itu adalah new state, old society.

Kenapa baru ’98 Suharto tumbang?
Ya, revolusi itu seperti pohon oak. Gak bisa langsung besar. Harus jauh, mengakar. Revolusi butuh waktu, karena itu proses mental. Mengubah kultur. Sampai hari ini, secara kultural tidak berubah: feodalismenya, banditisme partainya. ’98 hanya titik menjatuhkan saja. Ada studi menarik dari ___, dengan meneliti bacaan para aktivis 98. Mereka adalah saksi yang tegang dari kekuasaan diktatorian yang fasistik sehingga bacaan mereka lebih banyak pada bagaimana meruntuhkan rezim, tetapi ketika rezim turun, bacaannya kurang. Itu yang jadi problem. Kalau kita baca refleksi historis dari para intelektual sejarah, ya sama, mereka menyamakan Suharto dengan rezim busuk, tapi apa selanjutnya? Itu berbeda dengan politisi seperti Sukarno atau Hatta. Mereka bertanya: setelah kolonialisme tumbang, apa yang akan kita buat? Indonesia ini jembatan emas, tapi seperti apa konstruksinya? Mereka berdebat. Sementara Reformasi… mereka tidak punya kesiapan.

Mahasiswa-mahasiswa sejarah UI, dan para pendiri Kobam yang didirikan sehari sebelum Suharto makzul, apakah tidak punya gambaran besar tentang apa yang harus dilakukan sekarang?
Kita bikin Kobam karena setelah Suharto jatuh, kita baru sadar, apa yang menyebabkan Indonesia tumbang dan mengalami krisis yang dalam. Ada yang bilang krisis politik, lalu mereka masuk partai politik. Ekonomi, mereka masuk bisnis. Tapi jawaban gue dan teman-teman, karena kita gak kenal apa itu Indonesia. Caranya kenal bagaimana? Kita harus pulang ke rumah sejarah. Tapi sejarah Indonesia isinya gak ada sejarah (history), isinya cerita (story) semua. Bagaimana? Ya, dijernihkan. Caranya bagaimana? Kembali mewacanakan apa itu Indonesia, apa alasan kita menjadi Indonesia, dan apa cita-cita kita. Kita harus mengampanyekan ini. Ya, harus bikin penerbit. Harus menulis. Harus bicara.

[bercerita tentang kasus Kampung Pulo]

Hari ini, sering ada keluhan generasi muda buta sejarah. Menurut gue bukan hanya mereka, kita semua buta sejarah.

[bercerita tentang Jokowi dan Prabowo dengan strategi-strategi politiknya]

[kembali bercerita tentang kasus Kampung Pulo]

Minimnya perhatian terhadap masyarakat secara langsung, itu tradisi yang sudah diwarisi sejak masa pemerintah Orba, kan?
Makanya, sejak ’98 mestinya para intelektual publik itu dilibatkan. Selama ini, mereka ‘kan dimusuhi. Intelektual publik itu siapa? Nah, itu banyak sekali kajiannya. Bukan yang untuk melegitimasi dan mengamini pemerintah. Selama Orba, kerja teknokrat kan mengamini. Memberi referensi akademik seolah-olah itu benar. Karena ada proyek di situ. Normalisasi jadinya betonisasi. Itu bukan intelektual publik, karena dia tidak mementingkan publik. Mereka lebih mementingkan penguasa.

Siapa contoh intelektual publik yang semestinya bisa ditunjuk saat itu?
Sulit menyebutkan. Kecenderungan kekuasaan adalah membangun jurang dengan kampus. Contoh paling gampang, kampus dibuang ke pinggiran semua agar tidak mengganggu. Kalau kampus dekat dengan kekuasaan, dianggap bisa jadi biang keributan. Tahun ’66, kan begitu. Orde Baru tahu betul kampus tidak boleh dekat pemerintah. Negara akhirnya tumbuh seperti zombie, membesar, tapi tidak punya jiwa.

Tetap ada patron di kampus-kampus itu?
Bahkan setelah jauh pun, pemerintah mengirim orang untuk menjadi intel dengan NKK/BKK. Orang-orang kampus bukan sebagai teman dialog. Mereka justru dianggap musuh. Di sini, problem-problem besar Indonesia dimulai. Hampir semua kebijakan tidak memiliki basis pengetahuan sejarah. Kurikulum dimanipulasi sedemikian rupa, bisa dibaca di bukunya Saya Shiraishi, Para Pahlawan Belia, melalui kurikulum, kita dibentuk menjadi generasi yang minim wawasan dan pengetahuan. Hampir semua perpustakaan pemerintah rusak, dan kita generasi nol buku, minat baca rendah.

Maksud dari hampir semua perpustakaan rusak?
Ya, itu tadi, negara tidak memerlukan intelektual. Kalaupun perlu, mereka hanya memerlukan doktor dan profesor yang tukang cap. Bukan keilmuannya yang dibutuhkan. Apalagi keberpihakannya.

Itulah jalan gue: akhirnya terbentur pada pertanyaan—kalau jawaban dari krisis kita adalah dengan kembali lagi ke rumah sejarah, tapi bagaimana mungkin elu berteriak berwacana di tengah masyarakat yang tidak membaca, itulah rumitnya.

Lalu, bagaimana mungkin?
Elu harus jadi intektual publik di media-media, yang orang tidak perlu baca.

Bukan dengan meninggikan minat baca?
Ya, kan, tetap menerbitkan terus. Laku enggak laku, gue terus menerbitkan, tapi ya gue terus ngoceh di mana-mana. Enggak ada pilihan. Karena itu, gue bisa berbenturan dengan kekuasaan secara langsung.

Sejarahnya sendiri, kenapa sih masyarakat kita minat bacanya begini?
Ya itu, dimulai dari masa Orba. Ceritanya Pram yang menurut gue menarik. Di Tiongkok, ada raja bertanya ke penasihatnya tentang bagaimana caranya melanggengkan kekuasaan. Penasihat itu bilang: “bikin rakyat bodoh”. Salah satunya ya, pendidikan, itulah bisa dibaca di buku Saya Shiraishi. Setelah 65, buku diintervensi sedemikian rupa. Kurikulum tidak membuat daya kritis tumbuh: politiknya bersifat patron-klien, guru yang menjelaskan di depan kelas adalah patron, murid adalah klien. Patron itu memberi jawaban benar atau salah. Di zaman Sukarno, murid diberi tugas bacaaan untuk didiskusikan. Di zaman Suharto, murid diberikan resume, ya belajar karakter di mana? Kecuali, kita nyempal dari proyek masif kebudayaan Orba itu. Dan itu memerlukan pertemuan-pertemuan khusus: harus ketemu orang-orang yang kritis. Inilah akar dari semua itu adalah membaca. Seperti kata Pram, “Saya bertugas mengajarkan sejarah kepada bangsa saya.” Dengan cara bagaimana? Dia enggak bikin karya ilmiah karena mungkin dia percaya enggak ada yang baca. Jadi diseduhlah sejarah itu dalam bentuk novel. Gue orang yang sebiduk dengan Pram tapi dengan cara berbeda. Mungkin seperti Muhidin dan IVAA dengan cara arsip mereka, dan banyak orang lagi menurut gue. Jadi, memberikan wacana kritis yang bisa merontokkan dan mengikis kebudayaaan massa yang diwariskan periode puluhan tahun lalu—yang sudah seperti membatu, yang digambarkan dengan mudah melalui sikap para elite sekarang ini. Tidak punya pengetahuan, ya jadinya tidak punya kemanusiaan.

Itu yang menyebabkan Kobam menerbitkan karya-karya sastranya Pram dan Sitor Situmorang, ya? Kenapa dua ini jadi nama utama?
Ya, Pram dengan caranya sendiri menggambarkan Indonesia sebagai bentuk baru untuk menggantikan Jawa. Bahwa Pram adalah Jawa yang sangat membenci Jawa, iya. Dia menggambarkan Jawa dengan tegang dan dia ingin menghapus Jawa itu dengan menggantinya dengan Indonesia, seperti yang diwacanakan Tirtho Adhi Suryo. Tirtho adalah orang Indonesia modern pertama, menurut Pram.

Sementara itu, Sitor cukup berbeda. Dia tidak ingin membunuh masa lalunya. Dia Batak, dia ingin menggambarkan Batak sebagai state, nation, yang pada masa lalu punya konstruksi yang kuat. Dan harusnya seperti itulah. Itu tawaran yang diberikan Sitor, diberi dan diupayakan melalui beragam tulisan, dari mulai karya sastra sampai antropologi historis. Ia menggambarkan keindonesian kita tidak membunuh kelokalan kita. Bagi Pram, Jawa sudah selesai. Bagi Sitor, kembali harus perlu, karena setiap kelokalan kita bisa menjadi sumber untuk membentuk Indonesia. Sitor sadar betul nasionalisme kita sejak awal dikonstruksi bukan untuk membunuh kelokalan. Ini tergambar dalam peristiwa Kongres Sumpah Pemuda, di mana bagian ketiga “menjunjung bahasa persatuan: bahasa Indonesia” itu dihilangkan. Keitka elu bilang menjunjung, artinya elu menghargai ada bahasa ibu. Ketika elu ngomong tentang bahasa ibu, elu harus menghidupkan kebudayaannya. Karena bahasa ibu adalah muara dari kebudayaan. Kalau elu mau ngecek matinya kebudayaan lokal, elu ngecek aja penutur bahasanya.

Mereka dua gambaran yang menarik untuk menghayati mengapa kita menjadi Indonesia, mereka termasuk generasi kedua setelah para founding fathers. Nah, sekarang kita enggak belajar lagi menjadi Indonesia kan karena diputus oleh sistem orde baru itu. Hasilnya, sekarang contoh-contohnya adalah praktisi-praktisi politik.

Akses materi dari mana?
Gue bergaul dengan para dosen karena gue merasa kecewa dengan pengajaran di kampus. Untungnya, ada senior dan jurnal. Kita mengakses sendiri.

Siapa-siapa saja anggota Komunitas Bambu?
Awalnya, kita namanya komunitas, karena ada banyak orang yang bergerak dari aneka macam disiplin tapi menyepakati hal yang sama: kita gagal memahami sejarah bersama. Bambu, karena dulu Depok konservatorium bambu. Kobam ini seperti tempat singgah. Gue bertahan karena gue mengepalai divisi penerbitan dan gue terikat sama kerjasama Adikarya Ikapi; ada divisi diskusi, penerbitan, dll. Saat itu, mulai lulus kuliah. Erita, Bagus Takwin, Faturohman, Safaris Dadi, Agus Mediarta, Dony Gahral, Ihsan Abdul Salam, Tunjung, Lely, etc.

Ada grand design menerbitkan seri-seri seperti Soeharto, Tionghoa, etc.?
Waktu itu, wacana kita adalah bagaimana menghadirkan sejarah yang selama ini tidak tersuarakan, karena bagi kita sejarah seperti album keluarga. Apabila ada unsur yang hilang, bingkai itu rusak. Ibarat mengisi ruang kosong: kita menulis tentang Tan Malaka, Sukarno, etc. Karena kalau mau tahu apa itu Indonesia, harus melalui mereka.

Periode pendiriannya bagaimana?
Kita waktu itu terlibat dalam demo dan aksi. Kita mendirikan Kobam menjelang Suharto jatuh karena kita mulai berpikir what’s next? Apa yang menyebabkan Indonesia jatuh begini? Kita mulai mengadakan diskusi: obat yang dicari atas krisis ini. Kita mulai membicarakan masa lalu dari aneka macam sisi: psikologi, ekonomi, filsafat.

Sejak 2006, ada imprint-imprint baru.
Gue ngerasa, kalau elu mau bikin sejarah nasional, elu harus menguatkan sejarah lokal. Nah, sejarah lokal ini paling lemah, kita sedikit sekali tahu. Padahal elu gak bisa tahu Jakarta kalau elu gak paham sejarahnya. Tahun itu, gue baca referensi pada 2025, 70-an persen masyarakat akan tinggal di kota. Dan perbaikan Indonesia bukan di tangan presiden, tapi di tangan pemimpin-pemimpin kota itu. Karena itu, gue mulai nerbitin tentang Jakarta, supaya enggak ahistoris.

Cover Kobam desainnya berbeda?
Itu kita lakukan karena oplah menurun, dan harga meningkat. Kecenderungan orang untuk membajak akan besar dengan kenaikan harga ini. Jadi, kita bikin pembeda dengan kualitas art sedemikian rupa, untuk entertainment. Itu sebenarnya trik. Lima tahun terakhir surveinya, peminat buku Kobam menurun terus. Lima tahun lalu, 1500 laku dari 2000, tahun berikutnya jadi 1000, 800, dan kemarin 600. Di toko, makin drop. Sementara distributor ongkos makin mahal. Kita sudah mulai gak ikut bookfair karena cost-nya sudah enggak masuk. Buku Sartono, misalnya, cuma cetak 1500. Kecuali elu punya pabrik buku raksasa seperti Gramedia, etc.

Terus, strategi bertahan bagaimana?
Kobam enggak pernah hidup dari Kobam. Kobam hidup dari artwork. Buku Kobam semacam katalog, orang sering datang ke Kobam untuk meminta bantuan cara mengemas buku. Kita banyak dapat order dengan bantu artwork.

Kobam punya percetakan sendiri?
Setidaknya kita punya banyak rekanan, yang syaratnya bisa memberi utangan. Karena kalau langsung bayar sering sulit. Enggak ada bedanya dengan ucapan James Scott tentang nasib petani, terendam sebatas lutut. Ada riak air sedikit saja, kita tenggelam.

Kenapa masih bertahan?
Ya memberi masyarakat bacaan, masih ada bacaan yang baik di tengah sampah buku. Elu kan sulit masuk ke toko buku, yang elu temuin sampah. Nah, untuk itu, Kobam melakukan segala macam hal untuk memperoleh dana. Kita juga berusaha mendekatkan pembaca dengan penulis dan faktanya langsung lewat wisata sejarah, misalnya buku-buku Sukarno Muda dan Nyai Dasima.

Siapa peminatnya?
Banyak. Kita pernah bikin wisata sejarah Nyai Dasima, sampai 130-an orang yang datang. Ini membantu untuk lebih dekat dengan pembaca Kobam. Yang harus dibentuk, kan, komunitas pembaca buku Kobam, dan kalau bisa dilanggan. Waktu ketemu di Bentara Budaya pas acara komik, Seno Gumira sampai bilang, kan, bahwa saking pentingnya buku-buku Kobam sampai harus dilanggan.

Setelah Reformasi, selain pemerintah yang enggak baca buku dan buta sejarah, kenapa konstelasi politik kita enggak berubah?
Karena orang-orang yang hidup hari ini adalah orang-orang yang mindset-nya disetir sedemikian rupa, dan menghasilkan mentalitas manusia yang sama. Enggak ada lagi ideologi bagi mereka. Frankfur Edi, sosiolog, bilang mereka terjebak dalam kedangkalan. Kalau terjebak dalam kedangkalan, elu gak punya wawasan. Kalau enggak punya wawasan, enggak punya cukup pengetahuan. Kalau enggak ada cukup pengetahuan, elu enggak akan punya ideologi. Dari partai apa pun, semuanya jadi sama, yang mereka tahu adalah sifat greedy, itu yang khas dari Orba. Sekarang, mahkota adalah uang. Di masa lalu, mahkotanya adalah pengetahuan.

Persoalan buruknya, kita buntu di sejarah 65, mayoritas kekuatan kita terserap ke sana. Kampus terbelah. Sejarah maritim, perempuan, etc. jadi kurang difokuskan.

Dalam beberapa tahun ke depan, apa ada optimisme?
Menurut gue, optimisme itu etika. Dan sejarah mengajarkan itu. Kalau elu belajar sejarah, elu pasti punya optimisme. Sejarah membantu elu keluar dari lubang jarum sekalipun. Suatu saat, Ranggawarsita pernah menulis tentang Kalabendhu, sudah tidak ada lagi harapan, di depan hanyalah lorong gelap yang penuh marabahaya. Tapi kemudian kan muncul orang seperti Kartini, dia bilang Ranggawarsita itu ngaco, muncullah bukunya “Habis Gelap Terbitlah Terang”, mungkin memang Abendanon yang bikin judul itu, tapi kalau elu baca surat-surat Kartini, dia adalah orang yang paling senang menggunakan kosakata terang dan gelap. Sukarno juga orang yang paling senang dengan kiasan sang fajar. Muhammadiyah juga lahir dengan simbol mentari, itu juga pengaruh Kartini.

Judul-judul yang paling representatif untuk tiap seri?
Semua. Kalau tidak mau terjebak dalam politik rasial Orba, elu harus baca semua buku itu sekaligus.