Friday, June 2, 2017

Mengembalikan Persoalan Lapangan Kerja ke Penyelesaian Agraris

Saat ini, secara global, masyarakat dunia sedang menghadapi krisis kepercayaan terhadap informasi yang mereka terima. Di saat Donald Trump sebagai presiden Amerika yang baru terpilih di akhir tahun 2016 lalu—dengan pertimbangan bahwa Amerika merupakan salah satu negara adidaya dunia—dapat mengatakan bahwa perubahan iklim dan pemanasan global merupakan tipuan yang diciptakan oleh pemerintah Cina (Chinese hoax),[1] dan pernyataannya ini memungkinkan ditariknya persetujuan Amerika dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) terkait sumbangsih yang dapat Amerika berikan dalam penyelesaian permasalahan pemanasan global dan perubahan iklim, masyarakat dunia dapat bertanya: kepengaturan pengetahuan macam apa yang sebetulnya sedang berlangsung di dunia?

Kamus Oxford memilihkan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan memperkenalkan sebuah istilah: post-truth, yang didefinisikan sebagai ‘kata sifat yang menjelaskan suatu keadaan ketika kebenaran objektif dipandang tidak lebih berpengaruh dibandingkan emosi dan keyakinan personal dalam kaitannya dengan pembentukan pendapat publik’. Pernyataan seseorang dapat dipandang benar sejauh argumennya disepakati oleh pihak lain, tanpa perlu dibuktikan secara objektif. Istilah ini relevan dengan fenomena yang juga terjadi di Indonesia saat ini. Dari masa pemilu presiden Indonesia hingga pemilihan gubernur Jakarta beberapa bulan terakhir ini, media sosial diisi oleh buzzer politik yang berusaha memenangkan kandidatnya masing-masing dengan sederet pernyataan yang menampilkan kekeliruan bernalar. Keriuhan terjadi dalam segala wujudnya, tumpang tindih informasi palsu mengisi kanal-kanal media sosial dan melumpuhkan kerja-kerja jurnalisme. Di tengah kekeruhan informasi itu, ada beberapa sosok yang tampak menjadi oase, tetapi kehadiran mereka pun dibendung kembali oleh banjir informasi palsu. Salah satu dari sekian banyak alasan terjadinya fenomena “asal bunyi” (asbun) kemudian menggiring kita pada fakta bahwa sebagian besar pelaku asbun tersebut memiliki terlalu banyak waktu luang.
  
Paul Lafargue pernah mengusulkan bahwa masyarakat di masa depan semestinya bekerja tidak lebih dari 3 jam sehari karena menurutnya terdapat sederetan pekerjaan yang menjadikan organisasi masyarakat sangat palsu dan boros waktu—sehingga sisa waktu selama 21 jam dapat mereka pergunakan untuk hal-hal yang benar-benar esensial bagi kehidupan mereka. Beberapa pekerjaan yang menurut Lafargue tidak berguna di antaranya pekerjaan di bidang perbankan, media, iklan, dan asuransi—dan pekerjaan-pekerjaan tersebut perlu digantikan oleh mesin.[2] Namun, dalam artikel ini, bukan secara an sich waktu luang seperti yang didefinisikan Lafargue yang menjadi persoalan. Adapun artikel ini hendak menyoroti waktu luang yang dimiliki oleh mereka yang tidak dapat bekerja karena tidak tersedianya lahan pekerjaan yang memadai, terebutnya alat-alat produksi, dan kemungkinan lain yang menghalangi akses individu terhadap pekerjaan. Pekerja yang dibahas dalam artikel ini dibatasi pada pekerja yang secara fisik dan mental mampu dan butuh terlibat dalam kerja-kerja upahan, tetapi tidak bisa menemukan pekerjaan.Artikel ini hendak menarik persoalan ini pada ruang lingkup masyarakat Indonesia, dan menyepakati bahwa hadirnya industri bercorak neoliberal di Indonesia sejak periode 1980-an adalah salah satu faktor penyebab tertutupnya akses masyarakat yang sejatinya bercorak agraris ini terhadap lahan yang menyediakan lapangan kerja yang luas bagi mereka: lahan pertanian. 

Tercatat ada enam tahap proses transformasi lahan yang pernah berlangsung di Indonesia sejak era kolonial.[3] Namun demikian, artikel ini hanya akan menyoroti empat tahap terakhir yang terjadi di era Orde Baru dengan catatan bahwa pada era inilah sistem neoliberal dijalankan di Indonesia. Pertama, di masa awal pemerintah Orde Baru—era pengubahan hutan-hutan menjadi areal produksi pangan demi wacana pembangunan swasembada beras dengan dukungan program transmigrasi. Kedua, pengembangan usaha kelapa sawit dan tanaman industri di tahun 1980-an demi pertumbuhan ekonomi. Ketiga, produksi tanaman jarak untuk mendukung kebijakan bioenergi di tahun 2006. Keempat, proyek penjagaan hutan yang mendukung skema penyerapan karbon[4] sesuai dengan Protokol Kyoto. Adapun demikian, fokus artikel ini adalah menyoal apropriasi lahan pertanian untuk kepentingan swasembada pangan yang dijalankan sejak era Suharto dan berlanjut hingga saat ini. 

Dalam lintasan sejarah, tidak hanya di Indonesia, global depeasantization[5] terjadi di beberapa negara berkembang ditandai dengan anjloknya jumlah petani yang memiliki akses langsung ke tanah sejak Perang Dunia II dan terutama setelah era neoliberal di tahun 1980-an. Pada 1980-an, babak neoliberalisme jilid pertama dibuka di Indonesia dan sejak saat itu industrialisasi berlangsung masif. Booming minyak mempercepat proses ini dalam dekade 1970-1980.[6] Meski UU Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 melegitimasi pembukaan pabrik-pabrik di beberapa kawasan yang kaya akan gas dan mineral, pemerintahan Suharto menjalankan juga program swasembada beras—dan kebijakan ini justru dilakukan di luar Jawa, area yang dipandang memiliki potensi agraris. Oleh Soeharto, Revolusi Hijau diterapkan untuk menggenjot produktivitas pertanian—dan mengabaikan program reforma agraria di era Sukarno, depolitisasi lewat kebijakan “masa mengambang”[7] dan prioritas utama agrarian dijatuhkan pada industri pupuk, semen, dan mesin pertanian.