Dewi Sartika, Pelopor Sekolah Perempuan

Pada 2022, Sekolah Pemikiran Perempuan membuka ruang belajar informal bagi para perempuan yang berkecimpung di bidang seni dan budaya. Kelas ini akan mengulik berbagai soal perihal sejarah pemikiran feminisme anti-kolonial, pemikiran feminis di Indonesia, politik gender dalam seni budaya di Indonesia, hingga upaya menggerakkan aktivisme kultural yang berperspektif feminis. 

Di negeri ini, pernah pula ada beberapa sekolah perempuan, di antaranya sekolah perempuan yang digagas oleh R.A. Kartini, sekolah yang dikelola oleh para pengajar dari Wanita Taman Siswa, Sekolah Van Deventer (sekolah yang difokuskan untuk para guru perempuan), Rahmah El Yunisiah dengan Madrasah Diniyah khusus untuk putri, Rohana Kudus yang mendirikan Kerajinan Amai Setia di Kota Gadang, Rasuna Said dengan Perguruan Putri di Medan, hingga Sakola Kautamaan Istri yang dipelopori Raden Dewi Sartika.

 

Sekolah Perempuan dalam Jejak Sejarah

Sekolah khusus perempuan dipelopori oleh Dewi Sartika pada 16 Januari 1904 di Paseban Kulon Pendopo Kabupaten Bandung, dikenal dengan nama Sakola Istri. Selama tujuh tahun berselang, cabang sekolah ini lantas tersebar di Tasikmalaya, Sumedang, Cianjur, Ciamis, Kuningan, dan Sukabumi. Pada 1910, sekolah ini berganti nama menjadi Sakola Kaoetamaan Istri.

Sakola Kaoetamaan Istri beraspirasi pada keutamaan bagi perempuan, lewat pengajaran membaca, menulis, berhitung, dan berumah tangga. Ini sesuai dengan cita-cita Dewi Sartika untuk mendidik anak perempuan dari berbagai kalangan. Tiga pengajarnya ialah Raden Dewi Sartika, Nyi Poerwa, dan Nyi Oewid. Materi sekolah ini meliputi beragam keterampilan, seperti membatik, menjahit, merenda, dan menyulam. Selain keterampilan, silabus juga memuat pelajaran bahasa Melayu, pelajaran agama, bahasa Belanda juga bahasa Inggris, serta Ilmu Kesehatan yang diajarkan perawat Situsaeur bernama L. van Arkel.

Selain Dewi Sartika, Kartini–feminis modern pertama negeri ini–adalah sosok yang dikenal luas dengan perjuangannya menghadirkan sekolah perempuan pertama yang menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Dukungan pemerintah kolonial ini tak pelak lantaran Van Deventer mengagumi tulisan-tulisan Kartini semasa hidup. Surat-surat Kartini bercerita tentang kondisi yang dialami perempuan saat itu. Kejahatan yang menimpa para perempuan dalam masyarakat Jawa tradisional seperti poligami dan kawin paksa, ataupun tidak tersedianya peluang pendidikan bagi perempuan tertuang dalam surat-suratnya.

Yang kita tahu kemudian, surat-surat Kartini yang dikumpulkan dan diterbitkan oleh  J.H. Abendanon itu menyentuh hati pasangan Belanda, Van Deventer dan istrinya yang lantas mendirikan Yayasan Kartini untuk membangun sekolah-sekolah perempuan seperti yang diinginkan oleh Kartini. Sekolah Kartini kali pertama dibuka di Jakarta pada 1907, selanjutnya Yayasan Kartini membuka cabang enam sekolah swasta di Malang, Cirebon, Semarang, Bogor, Pekalongan, dan Surabaya. Saat Van Deventer wafat, kerabatnya berinisiatif mendirikan Yayasan Van Deventer pada 1917, yang lantas memprakarsai Sekolah Guru Perempuan Van Deventer pada 1918. Sekolah ini terdapat di Bandung, Semarang, Solo, dan Malang, diperuntukkan bagi para calon guru yang dapat mengajar dan membimbing para perempuan untuk dapat maju dan berkembang.

Sementara itu, di negeri Belanda berlangsung Kongres Pengajaran Kolonial I pada 28-30 Agustus 1916 di Den Haag. Dalam diskusi tentang pengajaran gadis-gadis, Nyonya Kandau membela pengajaran lanjutan untuk gadis-gadis di Minahasa, sedang Siti Soendari Darmabrata melakukan hal yang sama untuk gadis-gadis Jawa.

Di tanah Minang, pada 1923, Rahmah El Yunisiah mendirikan Madrasah Diniyah khusus untuk putri atas bantuan Persatuan Murid-murid Diniyah School yang didirikan oleh kakaknya. Sebelumnya, pada 11 Februari 1911, Rohana Kudus telah mendirikan Kerajinan Amai Setia (KAS) di Kota Gadang, Sumatera Barat. KAS adalah organisasi yang bertujuan meningkatkan derajat perempuan dengan jalan mengajarkan baca tulis huruf Arab dan Latin, mengatur rumah tangga, kerajinan tangan, dan mengatur pemasarannya. Di Medan, pada 1932, selepas dari hukuman penjara di Bulu, Semarang, Rasuna Said mendirikan Perguruan Putri di Medan.

Keberadaan sekolah-sekolah dan gerak perempuan dalam sejarah pengajaran itu mengubah citra masyarakat kala itu terhadap perempuan. Para perempuan yang semula melakukan pekerjaan rumah tangga lantas turut setara belajar bersama di bangku sekolah dengan sejawat lelaki. Para orang tua mengirimkan anak perempuan mereka untuk bersekolah, emansipasi perempuan terwujud melalui sekolah-sekolah ini.

 

Dewi Sartika, Pelopor Sekolah Perempuan

Cita-cita Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah termaktub dalam karangannya De Inlandsche Vrouw–atau Perempuan Pribumi. Pemikirannya ini dilandasi pengalaman pribadinya melihat ketidakberdayaan ibunya, Raden Ayu Rajapermas setelah ditinggal wafat oleh ayah Dewi Sartika, Raden Rangga Somanagara. Begitu pula, pengalamannya selama tinggal di rumah paman maternalnya saat ayah dan ibunya dibuang ke Ternate. 

Sekolah-sekolah menolak kelima anak Raden Ayu Rajapermas begitu ia dan suaminya dibuang ke Ternate. Dewi Sartika dikeluarkan dari sekolahnya. Di waktu yang bersamaan, dia melihat bagaimana ibunya yang seorang priayi tidak mendapat pengajaran dan pendidikan, sehingga ia tidak bisa mencari nafkah bagi kelima putra-putrinya selepas suaminya diasingkan di Ternate. Hidup mereka pun menjadi serba kekurangan dan menghadapi berbagai kesulitan.

Dari sana, Dewi Sartika tahu bahwa seorang perempuan tidak boleh bergantung kepada suami, keluarga, atau kebaikan hati orang lain. Kaum perempuan harus memperoleh pendidikan sehingga mereka dapat berdikari. 

“Ari jadi awewe kudu sagala bisa ambeh bisa hirup” (menjadi perempuan harus memiliki banyak kecakapan agar mampu hidup), demikian ungkap Dewi Sartika, perihal pengalaman hidupnya itu.

Dewi Sartika mulai mengajar dan mendidik kaum perempuan pada 1902 saat ia kembali ke rumah ibunya di Bandung. Dia mengajar di sebuah ruangan kecil di belakang rumah ibunya di Bandung, seperti merenda, menyulam, merancang pakaian, tata krama, memasak, menjahit, membaca, dan menulis. Sebagai imbalan, murid-muridnya memberikan makanan, beras, garam, dan buah-buahan bagi sang guru. Atas dorongan Den Hammer, pejabat Inspektus Pengajaran Hindia Belanda, Dewi Sartika lantas menemui Bupati Bandung R.A.A. Martanegara pada 16 Januari 1904 untuk menyampaikan keinginan membangun sekolah.

Saat Dewi Sartika mengajukan hal tersebut ke Bupati Martanagara, konon tanggapan sang bupati ialah, “Entong, awewe mah entong sakola asal bisa nutu-ngejo, bisa kekerod, bisa ngawulaan salaki, ngeus leuwih ti cukup, ganjaranna ge manjing sawarga.” (Jangan, perempuan tidak usah sekolah, asalkan bisa menanak nasi, menjahit, mengabdi kepada suami sudah lebih dari cukup, pahalanya surga.)

Menanggapi penolakan itu, Dewi Sartika tetap teguh pendirian. Akhirnya, sekolah impiannya pun terwujud. Seiring waktu, kalangan priayi yang semula menolak hadirnya sekolah tersebut lantas justru berbalik memberi dukungan. Selama tujuh tahun, sekolah ini mengalami perkembangan pesat.

 

Sekolah Dewi Sartika: Perspektif Kelas dan Anti-kolonial

Kisah keberhasilan Dewi Sartika tertuang dalam pidatonya—De Inlandsche Vrouw–atau Perempuan Pribumi—untuk perayaan tujuh tahun sekolahnya sekaligus menyambut undangan acara Sarekat Islam di Surabaya dari HOS Tjokroaminoto. Beberapa hal yang dia tuangkan dalam tulisan tersebut di antaranya keinginannya menggerakkan pendidikan bagi perempuan pribumi, kegelisahannya menghadapi penolakan masyarakat, pendapat tentang generasi muda, perjuangan selama mengembangkan sekolah, pandangan tentang kehidupan, hingga kerinduannya untuk meningkatkan derajat perempuan bumiputra agar setara dengan bangsa lain.

Selain perihal pendidikan, Dewi Sartika juga banyak menyampaikan pendapat mengenai kondisi buruh perempuan pada masanya. Di antara sembilan perempuan dalam laporan umum kedudukan perempuan di tanah jajahan yang disusun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tampak bahwa Dewi Sartika adalah satu-satunya tokoh yang berani menyuarakan isu buruh perempuan. Dia menyadari isu ekonomi politik di tanah jajahan. Tiga hal utama yang diangkat oleh Dewi Sartika dalam pemikirannya di antaranya, isu soal kesenjangan upah, hak cuti hamil, dan soal perlakuan tidak adil di tempat kerja.

Berbeda dari Sekolah Kartini, yang semula dibuka bagi kalangan perempuan priayi dengan tenaga pengajar dari Belanda—kendati di kemudian hari pintu Sekolah Kartini terbuka lebar bagi siapa saja—Dewi Sartika telah sejak awal membuka kelas-kelas sekolahnya untuk kalangan orang biasa. 

Barangkali, dari kepekaannya akan perspektif soal kelas itu pulalah maka Dewi Sartika merancang modifikasi atas kurikulum sekolah yang diterapkannya.

Kurikulum sekolahnya memang mengacu pada Tweede Klasse School, mengikuti sistem pemerintah kolonial, yang di antaranya memasukkan materi Bahasa Belanda sebagai salah satu mata pelajaran wajib, begitu pula materi berhitung, menulis, membaca, Bahasa Sunda, Bahasa Melayu, Bahasa Inggris, dan olah raga. Mata pelajaran Bahasa Inggris terbilang suatu terobosan di masa itu, karena bahasa tersebut dianggap bahasa saingan oleh pihak kolonial—tindakan menaruh ini di dalam kurikulum juga dapat dipandang sebagai tindakan anti-kolonial yang dapat dipandang radikal pada zaman itu. Dengan penguasaan atas bahasa Inggris, penduduk pribumi tidak perlu bergantung pada bahasa Belanda untuk mengakses informasi dari luar negeri. 

Selain itu, Dewi Sartika juga menambahkan materi ajar yang baginya penting: materinya disesuaikan dengan kebutuhan kaum perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dilakukannya untuk membuktikan bahwa materi-materi keterampilan wanita merupakan materi pelajaran khusus yang dipelajari di Sakola Kautamaan Istri. Tak tanggung-tanggung, porsi pengajaran pendidikan keterampilan wanita ini mengisi 61% porsi kurikulum.

Mandat utama sekolah Dewi Sartika sejalan dengan yang dilakukan oleh Rohana Kudus dengan Sekolah Kerajinan Amai Setia, sekolah keterampilan untuk perempuan. Dalam artikelnya “Perhiasan Pakaian”, Rohana menyebut keterampilan perempuan Minangkabau dalam menjahit dan merangkai manik-manik atau hiasan pada pakaian perlulah diwariskan turun-temurun. Menurut dia, keahlian itu tidak diturunkan dengan sempurna. Padahal, jika ditekuni, keahlian ini bisa membantu perempuan secara finansial. Lewat sekolahnya, Rohana mengajak perempuan berbisnis dengan modal keahlian menghias baju.

Dari kurikulum sekolah yang dirancangnya, kita pun tahu bahwa Dewi Sartika tidak berhenti hanya berkubang di ranah pemikirannya yang berperspektif ekonomi politik tersebut. Dia memetik hikmah dari pengalamannya pribadi, merefleksikannya dengan pengalaman para perempuan di sekelilingnya–sebagai seorang priayi, dia rasa-merasa dengan apa yang dialami pula oleh para abdi dalemnya–dan dari refleksi pemikirannya itu, dia langsung terjun melakukan tindakan konkret: mengajar. Bukan sekadar pengajaran, melainkan pengajaran yang dapat menjadikan para perempuan dapat berdiri di kakinya sendiri. Seperti katanya sendiri, “menjadi perempuan harus memiliki banyak kecakapan agar mampu hidup”.

Perkawanan Perempuan Menulis: Ingatan Perempuan dalam Narasi Lokal

Ingatan tentang ibu sebagai seorang filatelis yang menyimpan setiap edisi perangko terbitan Perum Pos (PT Pos Indonesia), yang sialnya lebih sering mencetak gambar Soeharto dengan pose sama, adalah salah satu “ingatan kanak-kanak” perihal Orde Baru dari Raisa Kamila, salah seorang pendiri kolektif Perkawanan Perempuan Menulis, yang ia bagikan dalam epilog buku debut mereka—berdampingan dengan ingatan kelima rekannya serta para perempuan yang mereka temui dan tampilkan kisahnya lewat delapan belas cerita pendek. Tank Merah Muda, judul buku itu, oksimoron yang mendampingkan tank berkonotasi garang dengan warna merah muda yang lembut, adalah kumpulan cerpen berisikan berbagai pertanyaan tentang kehidupan masyarakat selama dua dekade pasca-Reformasi, cerita-cerita yang luput dari pengetahuan publik, hingga peran, posisi, dan pengalaman perempuan dalam masa transisi ekonomi-politik tersebut. Memperoleh hibah Cipta Media Ekspresi dengan lisensi creative commons, buku tersebut dapat diakses gratis melalui tautan berikut: Tank Merah Muda.

 Bersama dengan Amanatia Junda dari Sidoarjo, Maria Margareth Ratih Fernandez dari Larantuka, Armadhany dari Makassar, Ruhaeni Intan Hasanah dari Pati, dan Astuti N. Kilwouw dari Ternate, Raisa yang berasal dari Banda Aceh menggagas kolektif Perkawanan Perempuan Menulis pada 2018. Gagasan mula-mula mereka adalah membentuk suatu kolektif tempat belajar menulis bersama dan membagikan kecintaan mereka akan sastra—mereka menyebutnya, “sebuah ruang belajar menulis oleh dan untuk perempuan”. Meski sama-sama belajar menulis secara informal di berbagai tempat, kali pertama pertemuan langsung di Yogyakarta terjadi pada pertengahan Juli 2018. Seiring waktu, mereka terpantik mengisi celah dalam kesusastraan negeri ini, untuk mengangkat suara para perempuan, di luar ibukota, di luar arus dan aktivisme politik negeri, dari kalangan orang biasa-biasa saja, tentang apa saja yang terjadi pra- dan pasca-Reformasi.

Bahkan sebelum pandemi, kolektif ini menunjukkan betapa mereka berhasil mengatasi batasan geografis dengan modal pertemuan virtual dan menanggapi isu-isu terbaru terkait keperempuanan dan kesusastraan dalam karya-karya mereka—inisiatif yang ideal untuk diselenggarakan di sebuah negara dengan bentuk kepulauan dan ruang-ruang sastranya yang masih teramat maskulin. Pada 2020, kolektif dengan semboyan “merangkul, menulis, bertumbuh” ini bahkan berhasil mengundang lebih banyak lagi kawan perempuan penulis untuk bergabung dengan mereka. Sebanyak 25 peserta—dari berbagai kota berbeda—dari total 341 pendaftar mengikuti lokakarya virtual riset dan kepenulisan yang mereka selenggarakan, lantas berproses bersama, dan resmi tergabung dalam kolektif Perkawanan Perempuan Menulis ini. Karya-karya peserta lokakarya di gelombang kedua ini dapat diakses melalui tautan berikut: Perkawanan Perempuan Menulis.

Dalam wawancara ini, mereka menuturkan bagaimana mereka mulai berproses untuk belajar menulis dan meriset dengan lebih terstruktur. Mereka juga menjelaskan perihal ekosistem sastra maupun kampus yang sebelumnya mereka hadapi di enam provinsi masing-masing, hingga pentingnya menghadirkan “suara perempuan” di dalam khazanah literatur negeri ini. Sekelumit kisah tentang pengerjaan Tank Merah Muda dan berbagai pengisahan dari luar Jakarta pun mereka utarakan. Fokus kolektif pada tema sejarah dan lokalitas memang ditujukan untuk menghadirkan lebih banyak suara perempuan dari berbagai provinsi di Indonesia tentang berbagai isu lokalitas dalam latar sejarahnya masing-masing. Pada akhir percakapan, mereka membagikan pula inspirasi yang dapat dipetik dari praktik kolektif ini. Berikut ini adalah obrolan Dewi Kharisma Michellia dari tengara.id dengan Perkawanan Perempuan Menulis.

 

Berproses Bersama dalam Satu Kolektif

Mendapatkan energi six degrees of separation, keenam anggota Perkawanan Perempuan Menulis mengaku bahwa mereka “dipertemukan secara random”. Seiring jalan, mereka menjembatani batasan geografis dengan membentuk grup virtual “emerging writers” dan mengomunikasikan rencana mereka untuk menyusun Tank Merah Muda.

 

DEWI KHARISMA MICHELLIA

Kalian berenam berproses dan studi di Yogyakarta. Sementara kita tahu, ada juga sekian juta anak muda memilih kuliah di Yogya, bukan berarti mereka akan bikin kolektif seperti kalian, dan belum tentu juga akan angkat tema yang membahas perempuan atau isu-isu yang kalian usung dalam Tank Merah Muda. Meski kalian sudah menuliskannya dalam epilog buku, boleh ceritakan kembali bagaimana kalian dipertemukan dan membentuk Perkawanan Perempuan Menulis?

 

AMANATIA JUNDA

Awalnya, saat ada pembukaan hibah Cipta Media Ekspresi, Raisa baru pulang dari kuliahnya S2 di Leiden, saat itu dia di Aceh dan aku di Sidoarjo, kami sama-sama di kampung dan saling kontak. Dari sana tercetus ide, sepertinya seru deh untuk bikin cerpen bareng, yang ringan-ringan, dan kalau bisa, ajak teman lain. Saat itu, kami sudah berpikir untuk mencari teman dari berbagai daerah yang berbeda. Raisa dari Aceh, aku Jawa Timur, Ruhaeni dari Semarang, Ratih dari NTT, Dhany dari Makassar, dan Tuti dari Maluku Utara. Begitulah, pembentukan PPM disemangati untuk berkumpul dari berbagai daerah, dari 6 provinsi ini.

 

RAISA KAMILA

Dulu aku kuliah di Yogya, enggak pernah ketemu Ratih, Dhany, atau Tuti, apalagi Intan, sama Natia juga cuma 2-3 kali ketemu, enggak pernah benar-benar intens. Sewaktu aku S2, seorang temanku, Brita cerita tentang Natia, kami punya hal yang bisa kami bagi bareng. Kami mulai sering ngobrol, Natia kirim cerpennya ke aku, terus aku baca.

Aku merasa kayaknya seru kalau kita bisa belajar bareng kayak begini. Jadi serasa ada visinya. Terus, ngobrol-ngobrol, waktu ada pembukaan hibah CME, aku pas sedang baca arsip tahun 1990-an, dari sana kami terpikir, “Kayaknya seru, deh, menggarap sesuatu tentang periode 1990-an”. Terus, ya, akhirnya, “Ayo, kita bikin sesuatu bareng, yang bisa antardaerah.”

Waktu itu, dalam bayanganku, pengin bikin sesuatu yang bisa menghasilkan karya. Bisa jadi kayak semacam kolektif. Memberi alternatif terhadap pemahaman sejarah, periode 1990-an, dan sejarah di daerah masing-masing.

 

AMANATIA

Terus, kami coba ajak Intan, Ratih, Dhany, Tuti. Dan terkumpullah kami di grup WhatsApp yang kami namai “emerging writers”, tanpa tahu kenapa harus bikin nama grup itu. Awal mulanya sangat random, tapi kami enggak punya beban besar di awal harus bagaimana ke depannya.

 

MICHELLIA

Jadi, kalian akhirnya sepakat mau menulis soal sejarah. Lalu, kalian apply hibah dari CME. Kalau dari Dhany, Intan, dan Ratih, setelah mendapat kabar itu, bagaimana berprosesnya di grup emerging writers itu?

 

MARGARETH RATIH FERNANDEZ

Sewaktu diajak, aku belum benar-benar terang kita mau bikin output apa. Aku antusias, karena saat itu awal 2018, aku baru mau dua tahun lulus dan kerjaku masih serabutan. Karena terlalu sibuk kerja sana-sini dan merasa kurang gaul dengan teman-teman di luar circle kuliah, jadi, waktu diajak, aku pikir, oke juga ada circle pertemanan baru ini. Walau setelah masuk PPM pun, jadi merasa, “Oh, circle-nya tetap di situ-situ saja, ternyata.”

Begitu diajak, kita memang berproses dari nol banget. Clue di awal hanya tema Reformasi. Tapi kemudian kenapa kita memutuskan cerpen, dan kenapa perlu melakukan riset kembali ke kampung halaman masing-masing, semuanya berproses banget. Senang, karena bisa memulai sesuatu dari dasar.

 

RUHAENI INTAN

Waktu itu, aku dapat pesan dari Raisa, aku belum menghasilkan karya apa pun, jadi masih merasa minder, “Kok, aku dipilih, kenapa, ya?” Terus, Raisa bilang dia ajak aku karena dia baca blogku. Di awal itu, memang proyek ini belum mengerucut mau mengangkat cerpen sejarah seputar reformasi.

 

ARMADHANY

Saya kenal dari Natia. Kebetulan saya studi di Jogja dan ikut komunitas menulis, Bengkel Gerakan Literasi Indonesia (GLI). Waktu itu, diajak Natia pas saya masih di Thailand.

 

ASTUTI N. KILWOUW

Sebenarnya proses kami dipertemukan sangat random karena kebetulan kami punya mutual-friend yang sama. Misalnya, dari keenam kawan, sebelumnya saya hanya mengenal Natia dan Dhany. Kami beberapa kali ketemu di agendanya GLI. Setelah lulus S2, saya kembali ke Ternate dan dihubungi Natia untuk menggarap kumpulan cerpen bareng lima kawan lainnya.

 

Ekosistem Menulis Sastra di Enam Provinsi

Sebagai negeri kepulauan, ketimpangan akses antara satu wilayah dan wilayah lain sudah setua usia republik. Sudah jadi rahasia umum, bahkan di era keterbukaan informasi seperti sekarang, seorang anak daerah harus bekerja ekstra agar bisa masuk konstelasi sastra Indonesia. Bukan hanya jarak yang perlu ditempuh dengan sekian kali ganti kendaraan, mendapatkan akses atas informasi (sayembara, lomba, hibah, kesempatan karier di gelanggang sastra ataupun industri perbukuan, hingga ke akses penerbitan) ataupun “menyesuaikan selera” dengan ukuran-ukuran kesusastraan lembaga sastra tingkat nasional kerap perlu mereka upayakan ekstra.

Dalam khazanah sastra negeri ini, lazim kita ketahui kisah tentang Chairil Anwar dari Payakumbuh yang merantau ke Jakarta dan menginap saban hari di kantor Balai Pustaka. Delapan puluhan tahun kemudian, para penulis Indonesia masih perlu menempuh perjalanan kultural yang sama agar mendapat akses ke sastra Indonesia. Termasuk di dalam rombongan itu adalah para penulis perempuan.

Hingga berangkat studi ke Yogyakarta, Ratih mengaku tidak tahu satu pun komunitas sastra di daerahnya. Barulah pada 2013, ia mengenal Komunitas Dusun Flobamora, dan itu pun dari biodata buku puisi Mario F. Lawi, Memoria, lantas ia cari secara acak informasinya dari Facebook. Dari sanalah ia kemudian mengenal komunitas lainnya, Komunitas Kahe di Maumere, komunitas yang melakukan penggalian dan pengembangan budaya lokal. Setelahnya, Ratih intens mengikuti pertumbuhan komunitas berbasis literasi dan budaya di daerahnya. Termasuk Simpa Sio Institut di Larantuka yang digagas oleh Eda Tukan bersama ayahnya, seorang penulis dan budayawan lokal, dengan fokus pada perawatan dan akses arsip terkait budaya suku Lamaholot di Kabupaten Flores Timur.

Sementara, Raisa terlibat dalam aktivitas komunitas sastra di Banda Aceh sedari remaja, persisnya saat ia melewati masa-masa rehabilitasi dan rekonstruksi sesudah bencana tsunami. Ia sempat ikut kelas menulis yang diadakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh, Seuramoe Teumuleh lantas Sekolah Dokarim yang diadakan Komunitas Tikar Pandan. Belakangan, ia terlibat aktif di perpustakaan komunitas Rak Baca T36 yang rutin mengadakan diskusi buku di kalangan pegiat literasi di Aceh.

Amanatia pun beberapa waktu terakhir mengamati perkembangan ekosistem sastra di Sidoarjo yang semakin dinamis, dari Dewan Kesenian Sidoarjo yang berperan menumbuhkan bakat baru di daerahnya, lewat grup WhatsApp Majelis Sastra Sidoarjo, hingga terbitan buku bertajuk panorama sastra Sidoarjo.

Apa yang mereka rasakan sebagai “gadis daerah”, dulu dan kini, serta bagaimana kolektif Perkawanan Perempuan Menulis ini bersiasat menghadapi berbagai keterbatasan di lingkup ekosistem sastra daerah mereka dan di lingkup kampus?

 

MICHELLIA

Memang terasa banget bahwa Perkawanan Perempuan Menulis ini, kan, berangkat dari semangat untuk menjadi suatu kolektif yang sama-sama belajar lebih dalam seputar dunia tulis-menulis. Meski kalian tentunya juga sudah memulainya masing-masing secara informal, kalian menulis di blog pribadi dan semacam itu.

Bagaimana pandangan kalian tentang ekosistem dan dunia tulis-menulis di Indonesia sebelum kalian akhirnya punya buku tunggal ataupun buku debut kolektif bersama ini? Bagaimana kalian melihat dunia sastra sehingga, kok, kalian merasa “Oh, kita perlu, nih, berkawan dan belajar menulis bareng,” dan lalu berproses di PPM?

 

RAISA

Aku belajar menulis sejak sebelum kuliah, pas SMA, waktu aku masih di Aceh. Pas aku di Aceh juga sudah lumayan terpapar sama penulis-penulis dari Yogya dan penulis-penulis dari Jakarta. Jadi, waktu itu karena sudah baca karya-karya Puthut Ea, Eka Kurniawan, Ayu Utami, Djenar Maesa Ayu, Dewi Lestari, jadi aku merasa, sebagai gadis daerah, “masuk ke sastra” tuh berat, untuk menjadi penulis yang diterbitkan, rasanya kayak mau jadi selebriti. Kayaknya susah banget. Itu kayak suatu industri yang jauh dan enggak terjangkau.

Apalagi waktu di Aceh, aku sempat belajar di Sekolah Dokarim yang digarap Komunitas Tikar Pandan. Memang mereka kerap mengundang orang-orang dari luar Aceh untuk mengisi workshop dan kelas belajar. Tapi aku malah makin merasa kalau untuk menjadi penulis itu susah banget. Entah itu perempuan, entah lelaki, orang daerah rasanya susah untuk menembus. Aku merasa dulu kayak ada batasan, ada banyak pos satpam yang harus dilewati untuk menjadi penulis yang top di Jakarta, yang kayak sekaliber Dewi Lestari. Terus, kayaknya harus pintar, harus bisa bahasa Inggris, harus baca Don Quixote, apalah.

Melihat infrastruktur daerahku waktu di Aceh, baru sehabis tsunami aku belajar menulis yang agak serius. Tahun 2007 itu enggak ada toko buku, bahkan Gramedia aja baru ada tiga tahun lalu di Aceh. Jadi, memang susah banget. Nah, karena itu juga habis tsunami, aku juga sempat belajar menulis sendiri di Medan. Aku sempat tinggal di Medan selama 6 bulan. Karena sekolahku lumayan dekat Gramedia dan waktu itu lagi ngetren teenlit segala macam, aku sempat pengin bikin teenlit yang diterbitkan Gramedia. Aku coba menulis dengan komputer pinjaman di rumah tanteku. Lalu, naskah itu kukirim, dan gagal, terus aku merasa, “Oh, ternyata memang susah nerbitin buku.” Ya, susahlah, tulisanku juga jelek banget.

Sewaktu aku di Yogya dan berinteraksi dengan teman-teman di komunitas sastra, perasaannya bukan “aku orang daerah yang enggak pernah baca buku apa-apa”, tapi ditambah juga “aku perempuan dan rentan”. Karena di komunitas sastra kadang-kadang suka diskusi sampai tengah malam—aku enggak ada masalah sama orang merokok atau mabuk-mabukan—tapi aku enggak merasa nyaman dan aman jadi perempuan, saat itu sendirian, dan harus menoleransi itu.

Waktu itu, aku juga jadi terpikir, “Ada enggak, ya, penulis perempuan yang punya keluarga?” Karena waktu itu kayaknya yang aku dengar dari mana-mana, tuh, penulis perempuan itu enggak usah menikah, enggak usah punya anak, karena nanti enggak bisa berkarya. Jadi rasanya pengalaman belajar di Jogja dan Aceh itu kayak dipersulit. Harus pintar, harus garang, harus melawan segala hal, harus siap mabuk kapan saja. Sori, ya. Terus, semacam ada keharusan untuk dapat pengakuan dari satpam-satpam sastra, dapat petunjuk dari mereka: “oh, aku harus baca karya yang ini”, “harus minta pendapat ke oom yang ini, ke abang yang ini”. Beberapa kali ada momen yang enggak menyenangkan dengan penulis laki-laki, tua dan muda, yang mereka kadang-kadang patronizing diri mereka, di Aceh, di Jakarta, di Yogya, entah kenapa aku ketemu terus. Sial banget. Dan untuk bisa ketemu orang yang pengin belajar aja, dan melihat aku sebagai partner yang setara, rasanya susah banget.

Sabda Armandio: Berkeliling Semesta Spekulatif

Sabda Armandio mulai dikenal di jagat perbukuan Indonesia
sejak menerbitkan novel debutnya Kamu: Cerita yang Tidak Perlu Dipercaya pada 2015. Manuskrip novel itu dirampungkannya sejak di bangku SMA dan baru dimatangkannya pada akhir 2013, dan lantas ia unggah di blog pada 2014. Takdirnya mujur karena entri blognya itu kelak dibaca oleh Dea Anugrah, yang lantas menjadi editor untuk novel debut Dio dan dengan lekas menjadi karibnya. Enam tahun berselang, Dio yang kerap berseloroh “menulis itu sebenarnya memuakkan”, kini telah menerbitkan tiga buku lain, novel 24 Jam Bersama Gaspar: Sebuah Cerita Detektif (2017), novela Dekat dan Nyaring (2019), dan kumpulan cerita Kisah-Kisah Suri Teladan (2019).

Berbeda dari karakter tokoh di dua buku pertamanya yang tampak ringan dengan pendekatan cerita menyambut masa bujang (coming of age) dan pertualangan detektif partikelir memecahkan masalah yang ganjil, novel terakhirnya Dekat dan Nyaring menghadirkan tragedi hidup manusia dibalut kemiskinan yang begitu kompleks, lebih kompleks daripada cerita detektif ala Gaspar. Dari buku terakhirnya ini, kita dapat ikut merasakan betapa kemiskinan begitu dekat dan nyaring. Masih sama dengan karya-karyanya yang lain, bagaimanapun, Dio dengan kuat menjajal humor dan ironi—dua unsur yang kental dalam gaya narasinya—untuk menggarap karakter para penghuni Gang Patos itu. Dengan mulusnya ia menceritakan bagaimana orang-orang bergulat bertahan hidup dengan moda apa pun, tak tanggung-tanggung novel ini menegaskan tagar #jakartaitukeras dengan pembuka novelnya yang menghadirkan percakapan perihal daging ular asap hingga ganja palsu dari bunga bokor—hal-hal yang akrab dalam hidup warga di wilayah kumuh tersebut.

Lewat Mongrel, cerita bersambungnya yang terbit berkala di Kumparan+, Dio masih memberi nama aneh bagi karakternya, sebutlah “Wortel”, dan bercerita tentang paguyuban, cybercommunism, alam kuantum, botani, mimpi dan alam bawah sadar yang diprogram secara sosial, bebek dengan empat kaki dan empat sayap, kode biner dan ASCII yang mesti dipecahkan sebuah Forum Federasi Pelajar, dan hal-hal lain yang terasa “begitu Dio”: abstrak, anomali, dan acak. Namun, dari keacakan itu, ia berhasil menghadirkan keutuhan, sebuah harmoni dalam semesta yang chaos. Membaca Mongrel, kita mungkin akan mengingat bagaimana 24 Jam Bersama Gaspar juga bercerita soal kotak hitam misterius yang konon bisa membuat pemiliknya kaya raya, toko emas milik Wan Ali, motor Kawasaki KZ200 Binter Mercy keluaran 1976, dan kronologi perampokan yang dihadirkan dalam wujud transkrip wawancara.

Bagaimana kekhasan bercerita dan narasi-narasinya yang spekulatif ini bermula? Sejak kapan Dio menemukan “suara kepenulisan ala Dio” ini? Dalam obrolan berdurasi 2 jam ini, Dio menceritakan tentang bagaimana ia tumbuh besar dengan cerita-cerita yang dikisahkan saat bersepeda dengan kakeknya, ketertarikannya pada dunia komputer lantaran terbiasa melihat pekerjaan ayahnya yang mereparasi komputer pelanggan, hingga bagaimana tanggapan Dio tentang masalah umat manusia hari-hari ini: dari kebangkitan fasis hingga perubahan iklim. Berikut ini adalah obrolan Dewi Kharisma Michellia dari Tengara dengan Sabda Armandio.

 

Bersepeda dengan Kakek

Beberapa penulis tumbuh dengan cerita yang dituturkan oleh orang tua mereka. Dio, dengan kedua orang tua yang sibuk, memperoleh itu dari sang kakek maternal yang seorang dalang.

 

DEWI KHARISMA MICHELLIA

Di beberapa wawancara, kamu cerita tentang kakek maternalmu. Apakah sedemikian membekasnya bagimu punya kakek seorang dalang? Kamu juga bilang, di keluargamu tradisi lisan lebih kuat daripada tradisi tulisan.

 

SABDA ARMANDIO

Nah, kalau ditelusuri, kebiasaanku mendengarkan cerita lahir dari lingkungan di sekitarku. Jadi, ya betul, kakekku adalah dalang, dia anggota Bakoksi Pekalongan. Periode pertengahan 1960an, dia pergi dari Pekalongan, ke Garut, dan terus dari Garut langsung menetap di Jakarta di atas tahun 1965. Mungkin sekitar tahun 1967an. Aku lupa. Pokoknya, setelah itu, keluarga kami pindah. Mamaku menikah, dan pindah ke Tangerang, dan aku lahir di Tangerang. Kakekku ikut pindah ke rumah kami. Dari Manggarai—dulunya kami tinggal di Manggarai—jadi tinggal di Ciledug, Tangerang. Mamaku menikah tahun 1989, dan sudah mulai tinggal di Ciledug. Papaku kerja di daerah Pasar Ciledug, di wilayah bisnis di sana.

Waktu itu, pembangunan lagi masif. Mamaku juga buka semacam salon, jadi, kira-kira kayak begitu. Kakekku pindah ke rumah kami. Waktu itu aku masih TK, tahun 1996-1997. Rumah kami ada di antara pusat Kota Ciledug—kalau istilah itu ada—dari sana kamu tinggal naik sepeda. Kalau mau lihat pembangunan, Bintaro baru dibangun, atau ke sektor di sekitar Stasiun Sudimara itu, tinggal naik sepeda.

Jadi, kakekku, selama tinggal di rumah kami—saat Mama lagi mengurus adikku, Papa di kantor—biasanya mengajak aku keliling-keliling naik sepeda. Di perjalanan itu, dia sambil bercerita. Mungkin dia juga kangen bercerita. Aku juga baru tahu dia dalang sewaktu aku SMP-SMA. Aku juga enggak pernah tahu sebelumnya dia bekerja apa. Yang aku tahu, dia ada di rumah, dan suka mengajak main.

 

MICHELLIA

Enggak pernah pentas lagi, begitu? Apa enggak ada wahana bagi dia untuk menyalurkannya di sanggar-sanggar di Ciledug?

 

DIO

Enggak pernah. Kan, Bakoksi dibubarin, ya?

Setelah menetap di Jakarta, dia memilih profesi lain untuk menghidupi keluarganya. Kakekku, ya, suka mengajak aku jalan-jalan, dan cerita. Dia suka membenturkan dongeng-dongeng yang dia ceritakan, dengan kejadian yang lagi hangat sehari-hari. Atau, ya, lebih ke merespons mobil atau bulldozer yang kami lihat di jalan, misalnya.

Sekitar 1999, aku pindah-pindah. Dari Ciledug, sempat di Pamulang, terus sempat di Bojongsari. Lalu, menetap di Bogor, karena di tahun 1998 papaku kena PHK. Jadi, dia cari akses pekerjaan yang lebih gampang. Bagiku waktu itu, kerugian yang aku alami adalah aku jadi susah punya teman. Waktu itu aku baru kelas 1 atau 2 SD, posisi kakekku jadi penting karena dia yang menemaniku main, dia ikut pindah-pindah terus dengan keluarga kami.

Sampai, akhirnya, menetap di Bogor, masuk SD dan SMP, dari sana mungkin, ya. Pas di Bogor, karena waktu itu zamannya judi togel, orang-orang yang suka pasang judi togel itu menganggap aku pintar. Kalau ke orang lain, biasanya, kan, suka ditanya mimpinya apa. Kalau aku, dikasih angka, disuruh bantu ngecak kode, menghitung secara matematis. Dari situ, mereka sering cerita, dari mana mereka mendapatkan kode atau wangsit untuk judi-judi mereka itu. Mereka juga suka bertingkah aneh, ada yang memancing kodok, tidur di kuburan, atau makan bubur di pemakaman Cina. Semuanya yang mereka lakukan terkait sesuatu yang mistik. Kalau dipikir-pikir mirip kultus Pythagoras. Waktu itu, aku enggak punya opini apa-apa soal itu. Aku lihat mereka cuma abang-abangan, yang suka bercerita ke anak kecil.

Wanita Tamansiswa: Api Narasi Ibu sebagai Guru

Prakarsa para ibu guru Tamansiswa yang melampaui zamannya, menggugat status quo, demi pendidikan anak perempuannya.

Pada 22-25 Desember 1928, dua bulan setelah ikrar Sumpah Pemuda, Kongres Perempuan Indonesia nasional pertama dihelat di Yogyakarta. Tanggal penyelenggaraan kongres, 22 Desember, pun ditetapkan sebagai Hari Ibu. Tiga puluh organisasi perempuan hadir dalam kongres ini. Penggagasnya, R. A. Sutartinah, adalah seorang perintis organisasi Wanita Tamansiswa, akrab dikenal dengan nama Nyi Hadjar Dewantara, nama panggilannya sebagai istri Ki Hadjar Dewantara. Nyi dan Ki, demikianlah murid-murid Tamansiswa memanggil para guru yang mereka hormati.

Nyi Hadjar Dewantara melibatkan rekan-rekan gurunya yang juga bergiat di organisasi Wanita Tamansiswa dalam kepengurusan awal kongres, di antaranya Siti Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito, Sunaryati Sukemi, dan Sri Mangunsarkoro. Mereka aktif menghasilkan sejumlah artikel dan naskah orasi bertemakan pendidikan anak perempuan. Dalam kepengurusan kongres, mereka lantas mengajak juga dokter Sukonto, perwakilan Wanita Utomo, dan Suyatin, perwakilan Puteri Indonesia agar berbagai organisasi perempuan kala itu turut terlibat dan dapat merumuskan persoalan-persoalan perempuan kala itu.

Dalam waktu singkat, mereka berhasil menarik organisasi perempuan lain seperti Aisyiyah, Wanita Katolik, Jong Islamieten Bond Dames Afdeling, hingga Jong Java Dames untuk terlibat, hingga terkumpul tiga puluh organisasi. Organisasi-organisasi perempuan ini lantas bersepakat mengajukan mosi mengenai reformasi perkawinan dan pendidikan, yang kemudian disepakati dalam kongres. 

Kongres pertama itu menyetujui berdirinya badan federasi bernama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Meski mosi tentang reformasi perkawinan dan pendidikan diterima dalam kongres, ketegangan tetap timbul di antara organisasi-organisasi perempuan Islam yang menentang usulan koedukasi, yakni kesempatan setara bagi lelaki dan perempuan untuk bersekolah dalam satu kelas, dan organisasi-organisasi perempuan Kristen dan nasional yang menuntut penghapusan poligini.

Sengkarut perdebatan ini membuktikan, jauh sebelum kehadiran Isteri Sedar pada 1930, organisasi perempuan paling radikal pada zaman itu yang tak mau berkompromi soal masalah-masalah poligini dan perceraian, berbagai organisasi Kristen dan nasional di PPPI telah bertentangan langsung dengan organisasi-organisasi perempuan Islam menyoal urusan perkawinan. Beberapa organisasi perempuan sayap Islam dalam kongres dengan terang-terangan menentang gagasan penolakan praktik poligini.

Selain soal internal organisasi, pelantikan ketua dan kepengurusan, serta anggaran dasar ataupun kebijakan teknis organisasi, kongres ini juga menghasilkan keputusan di beberapa bidang meliputi soal-soal yang berhubungan dengan masalah perkawinan, perburuhan, kesehatan, hingga politik dan hubungan dengan luar negeri.

Ellena Ekarahendy dan Maesy Angelina dari POST Bookshop menggagas inisiatif untuk mengetik ulang dan memperkenalkan pemikiran para perempuan anggota organisasi Wanita Tamansiswa yang menyangkut persoalan-persoalan dalam kongres tersebut dan perkembangan pemikiran para tokoh ini sesudah kongres. Ellena dan Maesy mengajak beberapa kawan dari berbagai latar belakang terlibat dalam pembacaan kembali arsip-arsip ini, dan melakukan pengetikan atas tulisan anggota organisasi ini. Hasil tilikan mereka atas arsip-arsip tersebut membantu untuk memahami dinamika perempuan pada periode pra-kemerdekaan.

Gagasan kelompok membaca ini bermula seusai Ellena menjalani residensi di Yogyakarta dalam program Sekolah Salah Didik dari KUNCI Cultural Studies pada 2017. Sekolah Salah Didik adalah proyek KUNCI yang lahir dari pengalaman mereka mengelola beragam ruang-ruang belajar selama 19 tahun. Wadah pendidikan alternatif SSD ini ditujukan untuk mempertanyakan kembali relasi hierarkis guru-siswa, ataupun penyeragaman pedagogi dalam kelas-kelas formal, hingga kurikulum sekolah formal yang hanya menekankan pada kegunaan ilmu sehingga membatasi imajinasi. Dengan penekanan pada makna belajar bagi para peserta program, sekolah ini menawarkan suatu ruang belajar yang cair dan fleksibel. Para peserta, termasuk Ellena, dimungkinkan untuk bereksplorasi sebebas-bebasnya mengimajinasikan pengetahuan yang bermakna baginya.

Pertemuan Ellena dengan berbagai organisasi dalam program ini mendorongnya untuk menelusuri arsip majalah Poesara, terbitan bulanan Tamansiswa. Ellena lantas terpantik mengumpulkan sejumlah tulisan anggota Wanita Tamansiswa yang ditulis dalam periode 1932-1940, dan mengajak Maesy dari Toko Buku POST untuk mengumpulkan kawan-kawan yang tertarik melakukan pembacaan ulang artikel-artikel ini.

Narasi Perempuan Proto-Indonesia

Sejak April 2019, inisiatif “Membaca Ulang Perempuan Tamansiswa” menggandeng Agnes Indraswari, Farhanah, Kania Mamonto, Khanza Vinaa, Nin Djani, Nur Janti, dan Rebecca Nyuei untuk membaca, mengetik, dan membicarakan kembali tulisan-tulisan berjudul “Arti Cultuur dalam Pergerakan Perempuan Indonesia”, “Soal Poligami”, “Meninggikan Derajat Rumah Tangga”, hingga “Pekerjaan Tangan sebagai Alat Pendidikan”.

Pembacaan dan pengetikan dilakukan secara mandiri dalam sebulan, pertemuan mereka laksanakan dua kali di POST Bookshop yakni pada Sabtu, 13 April 2019 yang terbatas bagi para peserta inisiatif, dan pada Sabtu, 18 Mei 2019 dalam rangka membagikan hasil diskusi mereka kepada pembaca yang lebih luas.

Bagi mereka, tulisan-tulisan ini menarik karena memuat wacana pembebasan perempuan yang relevan hingga masa kini. Kendati tulisan-tulisan itu tentu masih kental memunculkan corak kepatuhan perempuan karena berasal dari para ibu yang dinaungi organisasi perguruan Tamansiswa.

Sebagai badan Perguruan Tamansiswa, Wanita Tamansiswa dirintis oleh Nyi Hadjar Dewantara pada 1922 sebagai wadah bertukar gagasan untuk menguatkan pendidikan di kalangan perempuan. Badan ini resmi didirikan pada 31 Maret 1931 di Gedung Wisma Rini, Mataram pada Konferensi Jawa Tengah, dengan ketua Nyi Hadjar Dewantara, Nyi Mangunsarkoro sebagai wakil pusat di Jawa Barat, dan Nyi Sujarwa sebagai wakil pusat di Jawa Timur.

Sebagian besar anggotanya adalah guru atau istri guru. Sama seperti istrinya dan para anggota Wanita Tamansiswa yang peduli akan gerakan pendidikan bagi anak perempuan, Ki Hadjar Dewantara, melihat pentingnya pendidikan bagi anak perempuan, pun menggubah tembang berisi nasihat bagi remaja putri “Wasita Rini” yang kerap dilantunkan dalam perguruannya. Dukungan kuat Ki Hadjar Dewantara terhadap organisasi yang dirintis oleh istrinya ini juga diamini oleh sebagian besar anggota perguruan Tamansiswa. Kaum lelaki di perguruan itu juga berpendapat bahwa tenaga perempuan sangat diperlukan dalam mendidik dan mengajar anak-anak. Pendek kata, bagi mereka, pendidikan anak-anak tidak dapat sempurna andaikata hanya dijalankan oleh kaum bapak atau para lelaki saja. 

Bagaimanapun, kekhususan lantas diterapkan dalam jalannya pendidikan anak perempuan di Tamansiswa, yakni lewat pengajaran kepandaian putri, pemeliharaan anak gadis, pemahaman tentang adab dan kesopanan, pandangan mengenai kesucian, kesusilaan tingkah laku, hingga kesusilaan pakaian perempuan. Nyi Sri Mangunsarkoro, penulis sebagian besar arsip Wanita Tamansiswa, menekankan dua kewajiban anggota Tamansiswa, yakni memperbaiki nasib perempuan melalui pendidikan dan mendidik anak untuk mencapai cita-cita Indonesia Baru. 

Bicara Pascakolonial: Kabar soal Selatan dari Selatan

 

Demokrasi pengetahuan di kalangan dunia Selatan menghendaki pengetahuan berkembang dari, oleh, dan untuk Selatan.

“Kekeliruan untuk tidak mengambil teknologi tercanggih yang ada telah banyak merugikan sebagian negara sosialis; kerugiannya dalam hal pembangunan dan persaingan di pasar dunia.”

Tokoh revolusioner Kuba, Che Guevara, menekankan bahwa mengambil pengetahuan dan teknologi dari negara di luar Kuba adalah suatu keniscayaan. Namun, sebelum itu, ia mengajukan sederet prioritas untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di negaranya.

Pendidikan, karena ia pandang sebagai kunci utama kemajuan, menjadi mandat gerakan revolusionernya. Hanya dalam waktu singkat setelah Kuba ditinggalkan oleh banyak orang terpintarnya, bagai suatu eksodus besar-besaran “para pengkhianat revolusi”, Che tidak ambil pusing dan mulai melatih orang-orang yang tersisa dan bersedia bertahan demi revolusi yang dibayangkannya. Ia menganjurkan kelas-kelas peningkatan kemampuan dan memberikan tes untuk mengukur kinerja buat peningkatan produktivitas.

Che sendiri, konon, menyiapkan papan tulis dan penghapus, dan meminta profesor matematika Universitas Havana, Salvador Vilaseca, untuk mengajarinya aljabar, trigonometri, geometri analitis, dan kalkulus diferensial untuk mempersiapkan diri sebagai Presiden BNC. “Ketika revolusi menempatkanmu pada sebuah jabatan, satu-satunya yang bisa diperbuat adalah menerimanya, belajar, dan bekerja sebagaimana harusnya,” katanya.

 

Keresahan yang dialami di masa Che tentang teknologi tercanggih itu kembali terjadi pada hari-hari ini, terutama saat gagasan tentang kemajuan dan pembangunan bergerak di luar kendali kita.

Dengan kesadaran bahwa selama ini pengetahuan dan teknologi masih mengacu pada para pemikir negeri Barat, konon kita perlu mengoreksi pemahaman kita tentang kebangsaan dan standar-standar berbangsa. Apakah Jakarta benar membutuhkan kemajuan seperti yang sekarang terjadi? Dan apakah Papua, tempat terjauh di Indonesia dari skala Jakarta, perlu meniru jejak pembangunan Jakarta demi modernitas? Akan tetapi, modernitas itu sebenarnya apa?

Ataukah kita perlu mengartikan dan mengukur kembali kesiapan menghadapi modernitas?

Atas soal-soal itu, kajian pascakolonial yang berkembang saat ini kembali berusaha mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar kita tentang modernitas—yang sebagian besar berasal dari pengetahuan Barat, termasuk gagasan kita seputar kemajuan dan pembangunan. 

Sejalan dengan itu, para pengkaji pascakolonial memegang asumsi bahwa kita mesti menggali etika kehidupan bersama yang bersifat non-Eurosentris, non-korporat, dan mengedepankan kekuatan pengetahuan Timur.

Wacana Global South dan semangat South-South Cooperation membuka kesempatan bagi berbagai negara pascakolonial untuk mengkaji masalah-masalah modernitas itu. Dua istilah terkini ini pula yang dipakai para pengkaji pascakolonial untuk menekankan rasa solidaritas di tengah masyarakat dari negara-negara bekas jajahan dan di bawah situasi ekonomi yang terhimpit perkembangan kapitalisme global.

Istilah global south ini tidak digunakan dengan pemahaman geografis, tetapi lebih pada upaya penguatan negara-negara di “Selatan global”, meski negara-negara yang termasuk dalam daftar ini terletak di belahan bumi Selatan. South-south Cooperation memungkinkan berbagai negara di bawah payung Selatan global untuk menggali pengetahuannya sendiri—sebagai suatu upaya “dekolonisasi pengetahuan”. Dengan pengetahuan dari diri sendiri itulah mereka menentukan arah perkembangan bangsanya dan bermodalkan ini, bila menggunakan contoh di awal, kita akan dapat menentukan modernitas versi Papua, bukan Jakarta.

Dengan pendekatan South-South Cooperation, kita perlu menelaah klaim eurosentris tentang universalitas—kecenderungan kita memeluk pemahaman bahwa standar baik adalah tunggal sehingga membuat budaya menjadi homogen ditentukan oleh standar Barat. Di satu sisi, kita perlu pula membongkar mitos tentang perspektif yang berfokus pada partikularisme global dan relativisme kultural, bahwa jalan yang dipakai untuk melawan penyeragaman budaya adalah dengan menutup rapat-rapat pintu rumah kita dari kebudayaan asing. Menurut forum ini, bagaimanapun, klaim-klaim oposisi biner ini bertahan membuat negara-negara di luar Eropa tetap “menggunakan perspektif Barat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Timur”. 

Forum Goethe Insititut Indonesien Jakarta mengetengahkan perdebatan tentang sudut pandang pascakolonial ini—kendati ironis karena tempat penyelenggara diskusi dengan tema ini bukan pusat kebudayaan negara-negara yang masuk dalam daftar South-south Cooperation. Forum mengajak para pemikir di bidang ini untuk menelaah proses “dekolonisasi pengetahuan” dengan menyoroti bagaimana pengetahuan Barat masih ditiru, bertahan, dan dipakai untuk memarginalisasikan non-Barat, dan karenanya praktik-praktik ini perlu dikritisi. 

Forum terbuka bertajuk “Perspektif Pasca-kolonial dari Belahan Selatan Dunia” ini mempertemukan para kurator, sosiolog, dan sejarawan dari Amerika Selatan, Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Pada hari pertama, 24 Januari 2019, hadir Chua Beng Huat (Singapura) yang membahas tentang perspektif pascakolonial di Asia Tenggara dan Divya Dwivedi (India) dengan perspektif dari Asia Selatan. Pada hari berikutnya, 25 Januari 2019, agenda diisi oleh Gabi Ngcobo (Afrika Selatan) untuk membahas perspektif pascakolonial di Afrika dan Laymert Garcia dos Santos (Brazil) dari Amerika Selatan. 

Pada panel pertama, Chua Beng Huat, profesor Departemen Sosiologi National University of Singapore, membicarakan tentang betapa langkanya tulisan-tulisan terkait pemikiran pascakolonial dari wilayah Asia Tenggara. Pendekatan yang dipakai ketika membahas pascakolonial di Singapura umumnya berasal dari Asia Selatan—lantaran masyarakat Singapura memang terdiri atas masyarakat etnis yang majemuk—dengan pembahasannya mengenai pendudukan imperium Inggris di India. Padahal, soal-soal pembangunan, perbedaan pendapatan, hingga kapitalisme global menjadi soal genting sehingga perlu dibahas dalam literatur-literatur tentang pascakolonialisme di Asia Tenggara hari ini. Namun, ironi ini dijawab sendiri olehnya, karena menurutnya sejak 1970, bahkan tampaknya sekadar pembahasan tentang kapitalisme global di Singapura saja tidak begitu dianggap urgen. 

KKI 2018: Sejauh Mana Pemajuan Kebudayaan Kita?

Tulisan ini juga dimuat di Jurnal Ruang
 

Subjek utama kebudayaan adalah masyarakat. Kebudayaan adalah hal yang cair dan tidak bisa diformalisasikan. Pemajuan bukan semata-mata proteksi.

“Kita hanya punya satu bumi yang dapat dihuni, di tengah demikian banyak galaksi,” Premana W. Premadi mengingatkan bahwa saat ini kita telah memasuki masa antroposen. Antroposen, periode geologis ketika manusia dan berbagai kebudayaannya punya dampak lebih besar bagi bumi daripada yang mereka bayangkan. Ilmuwan Soviet mulai jamak memakai istilah ini sejak 1960-an untuk mengantisipasi laju industri jelang periode pasca-Fordisme pada awal 1970. Hari ini, berbagai protokol perlindungan alam dirilis untuk merespons perubahan iklim dan kerusakan alam, sementara para peneliti terus dengan penasaran berupaya mencari tempat lain di luar bumi. Sehari-hari, kita melihat kemajuan teknologi sekian kali lebih cepat dari apa yang dapat kita bayangkan beberapa dasawarsa lalu. Dengan kesadaran itu, Premana mengajak kita mempertanyakan lagi, sejauh apa kita hendak melakukan pemajuan “kebudayaan manusia”? 

Premana memberi saya bekal pertanyaan itu selama mengikuti rangkaian Kongres Kebudayaan Indonesia 2018—yang mengusung semangat “pemajuan kebudayaan”. Kuliah umum bertajuk “Mendedah Antroposen” itu sendiri adalah salah satu kelas dalam rangkaian kongres.

Saya lantas teringat bagaimana Sukarno mendukung kemajuan teknologi dengan mengirim anak-anak terbaik bangsa untuk berkuliah ke beberapa negara dengan ikatan dinas, atau bagaimana para pendiri bangsa menaruh perhatian di ranah kebudayaan. Sukarno mengoleksi lukisan-lukisan para maestro seni rupa Indonesia di istana negara, Nyoto demikian senang bercengkerama dengan para seniman dan mahir memainkan saksofon, D. N. Aidit menulis sanjak-sanjak indah untuk istrinya. Seandainya mereka ada di tengah kita hari ini, apakah preferensi dan selera mereka atas hobi itu masih akan sama? Ketika segala hal kini dengan mudah bisa mereka akses lewat layar, ketika teknologi bergerak demikian cepatnya.

Kita selalu punya gagasan tersendiri tentang apa arti kebudayaan, bisa dimaknai secara personal ataupun komunal, juga tentang sejauh mana kita dapat mengembangkan ataupun memajukannya. Apalagi pada hari-hari ini. Barangkali, itu pula yang menjadi alasan mengapa gagasan pemajuan kebudayaan perlu dikembangkan dari masyarakat itu sendiri, sebagai suatu upaya partisipatoris yang melibatkan kesadaran lebih banyak orang. Seperti halnya warga Kampung Tongkol berinisiatif menata ulang ruang tinggal mereka demi menghindari penggusuran, atau warga Kulon Progo mengupayakan sumur renteng untuk menyuburkan lahan pasir pantai yang kering. Karena, mereka dan hanya mereka yang tahu bagaimana tetap menjaga alam ketika di saat bersamaan daya karsa mereka mencipta sesuatu yang baru—demi mendorong maju kebudayaan.

Sejarah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan

Sepanjang 1985-2015, pembahasan tentang Rancangan Undang-undang Pemajuan Kebudayaan terus mengemuka di media. Dengan kesadaran tentang pencarian bentuk identitas keindonesiaan dalam merespons satu per satu kebudayaan lokal yang terancam tumbang, dengan kerangka besar globalisasi yang menghomogenisasikan berbagai budaya dalam lingkup mondial, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2017 berhasil mendorong legislasi undang-undang tersebut.

“Negara perlu memberi kompas dan arahan, tetapi rincian strategi itu perlu dikembangkan sendiri oleh daerah,” tegas Ferdiansyah, wakil Komisi 10 DPR RI, dalam penjelasannya di kuliah umum “Sejarah UU Pemajuan Kebudayaan”. Dikatakan olehnya, pembangunan nasional kita selama ini menjadikan ekonomi sebagai panglima—ini tentu merujuk pada agenda Ali Moertopo dengan cetak biru dari ekonom Mafia Berkeley; demikian juga penyusunan rencana-rencana kebudayaan di daerah selama ini tidak dibarengi dengan strategi dari masyarakat sendiri. Inisiasi UU Pemajuan Kebudayaan, dengan demikian, konon berupaya menjadikan budaya sebagai panglima—dan yang dimaksudkan sebagai panglima adalah masyarakat itu sendiri. “Negara seharusnya tidak memosisikan diri sebagai empunya kebudayaan nasional. Negara seharusnya memainkan peran sebagai pandu masyarakat,” ujar Ferdiansyah.

Ferdiansyah punya satu kegelisahan: ia menganggap selama ini suara yang diangkat oleh daerah pada umumnya hanya wacana tentang “local wisdom” tanpa pendalaman apa yang dimaksud sebagai “kearifan lokal" itu. Seakan-akan, “kearifan lokal" yang dimaksudkan hanya berupaya untuk melanggengkan suatu kebudayaan, bukan memajukannya. Kini, ia berpendapat, UU Pemajuan Kebudayaan menjalankan peran itu: mengubah posisi negara dan relasinya dengan masyarakat dalam upaya pemajuan kebudayaan.

Upaya pendataan kebutuhan pokok terkait kebudayaan dilakukan langsung oleh masyarakat, beserta strategi kebudayaan yang memungkinkan untuk mewujudkan resolusi itu, dan negara berperan untuk menguatkan upaya-upaya di akar rumput itu. Merujuk pada Pasal 32 (1) UUD 1945 bahwa negara mendukung pemajuan kebudayaan, Ferdiansyah, menegaskan mengapa UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan diperlukan. Sama seperti Hilmar Farid nantinya dalam sidang pleno KKI 2018 di hari terakhir rangkaian kongres, ia menyebutkan perihal tujuh isu pokok pemajuan kebudayaan dan strategi yang perlu dilaksanakan untuk merespons ketujuh isu tersebut.

Kongres Kebudayaan Indonesia 2018: Sebuah Prakarsa Masyarakat

Pada Minggu sore, 10 Desember 2018, dokumen strategi kebudayaan dan resolusi kongres diserahkan kepada presiden Ir. Jokowi oleh wakil tim perumus Nungki Kusumastuti dan I Made Bandem. Beberapa jam sebelumnya, di Ruang Plaza Insan Berprestasi, para anggota tim perumus yang terdiri dari 17 ahli yang diketuai oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengadakan sidang pleno untuk memaparkan rumusan strategi kebudayaan.

Sidang pleno ini membahas resolusi pra-kongres dari tingkat kabupaten/kota yang telah menghasilkan beberapa dokumen pokokpemikiran kebudayaan daerah (PPKD). Jalan untuk menghasilkan dokumen mencakup visi pemajuan kebudayaan selama 20 tahun ini tentu melibatkan upaya yang cukup meletihkan. Kegiatan pra-kongres untuk menghasilkan PPKD ini, dijelaskan oleh Hilmar Farid, berlangsung lewat 300 pertemuan yang melibatkan 7000 orang. “Ini adalah strategi yang napasnya adalah prakarsa masyarakat,” ujar Hilmar Farid dalam sidang.

Kendati bertajuk 100 tahun kongres kebudayaan, yang diutamakan pada kongres tahun ini bukan soal perayaan satu abadnya, melainkan bahwa kongres ini tercatat sebagai kongres kebudayaan pertama yang dilangsungkan setelah undang-undang pemajuan kebudayaan disahkan pada 2017. Senapas dengan undang-undang tersebut, perumusan strategi kebudayaan kali ini dilakukan dari akar rumput dan diteruskan ke tangan presiden. Dalam kongres ini, untuk kali pertama, strategi kebudayaan dirumuskan langsung dari tangan masyarakat, dan memiliki kekuatan hukum melalui penetapan oleh presiden, yang dapat menjadi dasar penyusunan dokumen-dokumen teknokratik kerja pemerintah seperti RPJPN, RPJMN, sampai RKP dan RKPD. Untuk kali pertama pula, perspektif kebudayaan menjadi dasar pembangunan nasional setelah sekian lama negara ini berada di bawah komando pembangunan ekonomi Orbais ala Ali Moertopo.

Tujuh isu pokok pemajuan kebudayaan yang disebutkan dalam sidang pleno, yakni: 1) menguatnya isu identitas primordial sektarian di tengah masyarakat, 2) modernisasi yang tidak dibarengi kesiapan masyarakat, 3) disrupsi teknologi informatika di segala bidang—dalam beberapa tahun, 47% pekerjaan yang dianggap mapan di tengah masyarakat diramalkan akan hilang, 4) ketimpangan relasi budaya—masyarakat Indonesia cenderung banyak mengonsumsi hasil budaya dari negara lain (importir kebudayaan), 5) pembangunan yang mengorbankan ekosistem alam dan budaya—laporan menunjukkan kegiatan pembangunan di daerah berpengaruh pada ketahanan budaya, 6) tata kelembagaan budaya yang belum optimal, dan 7) desain kebijakan yang belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan. Tujuh agenda strategis pemajuan kebudayaan untuk merespons tujuh isu pokok tersebut ikut dijabarkan, di antaranya penyediaan ruang yang mendukung kemajemukan budaya—demi menghindari isu sektarian primordial—dan penyimpanan data pokok kebudayaan sebagai ruang arsip kebudayaan nasional.