Thursday, June 15, 2017

HLA Hart: Penguasa yang Berdaulat dan Subjeknya



Dalam “Sovereign and Subject”, H. L. A. Hart menjelaskan hubungan antara penguasa yang berdaulat (sovereign) dan rakyat (subject) dalam pandangan John Austin dan sanggahan serta kritik Hart atas pandangan Austin tersebut. Perlu ditegaskan kembali bahwa Austin memandang bahwa hukum adalah penerapan dari perintah yang disertai ancaman dan oleh karenanya hukum harus dipahami sebagai komando. Hart menganalogikan pandangan itu dengan gunman situation. Seorang perampok yang berniat membobol suatu bank dapat mengancam teller dengan menodongkan senjata dan menyatakan perintah tanpa harus menaati perintahnya sendiri. Penembak tersebut mandiri dan berdaulat atas perintah yang dinyatakannya. Dari pengandaian ini dapat dilihat bahwa peran penguasa yang berdaulat dalam menyatakan komandonya merupakan tema sentral dalam teori hukum Austin.

Dalam bahasan di bab II, telah dijelaskan beberapa pandangan Austin tentang berbagai macam perintah (imperative moods), perbedaan antara perintah (order) dan memberi perintah (give an order), dan hukum yang oleh Austin dipandang sebagai perintah yang bersifat koersif (coercive orders). Di bab III, Hart menjelaskan tentang jenis-jenis hukum, meliputi substansinya (variety of content), rentang penerapannya (variety of range of application), hingga asal-usulnya (variety of modes of origin) yang disertai kritik Hart terhadapnya. Sementara itu, artikel ini akan menjelaskan sanggahan selanjutnya dari Hart terhadap konsep hukum Austin, yakni mengenai konsep penguasa yang berdaulat.

Secara garis besar, terdapat lima proporsi Austin mengenai hukum, yang dikenal sebagai The Austin Theory, di antaranya: 1) Hukum berlaku untuk sebagian besar orang dan merupakan anjuran untuk bertindak, 2) Terdapat usaha untuk memperkenalkan komando tersebut kepada orang-orang, 3) Populasi tersebut secara umum perlu menyadari bahwa perilaku tidak taat terhadap hukum akan mendatangkan sanksi hukuman, 4) Agar suatu sistem hukum dapat diterapkan, perilaku taat terhadap hukum diperlukan, dan yang terakhir, 5) Suatu sistem hukum memiliki karakteristik mandiri (independence) dan memegang kekuasaan tertinggi (supremacy). Agar suatu sistem hukum dapat diterapkan, diperlukan orang atau lembaga yang memiliki dua karakteristik ini, pihak tersebut memberikan perintah kepada orang lain dan tidak menaati perintah pihak lain. Pihak pemberi perintah tersebut dikenal dengan konsep sovereign dan yang dikenai perintah olehnya adalah subject.[1]

Austin menjelaskan bahwa konsep sovereign ini dapat dipahami apabila kita melihat penguasa yang berdaulat tersebut memiliki dua karakteristik. Pertama, seorang atau sekelompok orang yang dipatuhi oleh segenap warganya tanpa kecuali (the idea of a habit of obedience). Kedua, pihak tersebut tidak patuh kepada siapa pun. Dia adalah penguasa tertinggi. Artinya, pemegang otoritas ini adalah penguasa mutlak, menguasai semua, tidak berada di bawah penguasa lain (he is said to be legally unlimited and illimitable).
Untuk memahami perdebatan antara Austin dan Hart mengenai hal ini, artikel ini secara berurutan meringkas bahasan Hart dalam bab “Sovereign and Subject” yang terdiri atas empat bagian: 1) Keberlanjutan Hukum (The Continuity of Law), 2) Kelanggengan Hukum (The Persistence of Law), 3) Pembatasan-pembatasan atas Kekuatan Legislatif (Legal Limitations on Legislative Power), dan 4) Penguasa yang Berdaulat dalam Lembaga Perundangan (The Sovereign behind the Legislature).[2]

Keberlanjutan Hukum
Teori hukum Austin menyatakan bahwa hukum dapat berlanjut dari satu penguasa yang berdaulat ke penguasa berikutnya, hal ini dikarenakan warga mematuhi perintah karena memiliki rasa hormat terhadap otoritas (deference to authority) yang diawali oleh rasa takut terhadap perintah yang disertai ancaman (orders backed by threat). Austin menjelaskan teori hukumnya ini dengan mencontohkan suatu rezim monarki absolut (Rex) yang memerintah dalam jangka waktu panjang. Rex I mendasarkan kedaulatannya pada perintah yang disertai ancaman (orders backed by threats). Lantaran Rex I berkuasa sangat lama, warga pun dipaksa untuk taat terhadap aturan dalam jangka waktu yang panjang. Lama kelamaan, ketaatan ini menjadi kebiasaan. Bahkan ketika kekuasaan berganti ke Rex II, Rex III, dst. ketaatan ini akan berlanjut karena warga telah menerapkan kebiasaan untuk taat pada perintah yang dikeluarkan oleh Rex I. 

Hart mengkritik pernyataan Austin ini karena Austin luput menjelaskan tentang pewarisan kekuasaan (konsep suksesi) ataupun pengalihan kekuasaan dari penguasa pertama ke pelanjutnya, di mana terdapat vakum kekuasaan sebelum Rex berganti. Ketaatan yang dijalankan oleh warga terhadap Rex I tidak akan berlaku pada Rex II dan pelanjutnya apabila konsep sovereign yang dipahami hanya merujuk pada satu penguasa yang berdaulat secara penuh dan tidak menaati pihak lain. Dengan kata lain, apabila Rex I wafat, warga praktis dapat mengabaikan sovereign lain. Pada konteks inilah konsep pengalihan kekuasaan perlu dijelaskan oleh teori Austin. Hart menjelaskannya, sbb:

  1. Kebiasaan untuk taat terhadap perintah satu penguasa tidak serta-merta menjadikan pelanjutnya memiliki otoritas yang sama.
  2. Kebiasaan untuk taat terhadap perintah penguasa sebelumnya tidak menjadikan penguasa yang baru akan juga ditaati.[3]
Selain itu, Hart juga mengkritik istilah “kebiasaan” yang digunakan oleh Austin, dan mengajukan kemungkinan penggunaan “aturan sosial”. Sebagaimana dinyatakan Hart, ketaatan yang didasarkan pada kebiasaan menunjukkan hubungan personal antara warga dan Rex, sementara itu ketaatan yang didasarkan pada aturan sosial berlaku konvergen, yakni diterima dan dijalankan oleh keseluruhan warga. Hart lantas merincikan perbedaan aturan sosial dan kebiasaan untuk taat, sbb:

  1. Sanksi: Penyimpangan atas aturan sosial akan dikenai sanksi atau teguran, sementara penyimpangan atas kebiasaan tidak.
  2. Justifikasi: Aturan tidak hanya sekadar dilakukan sebagaimana halnya kebiasaan, tapi juga diterima sebagai standar kelompok dan dijustifikasi.
  3. Aspek internal: Terdapat rumusan internal yang diterima oleh kelompok dalam aturan sosial, dan aspek internal ini tidak ditemukan dalam kebiasaan.[4]

Kelanggengan Hukum
Sebagaimana istilahnya, konsep kelanggengan hukum berkaitan dengan rentang waktu pemberlakuan suatu aturan hukum. Persoalan ini merujuk pada bagaimana aturan tersebut dilihat di masa lalu (past) maupun di masa sekarang (present). Sama seperti teori Austin mengenai keberlanjutan hukum, suatu hukum oleh Rex tertentu akan langgeng karena didukung oleh kebiasaan warga untuk patuh terhadap hukum tersebut.
Dalam bagian ini, Hart mempersoalkan dua hal: 1) Bagaimana suatu perintah telah menjadi hukum (is already law) tanpa sebelumnya dijalankan oleh pihak tertentu, 2) Bagaimana suatu perintah hukum tersebut masih menjadi hukum (still be law) bagi warga dari generasi ke generasi.[5] Ia melihat bahwa dalam kasus ini konsep kebiasaan untuk taat pun tidak memadai. Hart menyatakan bahwa kelanggengan hukum ini terjadi karena adanya aturan fundamental di tengah warga yang menetapkan sekelompok orang untuk melakukan tindakan tertentu, dan aturan ini menentukan standar perilaku warga.
Kasus mengenai penerapan aturan Witchcraft Act dipaparkan sebagai contoh untuk melihat kelanggengan hukum ini. Di tahun 1944, seorang perempuan yang tinggal di Inggris dijatuhi hukuman lantaran ia dianggap sebagai penyihir. Tindakannya ini melanggar Witchcraft Act 1735 yang menyatakan bahwa sanksi hukum harus dijatuhkan pada orang-orang yang melakukan tindakan sihir. Singkatnya, bagaimana bisa hukum yang dibuat 209 tahun sebelumnya masih dipergunakan? Dalam kasus ini, selama 209 tahun tersebut dapat dikatakan aturan hukum tersebut bersifat sebagai tacit order, yakni perintah diam-diam. 
Aturan berlaku secara implisit sejauh tidak dibatalkan. Tacit order akan menjadi hukum ketika dipergunakan dalam keputusan hakim di pengadilan (retroactive judgment). Konsep tacit order ini merupakan pembelaan dari pembela teori imperatif Austin. Namun demikian, Hart menentang tegas konsep ini dengan menyatakan bahwa sejauh hukum dipandang sebagai sebuah kebiasaan untuk taat, konsep tersebut tidak memandang hukum secara realistis. Ia tetap mengedepankan pengertian hukum sebagai sekumpulan aturan primer yang didukung oleh aturan-aturan sekunder. Mengenai hal ini, akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya dari buku The Concept of Law.

Pembatasan-pembatasan atas Kekuatan Legislatif
Doktrin kedaulatan yang dipaparkan Austin menyatakan bahwa penguasa membuat hukum bagi warga tanpa berada di dalam hukum. Penguasa justru harus berada di luar hukum karena sifat kedaulatannya yang independen (independence) dan sebagai kekuasaan tertinggi (supremacy). Dengan demikian, penguasa tidak dihadapkan pada situasi pembatasan legal. Tindakannya tidak dibatasi oleh aturan apa pun.

Perlu dipahami bahwa bagi Austin konsep ini tidak hanya berlaku pada suatu masyarakat tertentu, misalnya masyarakat dengan sistem pemerintahan monarki absolut, diktator, ataupun oligarkis, tetapi berlaku secara universal dalam sistem hukum jenis apa pun. Pada poin inilah, Hart menyanggah pandangan tersebut. Ia mengatakan bahwa penguasa yang berdaulat dapat dan perlu dibatasi secara hukum, dan meski demikian ia tetap dapat memiliki kekuatan legal. Dalam menyampaikan pandangannya ini, ia menegaskan pula bahwa:

  1. Pembatasan legal yang diterapkan pada penguasa pembuat perundangan (legislator)  tidak diartikan sebagai kepatuhan legislator tersebut terhadap legislator yang lebih berkuasa darinya, tetapi mesti dilihat sebagai batasan wewenang legislator dalam melakukan proses legislasi.
  2. Legislator harus berkualifikasi atau memiliki otoritas untuk mengeluarkan undang-undang (UU) dan dikenai UU. Dalam artian ini, pembuatan undang-undang memerlukan aturan tertentu yang menempatkan legislator sebagai pihak penjalan wewenang dalam aturan pembuatan UU tersebut.
  3. Peraturan oleh legislator berlaku untuk batas wilayahnya. Independensi dalam konsep Austin perlu diperluas, bahwa meski dibatasi secara legal, legislator masih dapat dikatakan independen.
  4. Perlu dibedakan antara otoritas legislatif yang secara legal tidak terbatas, dengan kekuatan tertinggi dalam suatu sistem (supreme sovereign).
  5. Perlunya peraturan untuk membatasi kekuasaan legislator perlu disertai pembuktian bahwa legislator itu mematuhi peraturan tersebut.[6]
Poin-poin tersebut menjelaskan bahwa keberadaan sistem hukum tidak membutuhkan konsep penguasaan yang berada di luar/mengatasi hukum, tetapi penguasa yang memiliki batas-batas legal tetap dianggap bisa menjadi penguasa yang independen (independency) dan memiliki kekuatan tertinggi (supremacy).

Penguasa yang Berdaulat dalam Lembaga Perundangan
Pada bagian ini, Hart mempertanyakan siapakah pihak yang disebut sebagai penguasa dalam teori hukum Austin dan perbedaan antara lembaga perundangan yang memiliki keterbatasan secara hukum serta lembaga perundangan yang tidak terbatas. Konsep Austin mengenai hukum sebagai komando dapat dikatakan absurd apabila diterapkan dalam demokrasi modern. Oleh karena itu, penerapan konsep hukum Austin lebih dekat pada sistem hukum di mana dalam wilayah tersebut kekuasaan yang berdaulat dipandang sebagai kekuasaan absolut dan tertinggi, yakni dalam sistem pemerintahan monarki absolut, otoriter, maupun oligarki. 

Sementara itu, dalam sistem pemerintahan modern, terdapat aneka rupa sistem hukum. Empat sistem hukum besar yang diterapkan di beberapa negara di antaranya: hukum adat (common law), hukum sipil (civil law), hukum pemerintah sosialis (socialist law), dan hukum syariah (Islamic law).[7] Selain absurd, dengan menegaskan konsep tidak terbatasnya kekuasaan penguasa yang berdaulat, teori hukum Austin tidak menjelaskan fenomena hukum yang sesungguhnya di tengah masyarakat global dewasa ini. 

Padahal, Austin juga memiliki pandangan tentang sistem pemerintahan demokratis. Ia mengatakan bahwa penguasa dalam sistem pemerintahan demokratis adalah warga yang memilih  (electorate) dan bukan representasi atau perwakilan yang ditunjuk dalam badan legislatif. Dalam perspektif ini, perbedaan antara sistem hukum di mana legislator secara umum bebas dari pembatasan legal ataupun secara umum tidak bebas ditunjukkan dari bagaimana para pemilih yang berdaulat menerapkan daulat kekuasaannya. Atau dalam arti lain, kita dapat menemukan bahwa pada kasus ini sekelompok masyarakat pemilih yang merupakan penguasa mematuhi aturan yang dibuatnya sendiri, dan itu artinya ia mematuhi dirinya sendiri (the ‘bulk’ of the society habitually obey themselves). Pada poin ini, ‘perintah’ dan ‘ketaatan’ tidak bisa dimaknakan dalam makna harfiahnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hart menyatakan bahwa teori Austin perlu menerapkan pembedaan atas kapasitas dari legislator di lembaga perundangan: apakah ia sedang berada di ranah privat dan karenanya ia mematuhi UU yang ditetapkannya ataukah ia berada di ranah profesional dan melegislasi UU tersebut.

Penutup: Kritik Hart terhadap Doktrin Penguasa
Donald C. Hubin dalam sebuah presentasinya meringkaskan dua hal yang dikritik Hart atas konsep penguasa yang berdaulat versi Austin:[8]

1.      Eksistensi Kedaulatan
Konsep hukum Austin hanya berlaku pada suatu pemerintahan dengan sistem monarki absolut, pemerintahan diktator, ataupun oligarki. Hal ini dikarenakan dalam konsep hukum Austin pemisahan kekuasaan seperti trias politica yang diterapkan pada beberapa pemerintahan bersistem demokratis bertentangan dengan konsep Austin mengenai penguasa yang berdaulat—yakni tidak berada di bawah pihak lain.
2.      Identitas Kedaulatan
Konsep hukum Austin menjelaskan identitas dari penguasa yang berdaulat secara kabur. Apabila kedaulatan hanya dipandang sebagai suatu pihak yang menerapkan perintah dan tidak tidak perlu taat terhadap perintahnya sendiri ataupun tidak menjalankan ketaatan terhadap pihak lain, maka secara de facto penguasa yang berdaulat bisa jadi dirujukkan kepada orang yang keliru. Terdapat contoh mengenai kemungkinan ini yang digambarkan melalui cerita Abused Abe, yakni sebuah kasus dari Abraham Lincoln (Abe), presiden Amerika Serikat ke-16, dan interaksinya dengan istrinya, Mary Todd Lincoln. Warga Amerika Serikat tentu menaati perintah dari Abe, tetapi di saat bersamaan Abe justru menaati sang istri, Mary Todd. Sementara itu, Mary Todd tidak menaati siapa pun. Dalam teori Austin, maka Mary Todd dapat dikatakan berada di posisi sovereign sementara Abe adalah subject. Analisis Austin menjadikan Mary Todd sebagai sovereign bahkan meski: 1) ia tidak terkait ke instansi apa pun, 2) ia tidak pernah mengeluarkan peraturan hukum yang resmi yang diterapkan dalam pemerintahan Amerika Serikat.

Melalui dua pendekatan di atas, maka dapat dikatakan bahwa teori hukum Austin bersifat terlalu luas dan sekaligus terlalu sempit:

1.      Dikatakan terlalu luas, karena tidak semua perintah merupakan hukum negara (not all commands of the sovereign are state law), merujuk pada kasus Abused Abe.
2.      Dikatakan terlalu sempit, karena tidak semua hukum negara merupakan perintah dari sovereign (not all state laws are commands of the sovereign), merujuk pada asal usul suatu hukum yang dapat berasal dari keputusan hakim (retroactive judgment) ataupun rentang aplikasi hukum yang berlaku di sistem pemerintahan demokratis di mana sovereign dapat juga dikenai sanksi dari aturan hukum yang diciptakannya.

Tanggapan & Contoh Kasus
Beberapa contoh menarik tentang penerapan empat pokok pandangan Austin mengenai 1) Keberlanjutan Hukum (The Continuity of Law), 2) Kelanggengan Hukum (The Persistence of Law), 3) Pembatasan-pembatasan atas Kekuatan Legislatif (Legal Limitations on Legislative Power), dan 4) Penguasa yang Berdaulat dalam Lembaga Perundangan (The Sovereign behind the Legislature) dapat dilihat dari negara-negara di wilayah Timur Tengah yang pada awal 1920-an ini mengalami banyak perubahan kekuasaan, di antaranya:
Pada 1947, masyarakat Yahudi dalam organisasi internasional Zionisme berhasil mendirikan sebuah negara baru, Israel, beribukota di Yerusalem. Dukungan datang dari Jewish Agency for Palestine, tetapi hal ini ditolak oleh sebagian besar pemimpin negara-negara Arab di sekitar wilayah yang menjadi okupasi Israel.[9] Perang beruntun terjadi di negara-negara Arab sejak saat itu, sementara warga Palestina yang tadinya menghuni sebagian besar wilayah yang kemudian menjadi Israel, mulai mencari suaka ke daerah-daerah lain, termasuk ke daerah Lebanon ataupun Yordania yang masih merupakan negara tetangga.

Merespons perang di antara negara-negara Arab yang menghadang terbentuknya konstitusi Israel, pada 1970-an, serentetan perang kembali bergejolak yang bermuara pada peneguhan Iran pada 1977-1979 dengan perubahan sistem pemerintahan dari pemerintahan monarki ke negara republik dengan dukungan yang kuat terhadap kepentingan masyarakat Islam di wilayah timur tengah yang masih berusaha menghadang laju ekspansi Israel. Lebanon, salah satu negara tetangga terdekat, berusaha menekan gerakan Israel dengan dukungan persenjataan dari Iran yang dibantu melalui jembatan bawah tanah Suriah. Selang dua dekade, kita menyaksikan suatu perang sipil terjadi di Suriah dan berakhir pada kejatuhan rezim presiden Bashar al-Assad.

Hampir semua contoh negara-negara itu agaknya tidak berhasil mewariskan suatu keberlanjutan hukum antara pemerintah yang digantikan dengan pemerintah yang menggantikan. Persoalannya ada pada cara terbentuknya konstitusi negara: 1) Pemerintah Israel yang dibentuk sedari awal, dengan menghimpun seluruh penduduk Yahudi dari beberapa negara di luar Palestina, 2) Pemerintah Palestina dengan nasib yang tidak pasti dan penduduknya terus terpencar, 3) Yordania dengan sistem ekonomi politik yang lebih liberal dan mendukung perkembangan ekonomi dalam negeri dengan mengundang sebanyak-banyaknya investor asing dan menjalin hubungan diplomasi dengan negara-negara barat, dan berusaha memisahkan diri dari Liga Arab yang merupakan suatu perkumpulan negara-negara Arab penentang berdirinya Israel (terutama Mesir dan Iran), 4) Iran yang konstitusi negaranya berubah dengan sangat signifikan—sebelum Ayatullah Agung Ruhollah Khomeini berhasil menjatuhkan pemerintahan Mohammad Reza Pahlavi, wilayah yang sekarang menjadi negara Iran adalah bentuk lanjutan dari monarki Persia yang berkembang sejak dua milenium silam—dan Revolusi Iran mengubah drastis bentuk negara sehingga menjadi sangat tertutup terhadap ide-ide pemikiran liberal ataupun ideologi yang dianggap terbaratkan (westernized) sehingga menjadikan Iran sangat tertutup dan anti-liberalisme (cenderung mirip dengan China di bawah rezim Mao Zedong dengan Revolusi Kebudayaan yang memerintahkan para intelektual untuk mengasingkan diri ke daerah-daerah terpencil di China; hanya saja, pemerintahan China di bawah Mao jelas berideologikan paham komunis, sementara Iran setelah di bawah pemerintahan Khomeini mendasarkan pemerintahannya pada ajaran agama yang dominan bagi negaranya), maupun 5) Suriah dengan kejatuhan rezim Bashar al-Assad sehingga negara berhasil diduduki oleh warga militan radikal yang teridentifikasi tergabung ke dalam kelompok pendukung negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Selain menunjukkan kegagalan pewarisan hukum (keberlanjutan hukum), kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa suatu sistem hukum berkemungkinan untuk tidak langgeng apabila penggantinya adalah pemimpin yang memegang ideologi atau sistem pemikiran berbeda dibandingkan pemimpin sebelumnya, contohnya: rezim Khomeini yang menggantikan rezim Pahlevi, rezim al-Assad—meski cenderung diktator—yang dijatuhkan oleh kelompok pendukung negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), ataupun rezim Raja Abdullah II di Yordania yang melepaskan diri dari Liga Arab karena kehilangan kepentingan ekonomi politik yang bersesuaian dengan negara-negara Arab tersebut. Dengan demikian, ketika hukum tidak dapat berlanjut ke pemerintah selanjutnya, maka dalam pengertian itu hukum pun dapat dikatakan tidak dapat langgeng.

Kendati dua aspek utama, yakni terkait pewarisan hukum  dan kelanggengan hukum, barangkali tidak dapat dipenuhi, dua aspek lainnya seperti pembatasan-pembatasan kekuasaan legislatif maupun pihak penguasa yang berdaulat di negara tersebut akan sepenuhnya bergantung pada sistem pemerintahan yang kemudian dipilih; Iran, Yordania, Israel, dan Palestina tentu akan tetap memenuhi dua aspek ini karena dalam negara-negara itu tetap ada pihak pemerintah yang dipercayai untuk memegang kekuasaan, dengan pembatasan legislasinya tersendiri tergantung pada sistem hukum yang berlaku di negaranya—dapat saja sistem hukum berdasarkan agama ataupun sistem hukum sekuler. Ini berarti, apa pun jenis sistem ekonomi politik maupun pemerintahan yang dipilih, agaknya akan selalu ada pihak penguasa yang dipercayakan untuk memegang kekuasaan—terkecuali yang memenangkan kekuasaan adalah pihak anarkis yang tidak mempercayai legitimasi hukum maupun adanya suatu sistem pemerintahan yang tegas. Sementara itu, untuk kasus yang tidak memungkinkan adanya pembatasan kekuasaan legislatif maupun ditunjuknya penguasa yang berdaulat atas negara dicontohkan dalam kasus Suriah—di mana setelah jatuhnya al-Assad, pemerintah dinyatakan kacau dan diduduki oleh rezim militan yang menghendaki suatu negara yang tidak terdefinisikan dengan jelas. Mereka menginginkan adanya sebuah negara Islam yang disatukan dalam rumpun negara Islam Irak dan Suriah, tetapi justru dengan tujuan itu mereka memukul mundur sebagian besar penduduk Suriah dan Irak untuk kemudian menjadi tunawisma dan mencari suaka ke daerah-daerah lain. Kasus negara Suriah menjadi contoh terburuk dari tidak berjalannya keempat aspek hukum sebagaimana dinyatakan oleh Austin.


Daftar Pustaka
Buku
Bayles, Michael D. (1992). Hart’s Legal Philosophy: An Examination. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Hart, H. L. A. (1994). The Concept of Law edisi keempat. Oxford: Clarendon Press.
Neubauer, David W., dan Stephen S. Meinhold. (2007). Judicial Process: Law, Courts, and Politics in the United States. Belmont: Thomson Wadsworth.

Presentasi Power Point
Presentasi Donald C. Hubin berjudul “Classical Legal Positivism”, tahun 2003.



[1] Michael D. Bayles. “A Critique of Austin” dalam Hart’s Legal Philosophy: An Examination. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992, hlm. 35-43.
[2] First, there is the continuity of law from one sovereign to another. Second, there is the persistence of law made by a sovereign into the reigns of succeeding ones. Finally, many systems contains legal limitations on legislative authority.
[3] First, mere habits of obedience to orders given by one legislator cannot confer on the new legislator any right to succeed the old and give orders in his place.
Secondly, habitual obedience to the old lawgiver cannot by itself render probable, or found any presumption, that the new legislator’s orders will be obeyed.
[4] First, for the group to have a habit it is enough that their behavior in fact converges. Deviation from the regular course need not be a matter or any form of criticism. But such general convergence or even identity of behavior is not enough to constitute the existence of a rule requiring that behavior: where there is such a rule deviations are generally regarded as lapses or faults open to criticism, and threatened deviations meet with pressure for conformity, though the forms of criticism and pressure differ with different types of rule.
Secondly, where there are such rules, not only is such criticism in fact made but deviation from the standard is generally accepted as a good reason for making it. Criticism for deviation is regarded as legitimate or justified in this sense, as are demands for compliance with the standard when deviation is threatened. Moreover, except by a minority of hardened offenders, such criticism and demands are generally regarded as legitimate. […]
The third feature distinguishing social rules from habits is implicit in what has already been said, but it is so important and so frequently disregarded or misrepresented in jurisprudence that we shall elaborate it here.
[5] There the question was how, on the basis of the simple scheme of habits of obedience, it could be said that the first law made by a successor to the office of legislator is already law before he personally had received habitual obedience.
[6] First, legal limitations on legislative authority consist not of duties imposed on the legislator to obey some superior legislator but of disabilities contained in rules which qualify him to legislate.
Secondly, in order to establish that a purported enactments is law we do not have to trace it back to the enactment, express or tacit, of a legislator who is ‘sovereign’ or ‘unlimited’ either in the sense that his authority to legislate is legally unrestricted or in the sense that he is a person who obeys no one else habitually. […]
Thirdly, in order to show that we have before us an independent legal system we do not have to show that its supreme legislator is legally unrestricted or obeys no other person habitually. […]
Fourthly, we must distinguish between a legally unlimited legislative authority and one which, though limited, is supreme in the system.
Fifthly, and last, whereas the presence or absence of rules limiting the legislator’s competence to legislate is crucial, the legislator’s habits of obedience are at the most of some indirect evidential importance.
[7] David W. Neubauer dan Stephen S. Meinhold. Judicial Process: Law, Courts, and Politics in the United States. Belmont: Thomson Wadsworth, 2007, hlm. 28.
[8] Presentasi Donald C. Hubin berjudul “Classical Legal Positivism”, tahun 2003.
[9] Benny Morris (2008). 1948: a history of the first Arab-Israeli war. Yale University Press. hlm. 75.
The night of 29–30 November passed in the Yishuv’s settlements in noisy public rejoicing. Most had sat glued to their radio sets broadcasting live from Flushing Meadow. A collective cry of joy went up when the two-thirds mark was achieved: a state had been sanctioned by the international community. ; hlm. 396 The immediate trigger of the 1948 War was the November 1947 UN partition resolution. The Zionist movement, except for its fringes, accepted the proposal.

No comments:

Post a Comment