Friday, January 5, 2018

F. Budi Hardiman: Kendala Penerapan Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia

Dalam artikel penutupnya pada buku Hak-hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan, “Peradaban Hak-hak Asasi Manusia: Kendala-kendala Kultural Kita”, F. Budi Hardiman menerangkan adanya tiga problem utama yang menunjukkan permasalahan penerapan hak-hak asasi manusia di Indonesia, di antaranya 1) problem kesenjangan sosial yang ditunjukkan oleh realitas jurang kemiskinan di tengah masyarakat, 2) problem hubungan antar agama dan keyakinan yang ditunjukkan dari adanya penindasan agama mayoritas atas minoritas, dan 3) problem perkembangan demokrasi yang berupa kasus manipulasi pemilu baik yang terjadi di tingkat daerah hingga tingkat nasional. Selain masalah-masalah yang diidentifikasi tersebut, tampak bahwa kasus pelanggaran HAM berat masih berlarat-larat untuk diselesaikan oleh pihak berwenang, seakan-akan hukum di Indonesia tidak memiliki taji di tengah masyarakat. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM itu sendiri masih sulit untuk menjadi bagian yang diterima oleh masyarakat lantaran dianggap sebagai norma asing yang bersifat eksternal dan belum dibatinkan sebagai nilai moral. Ketika sesama manusia tidak memperlakukan sebagai manusia dengan layak, hal ini perlu dijadikan suatu refleksi mendalam. Terhadap persoalan-persoalan itulah, dalam artikelnya, F. Budi Hardiman mengajukan adanya tiga langkah refleksi untuk meninjau kaitan antara penerapan HAM dengan problem di tengah masyarakat. Hal ini dijelaskannya pertama-tama dengan membahas definisi kemanusiaan, lantas menyoal dua konsep umum tentang kemanusiaan dalam perdebatan HAM, tegangan antara dua konsep kemanusiaan itu dalam kerangka HAM, hingga cara mengatasi tegangan itu. Pada akhir artikelnya, ia menerangkan lebih lanjut tentang kendala-kendala terwujudnya HAM yang dikembangkannya dari melihat realitas di tengah masyarakat Indonesia.

Refleksi dalam Tiga Langkah
Dalam mengurai alasan berlangsung setengah-setengahnya nilai-nilai HAM di Indonesia, langkah pertama yang ditempuh adalah dengan meninjau pengertian tentang konsep kemanusiaan yang melekat pada diri subjek, dijelaskan dalam artikel ini bahwa terdapat dua jenis konsep kemanusiaan yakni konsep komunitarian dan liberal, langkah kedua adalah dengan mendiskusikan integrasi antara pengertian tentang kemanusiaan dengan komunitas dan status kewarganegaraan individu tersebut di tengah masyarakat, dan langkah terakhir adalah dengan menguraikan kendala-kendala terwujudnya HAM di Indonesia.

Definisi Kemanusiaan
Penentuan siapa subjek hak-hak asasi manusia dan bagaimana nilai kemanusiaan ditempatkan dan dihadapkan terhadap subjek-subjek itu memperjelas sejauh apa HAM dapat dijalankan. Pada umumnya, subjek dikehendaki berwujud konkret, kita mesti mengetahui siapa orang itu di dalam konteks bermasyarakat: apakah dia adalah seorang anggota partai, pemegang profesi tertentu, atau ia berada dalam kerangka produsen-konsumen dalam rantai produksi. Pada kenyataannya, nilai-nilai HAM cenderung mengandaikan definisi kemanusiaan dalam makna abstrak. Jika mengandaikan individu memiliki hak ini atau hak itu, maka diperlukan juga cara memandang tertentu tentang apa itu manusia dan apa itu kemanusiaan dalam kerangka abstrak, melampaui wujud konkretnya.

Dalam kerangka abstrak tersebut, pernyataan bahwa manusia memiliki hak mengandaikan sekurangnya dua hal. Pertama, dalam kerangka konsep liberal, di mana manusia itu dipandang sebagai manusia belaka dan keberadaan manusia mendahului negara. Liberalisme berpangkal dari pengalaman kekuasaan absolut dalam pemerintahan monarki dan penderitaan yang diakibatkan oleh perang agama di Eropa abad ke-17 dan ke-18. Untuk melawan kekuasaan tirani itu, hak-hak asasi dalam konsep liberal ini hadir sebagai suatu kekuatan perlawanan terhadap negara tiran tersebut. Dari sini, konsep liberalisme menciptakan suatu demarkasi tegas antara hak-hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat. Hak asasi manusia tersebut bersifat pra-politis atau mendahului negara. Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa menyebut identitas manusia sebagai manusia belaka bagaimanapun adalah hal yang absurd, karena manusia hadir dalam suatu kondisi dan ruang sosial tertentu yang menyebabkannya memanggul suatu identitas: ras, suku, agama, bahkan nama keluarga. Individu memiliki hak pra-positif dalam situasi pra-negara, sebagaimana dikembangkan oleh para teoretikus kontrak seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau dalam ilustrasi mereka tentang state of nature. Menurut Rousseau, ilustrasi tersebut bersifat fiktif dan berfungsi membenarkan hak-hak manusia yang mereka peroleh secara inheren, seperti hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik.

Hak-hak tersebut disebut sebagai hak-hak asasi negatif karena tidak dikatakan apa yang boleh, melainkan apa yang tidak boleh dilakukan: yaitu kehidupan individu tersebut tidak dapat dicampuri oleh pihak-pihak luar. Dasar etisnya adalah tuntutan agar otonomi setiap orang atas dirinya sendiri dihormati. Hak-hak ini penting bagi keutuhan seorang manusia. Dari segi jasmani, manusia hanya dapat memiliki diri, apabila tubuhnya sendiri, serta sarana-sarana kelangsungan kehidupannya, lingkungannya, dan perwujudan kehidupan pribadinya memiliki otonomi dan kebal dari pihak luar.[1]
 
Namun demikian, kritik terhadap konsep ini hadir misalnya dari Hannah Arendt ketika ia mengatakan bahwa konsep liberal mengandung paradoks. Manusia yang memiliki ciri “manusia belaka” atau “hanya sebagai manusia” akan sangat sulit untuk diperlakukan sebagai “sesama manusia”. Tanpa situasi atau ruang sosial, manusia juga tidak dapat memiliki hak. Kendati hak-hak asasi manusia bersifa inheren dalam diri manusia, barulah ketika ia terjun di tengah masyarakat hak-hak tersebut dapat dihargai. Mengandaikan ia terlepas dari identitas tersebut dan menjadi secara murni “manusia belaka” hampir-hampir mustahil, oleh karena itu perlu juga ada pertimbangan yang berimbang dengan konsep kedua, di mana manusia memiliki peran dalam kehidupan sosial.

Kedua, dalam kerangka konsep komunitarian, manusia perlu dipandang lebih dari sekadar manusia karena bersamanya ia membawa identitas-identitas tertentu yang diperolehnya karena statusnya sebagai makhluk sosial. Konsep komunitarian ini secara politis bersifat republikan karena hanya dengan menjadi warga negara, seseorang dapat dikatakan memiliki hak. Arendt menegaskan kritiknya dalam dua aspek, pertama adalah bahwa hak-hak asasi manusia perlu diinstitusionalisasikan dalam negara yang tertuang secara konkret sebagai hak-hak warganegara, kedua adalah bahwa konsep komunitarian memiliki wujud lebih riil dan vital daripada gambaran kemanusiaan universal yang diandaikan melalui konsep hak-hak asasi manusia.

Perlu pula dilihat bagaimana dimensi-dimensi kesosialan dalam diri individu mempengaruhi interaksinya dengan masyarakat. “Kesosialan manusia” ini ternyatakan dalam tiga dimensi, yakni 1) dalam penghayatan spontan individual, 2) berhadapan dengan lembaga-lembaga, dan 3) melalui pengertian-pengertian simbolis terhadap realitas. Berdasarkan pembagian Hegel, organisasi kesosialan manusia dapat dibagi dalam tiga lingkaran: ke dalam lingkaran keluarga, ke dalam lingkaran masyarakat luas, dan di dalam negara. Keluarga adalah satuan kesosialan manusia yang akrab. Persatuannya berdasarkan minat spontan yang ditunjang oleh perangkat instingtual yang kuat. Sementara masyarakat luas merupakan terjemahan Jerman dari burgerliche Gesellschaft, yakni apa yang dalam bahasa Indonesia cenderung disederhanakan sekadar sebagai “masyarakat”. Sementara itu, lingkaran ketiga yakni negara adalah apa yang dikatakan oleh Peter L. Berger sebagai “symbolic universe of meaning”, hadirnya suatu paham, kepercayaan, pandangan tntang makna realitas sebagai suatu keseluruhan. Dalam kerangka kesosialan yang dibahas sebelumnya, dimensi politis mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara dan sistem-sistem nilai dan ideologi-ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya. Hukum adalah lembaga pranata normatif masyarakat, sementara negara adalah pihak yang dapat secara efektif menentukan kelakuan masyarakat dan memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya. Dengan demikian, hukum dan negara saling berkaitan dalam menghadapi bagaimana hak-hak asasi manusia diterapkan di tengah masyarakat. Hukum tanpa negara dapat dikatakan tidak dapat berbuat apa-apa, sementara negara tanpa hukum cenderung tanpa arahan dan kehilangan suatu tatanan normatifnya. Sinergi antara kedua hal ini diperlukan sebagai prasyarat ketika individu dihadapkan pada dimensi kesosialan berupa lembaga yang berwenang dalam mendorong berjalannya nilai-nilai hak asasi manusia.[2]


Dua Konsep tentang Kemanusiaan dalam Konteks Kewarganegaraan
Lantaran konsep kemanusiaan mengejawantah secara politis dalam kewarganegaraan, langkah kedua dalam tiga tahapan refleksi ini ditujukan untuk melihat tegangan yang terjadi di antara dua konsep kemanusiaan yang telah dielaborasi dalam paragraf sebelumnya. Konsep liberal melihat manusia sebagai melampaui kelompoknya, sementara konsep komunitrian melihat manusia terkait dengan kelompoknya. Di tengah silang sengkarut perdebatan, umum dipahami bahwa definisi manusia dalam konsep liberal dan konsep komunitarian cenderung tidak dapat dipertemukan atau justru bertolak belakang. Padahal, menurut F. Budi Hardiman dalam artikelnya, pada dasarnya tidak ada pertentangan di antara kedua konsep itu jika dipandang sebagai suatu dinamika epistemis dalam konsep hak-hak asasi manusia.

Penjaminan atas otonomi hak asasi manusia ini sendiri adalah sinergi dari kedua konsep manusia yang berkembang dalam hak-hak yang dirumuskan sejak abad ke-17 dan mendapat rumusan klasik daftar hak-hak manusia dan warga negara yang disahkan oleh parlemen Prancis 1789 sebagai salah satu buah pertama Revolusi Prancis (les droit de l’homme et du citoyen). Dalam generasi pertama pengelompokan hak asasi manusia ini, termuat tiga kelompik hak-hak asasi manusia, yakni 1) kebebasan-kebebasan dasar, seperti misalnya kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, kebebasan beragama, kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk mencari informasi, 2) hak-hak dasar demokratis, seperti hak untuk berkumpul dan berserikat, untuk menyatakan pendapatnya secara lisan dan tertulis, hak untuk ikut aktif dan pasif dalam pemilihan umum, 3) hak atas perlindungan negara, misalnya terhadap serangan criminal, ha katas proses pengadilan adil, termasuk hak untuk mendapat pembela. Latar belakang filosofis tiga macam hak itu adalah liberalisme, dengan tokoh-tokoh John Locke dan Monstesquieu, dan republikanisme dengan tokoh Jean-Jacque Rousseau.[3]

Untuk itu, perlu dibedakan adanya dua hal, yaitu motivasi dan intuisi dalam praktik hak-hak asasi manusia. Motivasi memampukan seseorang untuk memiliki dorongan batiniah dalam memperlakukan seseorang sebagai sesama manusia. Richard Rorty menyebutnya sebagai ‘sentimentalitas’, kemampuan untuk berempati terhadap seseorang karena ia berada dalam situasi atau identitas kolektif yang sama. Identitas komunitarian adalah suatu motivasi yang mendorong terlaksananya konsep-konsep liberal dalam penerapan nilai hak asasi manusia. Intuisi rasional, sebagai pendukung, adalah apa yang memampukan seseorang untuk memandang dirinya sebagai sama dengan yang lainnya sebagai manusia dengan kenyataan yang rapuh dan mudah terluka, bahwa ia adalah inidvidu yang sama fananya, takut akan kematian, dan itu yang menyebabkan ia memiliki kesamaan nasib dengan manusia lainnya. Konsep dasar ini yang tidak dapat direlatifkan dalam konsep komunitarian. Kesamaan condition humana ini membuat seorang individu dapat menghormati setiap orang, bukan semata-mata sebagai bagian kemanusiaan universal, melainkan juga sebagai anggota kelompok. Dengan adanya sokongan dari motivasi dan intuisi rasional ini, berbagai konsep komunitarian tentang manusia tidak akan saling berbenturan dan justru dipandang dapat sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang diangkat oleh konsep liberal.

Untuk memastikan kedua aspek tersebut dapat berjalan, diperlukan adanya deliberasi publik, yakni suatu jalan atau dukungan untuk menghadirkan narasi-narasi sesungguhnya yang dapat meningkatkan motivasi dan intuisi rasional individu. Media dapat berperan signifikan dalam mendukung memori kolektif di tengah masyarakat untuk meningkatkan motivasi dan intuisi rasional yang mendukung integrasi antara konsep kemanusiaan komunitarian dan konsep kemanusiaan liberal.

Berbagai Kendala Terwujudnya HAM
Setelah memahami dua konsep kemanusiaan yang melatarbelakangi perjuangan nilai-nilai HAM, refleksi terakhir terkait penjabaran berbagai kendala terwujudnya HAM. Apa yang dimaksudkan sebagai penerapan hak-hak asasi manusia secara praktis tidak berhenti pada bagaimana hak-hak tersebut diintegrasikan dalam hukum positif negara, tetapi juga terkait proses internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia tersebut di tengah masyarakat. Berikut ini dijelaskan kendala-kendala tersebut:

  1. Istilah “hak” tidak bersifat sentral dalam konsep kemanusiaan komunitarian. Terlebih masyarakat Indonesia dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mementingkan asas-asas kekeluargaan dan hidup komunitarian. Dalam ungkapan lain, masyarakat Indonesia masih kurang dalam perkara pemahaman “kultur hak”. Masyarakat Indonesia cenderung mengembangkan kultur kewajiban, sementara kultur hak dianggap berangkat dari tradisi konflik. Nilai tertinggi dalam masyarakat komunitarian adalah adanya harmoni, sehingga sebagian besar anggota masyarakat cenderung berusaha untuk memenuhi kewajibannya terlebih dahulu untuk memperoleh haknya.
  2. Peradaban HAM mengandaikan mentalitas antroposentrisme, yakni pandangan bahwa manusia bertanggung jawab terhadap nasib dan sejarahnya sendiri. Di Indonesia, hal ini tidak berlangsung. Mentalitas masyarakat Indonesia cenderung memandang siklus-siklus kekerasan massa atau kekejaman dalam skala massal sebagai bencana kolektif atau wujud kemurkaan Tuhan. Tradisi mangan ora mangan ngumpul menunjukkan nuansa guyub dari kemasyarakatan Indonesia, tetapi justru melemahkan tanggung jawab individual yang diandaikan sebagai suatu hal yang perlu dimiliki agar ada pihak yang berani memberikan perlindungan pada penerapan hak asasi manusia dalam hubungan antara masyarakat. Tuntutan atas pertanggungjawaban kepada pelaku kekerasan atau pelanggaran HAM tidak dapat dilancarkan dengan baik dalam masyarakat bermentalitas semacam ini.
  3. Peradaban HAM tidak tumbuh dalam ruang kosong, melainkan berkembang dalam praktik republikanisme. Sayangnya, pengalaman untuk memperoleh praktik republikan alias pengalaman dasar republik itu belum dialami di Indonesia, lantaran masyarakat Indonesia cenderung mengadopsi mentalitas sebagai bangsa jajahan akibat infantilisasi yang dilakukan oleh rezim pemerintahan otoriter di bawah Suharto dalam kurun waktu 32 tahun. Kebijakan massa mengambang melumpuhkan pengetahuan masyarakat akan politik yang bersih dari praktik kolusi. Pertarungan tidak seimbang antar kelas masih terjadi dan pelanggaran atas konstitusi negara masih berlangsung tapi cenderung mengalami pembiaran lantaran kurang kuatnya hukum dan aparatur negara yang menindaklanjuti penyelewengan-penyelewengan hukum ini. Keadaan ini membuat para pelaku kejahatan dengan mudah berlindung di balik kelompoknya. Krisis solidaritas warga yang merupakan ekses negatif dari globalisasi tidak membantu dalam mempercepat pelaporan atas terjadinya suatu tindak kejahatan. Tumpulnya praktik republikanisme ini memperlambat proses internalisasi hak-hak asasi manusia ini di tengah masyarakat.
  4. Perlunya jenis kepemimpinan yang tepat untuk menentukan berlangsungnya praktik republikanisme. Sementara itu, Indonesia makin hari justru kehilangan figur publik untuk membantu diterimanya nilai-nilai penting HAM di tengah masyarakat. Tindak kecurangan di dalam pemilihan umum menunjukkan bagaimana pemimpin yang dipilih secara demokratis tidak benar-benar merupakan tokoh yang dipilih secara sadar oleh warga. Mereka cenderung mendayagunakan politik uang dan permainan strategi politik tertentu untuk memenangkan suara warga. Hasilnya adalah hadirnya para pemimpin yang tidak memiliki aspirasi untuk kepentingan warganya. Beberapa pihak justru menggunakan populisme identitas tertentu, seperti populisme agama atau unsur kesukuan untuk memenangkan suara demi meraih kursi, dan justru dengan segala cara berusaha menjatuhkan pihak lawan, termasuk lewat jalan-jalan ad hominem. Para pemimpin korup ini dikategorikan sebagai “moralis politis” yakni para pemimpin yang menyalahgunakan segenap kekuasaannya demi memenuhi kepentingan pribadi atau golongannya saja. Kepemimpinan jenis ini membuka lebar pada kemungkinan terjadinya kejahatan-kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia, sampai terus tertutupnya kasus pelanggaran tersebut dari pembicaraan publik.
  5. Peradaban HAM berkembang dalam dukungan agama karena agama mengandung intuisi kemanusiaan yang melampaui suku-suku dan bangsa. Sebagaimana dapat dilihat dalam sejarah, di peradaban Barat, ajaran hukum kodrat bersinergi dengan tradisi Yudeo-Kristiani tentang manusia sebagai citra Allah (imago Dei) untuk menghasilkan kekristenan dan modernitas yang tegangannya menumbuhkan nilai-nilai bagi terwujudnya pemahaman atas hak asasi manusia. Di Indonesia, hal ini dapat dikatakan sulit terjadi karena cenderung adanya satu agama saja yang mendominasi narasi publik. Masyarakat Indonesia dengan agama mayoritasnya cenderung mengabaikan kepentingan dari kelompok minoritas. Atau, mereka dapat menjadi sangat peka terhadap segala masalah yang terkait dengan kelompoknya, tapi cenderung untuk menutup mata atau bisu atas kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap kelompok lain, atau justru dapat juga pihak merekalah yang melakukan tindak kekerasan itu tanpa merasa bersalah atas tindakannya. Dalam agama mayoritas tersebut dapat dikatakan tidak terjadi transformasi nilai-nilai pro-hak asasi manusia, dan keberadaan pihak ini cenderung melemahkan transformasi kelompok lain yang justru lebih minoritas.

Pembahasan dan Penutup
Kelima kendala yang dijabarkann pada bagian terakhir menunjukkan betapa dua aspek penting yang mendorong terjadinya integrasi konsep kemanusiaan terhadap praktik kewarganegaraan terbilang tidak berjalan dengan baik. Dua aspek tersebut, yakni motivasi ataupun intuisi rasional yang semestinya digiatkan melalui suatu deliberasi publik justru tidak akan terakomodasi dalam suatu masyarakat yang sejak semula sudah mengalami kekosongan akan adanya kultur hak—dan justru lebih menekankan semata pada kultur kewajiban, defisit rasa tanggung jawab moral, tidak berlangsungnya sistem repulikanisme, kehilangan tokoh publik yang dapat secara tegas menindaklanjuti adanya kesewenangan dalam praktik bernegara, ataupun tidak adanya dukungan dari pihak mayoritas (dalam konteks F. Budi Hardiman adalah kelompok mayoritas beragama). Di sinilah peran pejuang hak asasi manusia diperlukan untuk dapat menggalang tekad demi memperkuat dua aspek penunjang tersebut: motivasi ataupun intuisi rasional.

Dalam hal ini, tentu peran negara penting untuk melindungi para pejuang hak asasi manusia ini dari kekerasan yang mungkin diarahkan kepada mereka. Perlawanan terhadap diskriminasi, marginalisasi, ataupun represi tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak. Diperlukan unsur-unsur yang berlaku multidimensi, multidisipliner, dengan pemahaman yang memadai atas konsep-konsep kemanusiaan (liberal maupun republikan) untuk dapat mempraktikkan unsur-unsur hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan.

Adanya demokratisasi dan modernisasi di segala lini dalam dinamika masyarakat juga tentunya menghadirkan tegangan-tegangan nilai dalam pemaknaan baru. Nilai-nilai modern dan tradisional tidak hanya dibenturkan di antara keduanya, tetapi juga menyangkut pada nilai-nilai kosmopolitan dengan cakrawala global. Dalam artikel terakhir di buku ini, F. Budi Hardiman lebih menyoroti pada bagaimana budaya dan agama dapat memberikan sumbangsih pada jalan kita berefleksi dan memperbaiki persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia di tengah masyarakat, dan bergerak selangkah lebih jauh dari persoalan kepentingan para elite politis atau pembicaraan ekonomi politik yang bersifat makro. Pembicaraan penerapan hak asasi manusia dalam level kebudayaan dan agama menunjukkan bagaimana persoalan dalam penerapan hak asasi manusia ini perlu juga dipecahkan lewat jalan-jalan yang bersifat mikro dan personal. 

Oleh karena itu, refleksi yang dihadirkan oleh F. Budi Hardiman dalam artikelnya berusaha menggali lebih dalam mengenai definisi konsep kemanusiaan dalam perdebatan-perdebatan yang relevan. Penjelasan memadai tentang dua konsep kemanusiaan itu dipaparkannya untuk menerangkan betapa selama ini hak asasi manusia masih dipandang sebagai warisan budaya Barat (dengan konsep liberalnya) dan dihadapkan pada bagaimana perangkat hak asasi manusia tersebut diterapkan dalam budaya Timur (dengan konsep komunitariannya); dilanjutkan dengan penjelasan bagaimana ketegangan antara dua konsep itu diselesaikan karena dipandang masih berterima dalam kerangka epistemis; juga bagaimana kedua konsep tersebut diterapkan dalam kerangka kewarganegaraan; hingga bagaimana konsep tersebut dipergunakan untuk melihat mentalitas masyarakat Indonesia sebagaimana yang kemudian dipaparkan melalui lima kendala terselenggaranya HAM secara memadai di negara ini.

Bagaimanapun, pada akhirnya, kendala-kendala tersebut hanya dapat diselesaikan oleh para penggiat hak asasi manusia yang terjun langsung ke lapangan dan menyelesaikan persoalan lewat penanganan konkret. Refleksi atas kendala-kendala penerapan hak asasi manusia sebagaimana yang dipaparkan dalam artikel ini akan selalu diperlukan, dan perlu pula untuk diperbarui secara kontekstual dan terus-menerus. F. Budi Hardiman, dengan demikian, mengutip sebuah pernyataan dari Munir, seorang pejuang hak asasi manusia, bahwa “kita harus membongkar ketakutan hingga ke akar-akarnya. Ini adalah sebuah energy kalau kita mau membangun sistem masyarakat yang dinamis, merdeka, jujur terhadap sesama…”

Referensi
F. Budi Hardiman. (2011). Hak-hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.
Franz Magnis-Suseno. (2016, cetakan kedelapan). Etika Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.



[1] Franz Magnis-Suseno. Etika Politik. (2016—cetakan kedelapan, Gramedia Pustaka Utama), hlm. 173-175.
[2] Franz Magnis-Suseno. Etika Politik. (2016—cetakan kedelapan, Gramedia Pustaka Utama), hlm. 14-20.
[3] Franz Magnis-Suseno. Etika Politik. (2016—cetakan kedelapan, Gramedia Pustaka Utama), hlm. 172-173.

No comments:

Post a Comment