Friday, June 2, 2017

Mengembalikan Persoalan Lapangan Kerja ke Penyelesaian Agraris



Abstrak
Industrialisasi bercorak neoliberal jilid pertama yang berkembang sejak 1980-an berdampak pada bergesernya mata pencaharian masyarakat yang berlokasi dekat dengan pusat pemerintahan dari sektor agraria ke sektor industri pabrik, dan terutama meningkatkan laju urbanisasi. Sementara itu, pengembangan sektor agraria digeser dari wilayah Jawa yang agraris, tetapi padat penduduk, ke daerah-daerah di Indonesia yang ruangnya masih dapat dimanfaatkan—dan memungkinkan diterapkannya program transmigrasi dari Jawa ke daerah-daerah tersebut. Swasembada beras dengan kekhasan pangan ala Jawa pun diterapkan di daerah-daerah yang penduduknya sejatinya tidak mengonsumsi beras. Industrialisasi neoliberal jilid kedua berkembang setelah krisis ekonomi di Asia pada 1998. Tak jauh berbeda, proyek-proyek industri yang dikembangkan pemerintah pada masa ini mendorong terjadinya fluktuasi pengangguran (pekerja informal). Surplus pekerja informal pun terjadi. Berkembang pesatnya teknologi informasi dan fakta bahwa jumlah pengguna media sosial di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di dunia menghadirkan fenomena masyarakat yang mengisi waktu luang mereka dengan terlalu banyak mengasup informasi dari internet, dan memunculkan tren penghasilan dari penulisan berita palsu dan buzzer politik. Berita-berita palsu itu lantas ditimpali dengan celotehan berlebih dari masyarakat yang kemungkinan besar hanya berkeinginan untuk menghabiskan waktu luangnya. Selain menilik soal kelayakan pendidikan—utamanya terkait literasi media—kompleksnya permasalahan yang beredar di media sosial saat ini tampaknya dapat diatasi dengan menciptakan lapangan kerja yang memadai dan bermartabat bagi masyarakat. Artikel ini menawarkan kemungkinan untuk dikembalikannya hakikat Indonesia sebagai negara agraris, mendorong masyarakat untuk memikirkan kembali persoalan ketahanan pangan, dan lebih jauh lagi menyoal pemenuhan kebutuhan pangan global, dengan mendorong pemerintah mengembangkan suatu lapangan pekerjaan di bidang tersebut.
Kata kunci: industri neoliberal, agraria, pekerja informal, waktu luang, lapangan kerja

Saat ini, secara global, masyarakat dunia sedang menghadapi krisis kepercayaan terhadap informasi yang mereka terima. Di saat Donald Trump sebagai presiden Amerika yang baru terpilih di akhir tahun 2016 lalu—dengan pertimbangan bahwa Amerika merupakan salah satu negara adidaya dunia—dapat mengatakan bahwa perubahan iklim dan pemanasan global merupakan tipuan yang diciptakan oleh pemerintah Cina (Chinese hoax),[1] dan pernyataannya ini memungkinkan ditariknya persetujuan Amerika dari Perjanjian Paris (Paris Agreement) terkait sumbangsih yang dapat Amerika berikan dalam penyelesaian permasalahan pemanasan global dan perubahan iklim, masyarakat dunia dapat bertanya: kepengaturan pengetahuan macam apa yang sebetulnya sedang berlangsung di dunia?

Kamus Oxford memilihkan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan memperkenalkan sebuah istilah: post-truth, yang didefinisikan sebagai ‘kata sifat yang menjelaskan suatu keadaan ketika kebenaran objektif dipandang tidak lebih berpengaruh dibandingkan emosi dan keyakinan personal dalam kaitannya dengan pembentukan pendapat publik’. Pernyataan seseorang dapat dipandang benar sejauh argumennya disepakati oleh pihak lain, tanpa perlu dibuktikan secara objektif. Istilah ini relevan dengan fenomena yang juga terjadi di Indonesia saat ini. Dari masa pemilu presiden Indonesia hingga pemilihan gubernur Jakarta beberapa bulan terakhir ini, media sosial diisi oleh buzzer politik yang berusaha memenangkan kandidatnya masing-masing dengan sederet pernyataan yang menampilkan kekeliruan bernalar. Keriuhan terjadi dalam segala wujudnya, tumpang tindih informasi palsu mengisi kanal-kanal media sosial dan melumpuhkan kerja-kerja jurnalisme. Di tengah kekeruhan informasi itu, ada beberapa sosok yang tampak menjadi oase, tetapi kehadiran mereka pun dibendung kembali oleh banjir informasi palsu. Salah satu dari sekian banyak alasan terjadinya fenomena “asal bunyi” (asbun) kemudian menggiring kita pada fakta bahwa sebagian besar pelaku asbun tersebut memiliki terlalu banyak waktu luang.
  
Paul Lafargue pernah mengusulkan bahwa masyarakat di masa depan semestinya bekerja tidak lebih dari 3 jam sehari karena menurutnya terdapat sederetan pekerjaan yang menjadikan organisasi masyarakat sangat palsu dan boros waktu—sehingga sisa waktu selama 21 jam dapat mereka pergunakan untuk hal-hal yang benar-benar esensial bagi kehidupan mereka. Beberapa pekerjaan yang menurut Lafargue tidak berguna di antaranya pekerjaan di bidang perbankan, media, iklan, dan asuransi—dan pekerjaan-pekerjaan tersebut perlu digantikan oleh mesin.[2] Namun, dalam artikel ini, bukan secara an sich waktu luang seperti yang didefinisikan Lafargue yang menjadi persoalan. Adapun artikel ini hendak menyoroti waktu luang yang dimiliki oleh mereka yang tidak dapat bekerja karena tidak tersedianya lahan pekerjaan yang memadai, terebutnya alat-alat produksi, dan kemungkinan lain yang menghalangi akses individu terhadap pekerjaan. Pekerja yang dibahas dalam artikel ini dibatasi pada pekerja yang secara fisik dan mental mampu dan butuh terlibat dalam kerja-kerja upahan, tetapi tidak bisa menemukan pekerjaan.Artikel ini hendak menarik persoalan ini pada ruang lingkup masyarakat Indonesia, dan menyepakati bahwa hadirnya industri bercorak neoliberal di Indonesia sejak periode 1980-an adalah salah satu faktor penyebab tertutupnya akses masyarakat yang sejatinya bercorak agraris ini terhadap lahan yang menyediakan lapangan kerja yang luas bagi mereka: lahan pertanian. 

Tercatat ada enam tahap proses transformasi lahan yang pernah berlangsung di Indonesia sejak era kolonial.[3] Namun demikian, artikel ini hanya akan menyoroti empat tahap terakhir yang terjadi di era Orde Baru dengan catatan bahwa pada era inilah sistem neoliberal dijalankan di Indonesia. Pertama, di masa awal pemerintah Orde Baru—era pengubahan hutan-hutan menjadi areal produksi pangan demi wacana pembangunan swasembada beras dengan dukungan program transmigrasi. Kedua, pengembangan usaha kelapa sawit dan tanaman industri di tahun 1980-an demi pertumbuhan ekonomi. Ketiga, produksi tanaman jarak untuk mendukung kebijakan bioenergi di tahun 2006. Keempat, proyek penjagaan hutan yang mendukung skema penyerapan karbon[4] sesuai dengan Protokol Kyoto. Adapun demikian, fokus artikel ini adalah menyoal apropriasi lahan pertanian untuk kepentingan swasembada pangan yang dijalankan sejak era Suharto dan berlanjut hingga saat ini. 

Dalam lintasan sejarah, tidak hanya di Indonesia, global depeasantization[5] terjadi di beberapa negara berkembang ditandai dengan anjloknya jumlah petani yang memiliki akses langsung ke tanah sejak Perang Dunia II dan terutama setelah era neoliberal di tahun 1980-an. Pada 1980-an, babak neoliberalisme jilid pertama dibuka di Indonesia dan sejak saat itu industrialisasi berlangsung masif. Booming minyak mempercepat proses ini dalam dekade 1970-1980.[6] Meski UU Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 melegitimasi pembukaan pabrik-pabrik di beberapa kawasan yang kaya akan gas dan mineral, pemerintahan Suharto menjalankan juga program swasembada beras—dan kebijakan ini justru dilakukan di luar Jawa, area yang dipandang memiliki potensi agraris. Oleh Soeharto, Revolusi Hijau diterapkan untuk menggenjot produktivitas pertanian—dan mengabaikan program reforma agraria di era Sukarno, depolitisasi lewat kebijakan “masa mengambang”[7] dan prioritas utama agrarian dijatuhkan pada industri pupuk, semen, dan mesin pertanian. 


Kelak, deindustrialisasi akan terjadi pasca krisis ekonomi Asia pada 1997-1998 yang mengakibatkan hancurnya ekonomi domestik. Neoliberalisme jilid kedua diterapkan setelah periode itu, dampak yang paling tampak nyata adalah menurunnya penyerapan pekerja di industri yang berkontribusi pada merebaknya pekerja rentan di sektor informal.[8] Tentunya, tuntutan neoliberalisme yang tidak dapat dikompromikan dan dilanjutkan pada jilid kedua ini adalah terkait usaha investor multinasional dalam mengakumulasikan kapital.  

Meskipun demikian, kebijakan pemerintah Orde Baru di sektor agraria ini masih dapat dipandang sejalan dengan kebijakan “berdikari” yang pernah berlaku di masa pemerintahan Sukarno karena kebijakan di era Sukarno juga didukung oleh salah seorang politisi sosialis demokrat, Sumitro Djojohadikusumo. Sejalan dengan ide Djojohadikusumo, Sukarno pernah mengatakan bahwa pembangunan ekonomi domestik perlu diupayakan untuk dapat subsisten melalui dua pilar produksi: pertanian dan industri. Pernyataan Sukarno tersebut bagaimanapun berdasarkan fakta bahwa di tahun 1961, tercatat sebanyak 75% pekerja Indonesia mengisi sektor pertanian dengan sumbangan PDB yang signifikan sebesar 52,9%. 

Pemerintah Orde Baru sendiri dalam perkembangannya telah menyadari kesalahan pemerintahan di era Sukarno yang mengakibatkan terjadinya inflasi hingga 600%. Krisis pangan adalah salah satu penyebab inflasi dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Sukarno. Oleh karena itu, Suharto menekankan corak pemerintahannya pada stabilitas politik, termasuk lewat pengaturan pangan. Pemerintah Orde Baru enggan bergantung pada pasar global yang fluktuatif dan mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai “program swasembada beras”, yakni dengan mengembangkan akses beras bagi rakyat miskin dan perkembangan pangan di wilayah pedesaan. Mereka lantas mengembangkan megaproyek pangan pada 1,4 juta hektare lahan persawahan di Kalimantan Tengah.[9] 

Namun demikian, perlu dicatat bahwa terdapat sejumlah perbedaan antara kebijakan agraria pemerintah Suharto dengan pemerintahan sebelumnya. Dengan dukungan pemerintah terhadap sistem neoliberalisme ini, pada masa pemerintahan Orde Baru, para petani disingkirkan dari lahannya lewat beberapa jalan: liberalisasi lahan maupun proletarianisasi lewat diferensiasi kelas. Liberalisasi pertanian diterapkan dengan pemotongan subsidi besar-besaran terhadap kegiatan agraria—penyediaan benih, pupuk, dan moda pendukung lainnya, penerapan ekstensifikasi teknologi yakni penggunaan mesin seperti halnya traktor, dan intensifikasi pertanian melalui penanaman bibit-bibit sintetis yang diperoleh dari Amerika Serikat. Sementara itu, proletarianisasi dilakukan dengan memisahkan petani dari sarana produksinya lewat perampasan lahan dan diferensiasi kelas. 

Barulah pada 2009, sebelas tahun setelah makzulnya Suharto, megaproyek swasembada beras ini dihentikan lantaran terjadinya beberapa kegagalan di lapangan. Sejak 2006, Susilo Bambang Yudhoyono justru mengembangkan suatu proyek ketahanan pangan versinya sendiri lewat penerapan impor. Hingga saat ini, Indonesia menjadi importir beras terbesar keempat di dunia. Selain itu, pemerintah pusat mengembangkan konsep pembangunan industri pangan lewat proyek Merauke Integrated Rice Estate (MIRE).[10] Empat tahun kemudian, pemerintah menambahkan capaian ketahanan energi pada proyek tersebut dengan meluncurkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). 

Di Jawa sendiri yang dapat dijadikan sebagai parameter pulau agraris, dalam satu dasawarsa terakhir, persoalan terampasnya lahan petani menjadi pembicaraan yang hangat di kalangan aktivis, di antaranya mengenai konflik lahan pesisir di Urutsewu, maupun konflik lahan di pegunungan karst di Kendeng, maupun lahan pesisir di Kulonprogo. Penolakan warga di beberapa wilayah tersebut di antaranya didasarkan pada pandangan mereka bahwa lahan-lahan tersebut tidak semestinya dipergunakan sebagai area pabrik semen, bandara, ataupun pengembangan industri. Dilihat dari sudut pandang ini, masyarakat belum siap ataupun cenderung menolak kehadiran industri padat modal. 

Di tengah konflik-konflik lahan itu, hingga saat ini setelah pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono digantikan oleh Joko Widodo, Indonesia masih mengimpor beragam jenis pangan senilai hingga puluhan triliun rupiah.[11] Hal ini dikarenakan biaya produksi pertanian lokal yang menjadi tinggi karena Structural Adjustment Program (SAP) yang diluncurkan oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional pada 1970-an—lewat SAP, subsidi pertanian dan investasi publik untuk infrastruktur pedesaan dihilangkan. Sektor pertanian yang kemudian berlanjut praktis menjadi suatu bisnis yang mendukung agroekspor dan rantai supermarket global (Carrefour, Giant, dan sebagainya). Dengan demikian, ketahanan pangan dijadikan urusan global, bukan lagi perkara lokal. Sejak saat itu, sekitar 70 persen negara-negara berkembang mengimpor bahan pangannya.[12]  

Perlu dicatat, impor bahan pangan tersebut tentu hadir bukan tanpa masalah. Beberapa persoalan pangan yang dijadikan pertimbangan oleh David M. Kaplan dan sepatutnya dijadikan pertimbangan bersama di antaranya penggunaan ekstensifikasi mesin dalam proses pertanian dan kemungkinan pelestarian alam, impor bahan pangan transgenik dari industri makanan yang menerapkan rekayasa genetika (genetically modified organism, GMO dan genetically modified food, GMF), hingga dampak erosi dan fertilitas lahan yang terpengaruh usaha pertanian satu jenis bibit (monocrop).[13] 

Terhadap persoalan-persoalan tersebut di atas, Muhtar Habibi menggunakan pisau analisis Marxis untuk menjelaskan proses akumulasi kapital yang didukung oleh adanya surplus populasi relatif. Melalui beberapa jalan penyingkiran petani dari lahannya seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa kebijakan liberalisasi lahan dan proletarianisasi tersebut merupakan cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah yang bercorak neoliberal, dan dengan demikian mendukung sebanyak-banyaknya akumulasi kapital, untuk melanggengkan sistem tersebut.[14] 

Pengandaiannya adalah bahwa kesuksesan sebuah industri dalam mengumpulkan kapital membutuhkan daya dukung sebanyak-banyaknya tenaga kerja dengan upah seminimal mungkin. Akumulasi kapital itu sendiri melibatkan modal konstan (mesin) dan modal tenaga kerja. Untuk memperoleh keuntungan lebih besar, pemilik industri perlu meningkatkan produktivitas modal yang dimilikinya melalui dua cara: menjalankan mekanisme nilai-lebih absolut maupun nilai-lebih relatif. Nilai-lebih ini diperoleh oleh para pemilik kapital dengan memperkenalkan penggunaan mesin untuk peningkatan produktivitas. Dengan penerapan ini, variabel modal konstan meningkat, dan sebaliknya variabel modal tenaga kerja mengalami penurunan, yang berimbas pada hilang-maknanya keberadaan para tenaga kerja. 

Para pekerja akan tersingkir dari proses produksi apabila tidak dapat bekerja seoptimal mesin-mesin. Selain lewat jalan penggunaan mesin untuk menggantikan tenaga manusia, peningkatan cadangan tenaga kerja dapat diperoleh melalui proses proletarianisasi terhadap pihak-pihak yang masih memiliki sarana produksi. Lewat cara-cara inilah, tuntutan kenaikan upah dari pekerja aktif dapat dihindari sejauh masih tersedianya surplus tenaga kerja. Keengganan para pekerja aktif untuk menuntut hak-hak mereka menunjukkan bahwa terdapat ketakutan untuk kehilangan pekerjaan. Pada titik tersebutlah kemudian terjadi surplus populasi relatif. Oleh Marx, surplus populasi relatif dikelompokkan ke dalam empat kategori, populasi mengambang (floating), terpendam (latent), stagnan (stagnant), dan kefakiran (pauperism).[15] 

Marx menjelaskan bahwa populasi mengambang adalah mereka yang bekerja di pusat industri modern yang tersingkir ketika tenaganya tidak dibutuhkan oleh pemilik modal, dan dapat direkrut kembali sewaktu-waktu. Di zaman ini, populasi mengambang adalah mereka yang bekerja dengan sistem kontrak atau outsourcing. Berikutnya, populasi terpendam adalah barisan pekerja pertanian di pedesaan dengan akses terhadap tanah. Mereka akan aktual menjadi populasi pekerja informal ketika lahan mereka dirampas oleh pemilik modal. Selanjutnya adalah populasi stagnan yang merupakan para pekerja dengan ketidakpastian pekerjaan yang amat ekstrem. Contohnya adalah para pekerja rumah tangga dan para buruh bangunan yang jasanya dipergunakan secara borongan. Lapisan terbawah dalam kategori ini adalah pekerja dengan level kefakiran, yakni mereka yang tidak lagi memiliki semangat hidup, terutama orang-orang yang menyerah pada keadaan baik berupa kemiskinan maupun keterbatasannya dan tidak berusaha mengakses pekerjaan. Lapisan kefakiran inilah yang terhubung dengan para pengangguran (unemployed) dan bukan-pekerja (non-employed), terdiri dari kategori mereka yang mampu secara fisik dan mental untuk mengakses pekerjaan maupun mereka yang tidak mampu.[16] 

Pada klasifikasi ini, tampak jelas bahwa pembatasan akses lahan pertanian memungkinkan jumlah tenaga kerja rentan akan semakin meningkat. Generasi selanjutnya dari generasi petani terakhir—jika ada yang patut disebut demikian—akan cenderung tidak memiliki bayangan untuk mengerjakan lahan, seturut pula menguasai alat produksi agraris, maupun mengakses lahan pertanian. Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat hingga hari ini adalah bahwa mereka telah terbiasakan bercita-citakan pekerjaan-pekerjaan urban dan tidak didekatkan dengan atmosfer agraris. Sejalan dengan fakta itu, pekerjaan yang akan ditemui oleh generasi yang lahir pada awal milenium ini tampaknya justru belum terpetakan pada hari ini. Kemungkinannya adalah seperti proses bagaimana bila generasi 1960-an diminta memberi penilaian atas teknologi informasi yang berkembang di tahun 2000-an. 

Pada titik itulah, terlepas dari tren saat ini yang berpaling dari sektor pertanian dan masih mendukung industri padat modal, pemerintah semestinya mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan penyediaan lapangan pekerjaan di bidang agraria dengan menerapkan jalan-jalan sebaliknya dari apa yang pernah ditempuh di masa Orde Baru, yakni dengan menerapkan subsidi bagi aktivitas pertanian, mengembalikan pengelolaan lahan pertanian pada pengetahuan dan kearifan lokal para petani setempat, hingga mewacanakan kembali tentang reforma agraria—yakni hak kepemilikan tanah bagi para petani—yang menjadi fokus sentral di masa pemerintahan Sukarno. Bagaimanapun, hal-hal tersebut patut ditelusuri kembali mengingat Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang kaya dalam sektor agraris—maupun sektor maritim.



Referensi
Buku
Araghi, F.A. (1995).  “Global Depeasantization, 1945-1990”, The Sociological Quarterly, 36 (2): 337-368.
Habibi, Muhtar. (2016). Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia sejak 1980-an. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
Hill, H. (1996). The Indonesian Economy. Cambridge: Cambriged University Press.
Hill, H. dan Dionisius Narjoko. (2010). “Managing Industrialisation in a globalising economy: lessons from the Soeharto Era”, dalam Edward Aspinall dan Greg Fealy (eds.), Soeharto’s New Order and its Legacy: Essays in Honour of Harold Coruch. Canberra: ANU ePress.
Husken, Frans dan Ben White. (1989). “Java: Social Differentiation, Food Production, and Agrarian Control” dalam Gillian Hart, Andrew Turton, dan ben White (eds.), Agrarian Transformations: Local Process and the State in Southeast Asia. Berkeley: University of California Press.
Kaplan, David M. (2009). “Agriculture Ethics” dalam A Companion to the Philosophy of Technology. West Sussex: Wiley-Blackwell.
Lafargue, Paul. (2008). Hak untuk Malas. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra.
Marx, Karl. (1976). Capital Vol. 1: A Critique of Political Economy. Harmondsworth: Penguin Books Ltd.
McCarthy, J. F. (2013). “Tenure and Transformation in Central Kalimanan: After The ‘Million Hectare’ Project.” dalam Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia disunting oleh A. Lucas dan C. Warren. Athens: Ohio University Press.
Noor, Rivani dan Lubabun Ni’am. (2011). “Pengantar: Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumberdaya” dalam Jurnal Wacana Edisi 26 Tahun XIII 2011. Yogyakarta: INSISTPress.
Timmer, C. P. (1993). “Rural Bias in the East and South-East Asian Rice Economy: Indonesia in Comparative Perspective.” The Journal of Development Studies 29 (4): 149-176. DOI: 10.1080/00220389308422298.

Situs Web
Investor Daily pada laman Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: http://www.kemenperin.go.id/artikel/3845/DefisitPangan-US$-9 (Diakses terakhir pada 5 Januari 2017). 



[2] Lihat penjelasan Paul Lafargue dalam Hak untuk Malas (Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2008).
[3] Lihat penjelasan J. F. McCarthy melalui artikel “Tenure and Transformation in Central Kalimanan: After The ‘Million Hectare’ Project.” dalam Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia (Athens: Ohio University Press, 2013), disunting oleh A. Lucas dan C. Warren, hlm. 183-214.
[4] REDD+ adalah kepanjangan dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus yang merupakan inisiatif internasional yang diprakarsai International Panel for Climate Change (IPCC) guna menahan laju deforestasi dan degradasi hutan yang kian berkembang. REDD+ dijalankan sebagai upaya penyerapan karbon dan mekanisme pencegahan emisi yang diterapkan di negara-ngeara berkembang sesuai termaktub dalam mekanisme Protokol Post-Kyoto.
[5] Lihat penjelasan F.A. Araghi dalam “Global Depeasantization, 1945-1990”, The Sociological Quarterly, 36 (2): 337-368, hlm. 338.
[6] H. Hill dan Dionisius Narjoko, “Managing Industrialisation in a globalising economy: lessons from the Soeharto Era”, dalam Edward Aspinall dan Greg Fealy (eds.), Soeharto’s New Order and its Legacy: Essays in Honour of Harold Coruch (Canberra: ANU ePress, 2010), hlm. 51.
[7] Frans Husken dan Ben White, “Java: Social Differentiation, Food Production, and Agrarian Control” dalam Gillian Hart, Andrew Turton, dan ben White (eds.), Agrarian Transformations: Local Process and the State in Southeast Asia (Berkeley: University of California Press, 1989), hlm. 256
[8] Lihat penjelasan H. Hill dalam The Indonesian Economy (Cambridge: Cambriged University Press, 1996).
[9] Lihat penjelasan C. P. Timmer dalam “Rural Bias in the East and South-East Asian Rice Economy: Indonesia in Comparative Perspective.” The Journal of Development Studies 29 (4): 149-176. DOI: 10.1080/00220389308422298.
[10] Padahal sejak dibukanya kanal asing lewat penerapan UU PMA di tahun 1967, yang sekaligus membuka pintu bagi industri tambang seperti PT Freeport Indonesia dan British Petroleum Global Indonesia, pemerintah Indonesia sudah menjelma sebagai penjajah di negaranya sendiri. Sebagian masyarakat Papua, dengan demikian, memandang proyek MIRE, dan selanjutnya MIFEE, sebagai “bentuk kolonialisasi dari dalam” terutama dengan masuknya buruh migran dari Jawa ke Papua yang dapat saja membangkitkan isu separatisme.
[11] Kutipan dari Investor Daily pada laman Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: http://www.kemenperin.go.id/artikel/3845/DefisitPangan-US$-9 (Diakses terakhir pada 5 Januari 2017).             
[12] Rivani Noor dan Lubabun Ni’am dalam artikel “Pengantar: Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumberdaya”. Jurnal Wacana Edisi 26 Tahun XIII 2011, hlm. 10-11.
[13] David M. Kaplan, “Agriculture Ethics” dalam A Companion to the Philosophy of Technology, (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009), hlm. 384-386.
[14] Muhtar Habibi, Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia sejak 1980-an (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016), hlm. 10-11.
[15] Karl Marx, Capital Vol. 1: A Critique of Political Economy (Harmondsworth: Penguin Books Ltd, 1976), hlm. 794
[16] Ibid, hlm. 797.

No comments:

Post a Comment